Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 2013

Menemukan 9.228 peraturan dalam 0,006 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Buru Nomor 43 Tahun 2013

Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Pertambangan dan Energi Sumber Daya Mineral

Kepegawaian, Aparatur Negara Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Download :
43 Uraian tugas Jabatan Dinas Pertambangan.pdf

Abstrak

DINAS PERTAMBANGAN DAN ESDM - URAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL

2013

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 43, BD. 2013/NO.43, LL KAB. BURU: 16 HLM

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Pertambangan dan Energi Sumber Daya Mineral

ABSTRAK:

Bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 09 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertambangan dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Buru, maka untuk menjamin kelancaran tugas perlu menetapkan uraian tugas Dinas Pertambangan dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Buru. Penetapan uraian tugas ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas Dinas Pertambangan dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Buru. Berdasarkan pertimbangan tersebut perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 1999 sebagaimana lelah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2000; Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2002; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 09 Tahun 2012.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang uraian tugas jabatan struktural Dinas Pertambangan dan Energi Sumber Daya Mineral.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juli 2013.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mojokerto No. 40 Tahun 2013

Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal di Kabupaten Mojokerto

Penanaman Modal dan Investasi

Download :
39 Tahun 2013.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mojokerto No. 69 Tahun 2013

Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Pengelola dan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Daerah Raden Achmad Basoeni

Badan Layanan Umum

Download :
69 Tahun 2013.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sleman No. 42 Tahun 2013

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2013

APBD

Abstrak

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Maluku Utara Nomor 11 Tahun 2013

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Maluku Utara Tahun 2014

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Download :
PERGUB MALUT No.11.pdf

Abstrak

otonomi dan pemerintah daerah - RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2014

2013

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 11, BERITA DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2013 NOMOR 9

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Maluku Utara Tahun 2014

ABSTRAK:

Dasar pertimbangan peraturan gubernur ini antaralain untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dipandang perlu menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2014, berdasarkan pertimbangan pada kalimat diatas, perlu ditetapakan dengan Peraturan Gubernur Maluku Utara.
Dasar hukum peraturan gubernur ini terdiri dari UU No.28 Tahun 1999, UU No.46 Tahun 1999, UU No.17 Tahun 2003, UU No.25 Tahun 2004, UU No.32 Tahun 2004, UU No.33 Tahun 2004, PP No.38 Tahun 2007, Perda Provinsi Maluku Utara No.7 Tahun 2008, Perda Provinsi Maluku Utara No.8 Tahun 2008, Perda Provinsi Maluku Utara No.5 Tahun 2012.
peraturan daerah ini gubernur ini diatur tentang rencana kerja pemerintah daerah Provinsi Maluku Utara, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Mei 2013.
5 Halamana.

Peraturan Pemerintah (PP) No. 17 Tahun 2013

Pelaksanaan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Perekonomian

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PP No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Mencabut :

PP No. 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan Dan Pengembangan Usaha Kecil
PP No. 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan

Download :
pp17-2013bt.pdf

Abstrak

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 65 Tahun 2013

Tanah Kas Desa

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PERGUB Prov. DIY No. 112 Tahun 2014 tentang Pemanfaatan Tanah Desa

Mencabut :

PERGUB Prov. DIY No. 11 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Pemanfaatan Tanah Kas Desa
PERGUB Prov. DIY No. 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa

Download :
Pergub DIY No.65 Tahun 2013 ttg Tanah Kas Desa.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bantul No. 15 Tahun 2013

Perlindungan Anak dan Perempuan Korban kekerasan

Hak Asasi Manusia

Status Peraturan

Diubah dengan :

PERDA Kab. Bantul No. 15 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No. 15 Tahun 2013 tentang Perlindungan Anak dan Perempuan Korban Kekerasan

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kayong Utara No. 15 Tahun 2013

Perubahan Atas Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 4.A Tahun 2013 Tentang Petunjuk Teknis Program Beras Untuk Rumah Tangga Miskin Kabupaten Kayong Utara Tahun 2013

Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana Perizinan, Pelayanan Publik

Download :
PERBUP-NO-15-THN-2013-TTG-PERUBAHAN-ATAS-JUKNIS-RASKIN-2013.pdf

Abstrak

pedoman

2013

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 15, BD.2013/NO.15, LL KAB. KAYONG UTARA: 6 HLM

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 4.A Tahun 2013 Tentang Petunjuk Teknis Program Beras Untuk Rumah Tangga Miskin Kabupaten Kayong Utara Tahun 2013

ABSTRAK:

bahwa berdasarkan surat Gubernur Kalimantan Barat Nomor 511.1/1962/Ekbang-A tanggal 2 Juli 2013, hal Perubahan Lampiran Peraturan Gubernur No. 52 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Raskin Provinsi Kalbar Tahun 2013, telah diminta kepada Bupati Se-Kalbar untuk melakukan perubahan isi Lampiran Petunjuk Pelaksanaan Program Raskin 2013; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu melakukan Perubahan Lampiran Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 4.A Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Program Beras untuk Rumah Tangga Miskin Kabupaten Kayong Utara Tahun 2013; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan suatu Peraturan Bupati
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 7 Tahun 1996, UU No 19 Tahun 2003, UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 6 Tahun 2007; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 68 Tahun 2002; PP No. 7 Tahun 2003; PP No. 38 Tahun 2007; Perpres No. 15 Tahun 2010; Perda Kab.Kayong Utara No. 1 Tahun 2009; Perda Kab.Kayong Utara No. 2 Tahun 2009; Perda Kab.Kayong Utara No. 4 Tahun 2013
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Penggunaan Kartu Perlindungan Sosial;

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Juli 2013.
6 HLM

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Makassar No. 5 Tahun 2013

Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013

APBD

Abstrak

APBD

2013

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD.2013/NO.5

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013

ABSTRAK:

ehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan kondisi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi antara kegiatan dan antar jenis belanja, maka perlu dilakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2013.
Dasar Hukum: 1. Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Praturan Perundang-Undangan; 2. Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Pengelolaan Tanggung Jawab Keuangan Negara; 3. Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional; 4. Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.
MENGATUR TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 12 November 2013.
13 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 2013

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Maret 2013.