PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 2010

Menemukan 5.392 peraturan dalam 0,025 detik

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 183/PMK.07/2010
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 14/PMK.07/2010 tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi dalam Rangka Otonomi Khusus di Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2010

APBN Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Pertambangan Migas, Mineral dan Energi Sumber Daya Alam

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. PMK No. 236/PMK.07/2010 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi dalam Rangka Otonomi Khusus di Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2010
Mengubah :
  1. PMK No. 14/PMK.07/2010 tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi Dan Gas Bumi Dalam Rangka Otonomi Khusus Di Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2010
Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 148/KA/VII/2010 Tahun 2010
Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di Badan Tenaga Nuklir Nasional

Pers, Pos, dan Periklanan Informasi Publik

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. Peraturan BATAN No. 4 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik
Diubah dengan :
  1. Perka Batan No. 5 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 148/KA/VII/2010 Tentang Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik Di Badan Tenaga Nuklir Nasional
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 138/PMK.06/2010
Pengelolaan Barang Milik Negara Berupa Rumah Negara

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 94/PMK.01/2010
Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Penyaringan dan Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan II Dari Lulusan Program Diploma I dan III Keuangan Sekolah Tinggi Akuntansi Negara

Kepegawaian, Aparatur Negara

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. PMK No. 184/PMK.01/2018 tentang Pemenuhan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil Melalui Penerimaan Mahasiswa Program Diploma Bidang Keuangan Politeknik Keuangan Negara Stan Dan Mekanisme Ikatan Dinas Bagi Lulusan Program Diploma Bidang Keuangan Politeknik Keuangan Negara Stan
Diubah dengan :
  1. PMK No. 215/PMK.01/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.01/2010 tentang Tata Cara Penyaringan dan Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan II Dari Lulusan Program Diploma I dan III Keuangan Sekolah Tinggi Akuntansi Negara
Mencabut :
  1. PMK No. 18/PMK.01/2007 tentang Tata Cara Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan II Dari Lulusan Program Diploma I dan II Keuangan Sekolah Tinggi Akuntasi Negara di Lingkungan Departemen Keuangan
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 235/PMK.07/2010
Alokasi Tambahan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi untuk Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun Anggaran 2010

APBN Pertambangan Migas, Mineral dan Energi Sumber Daya Alam

Status Peraturan
Mencabut :
  1. PMK No. 182/PMK.07/2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.07/2010 Tentang Perkiraan Alokasi Tambahan Dana Bagi Hasil Sumber Saya Alam Pertambangan Minyak Bumi Dan Gas Bumi Untuk Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun Anggaran 2010
  2. PMK No. 13/PMK.07/2010 tentang Perkiraan Alokasi Tambahan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi Dan Gas Bumi Untuk Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun Anggaran 2010
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 19/PMK.01/2010
Tenaga Pengkaji Di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Departemen Keuangan

Kepegawaian, Aparatur Negara

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan