Logo
Login
Adv. Search

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 2004

Menemukan 1.077 peraturan dalam 0,012 detik

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 82 Tahun 2004
Tim Dokter Kepresidenan

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. PERPRES No. 25 Tahun 2005 tentang Tim Dokter Kepresidenan
Mencabut :
  1. KEPPRES No. 164 Tahun 1999 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Tim Dokter Kepresidenan
Abstrak
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 83 Tahun 2004
Pelaksanaan Paten Oleh Pemerintah Terhadap Obat Obat Anti Retroviral

Hak atas Kekayaan Intelektual

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. PERPRES No. 76 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah Terhadap Obat Antiviral dan Antiretroviral
Diubah dengan :
  1. KEPPRES No. 6 Tahun 2007 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 83 Tahun 2004 Tentang Pelaksanaan Paten Oleh Pemerintah Terhadap Obat-Obat Anti Retroviral
Abstrak
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 84 Tahun 2004
Komite Standar Akuntansi Pemerintahan

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Kebijakan Akuntansi

Status Peraturan
Diubah dengan :
  1. KEPPRES No. 28 Tahun 2017 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 2004 tentang Komite Standar Akuntansi Pemerintahan
  2. KEPPRES No. 30 Tahun 2016 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 2004 Tentang Komite Standar Akuntansi Pemerintahan
Abstrak
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 85 Tahun 2004
Pengesahan Revised Constitution Of The Asia Pacific Telecommunity, New Delhi 2002 (Konstitusi Telekomunitas Asia Pasifik Yang Diperbaharui, New Delhi 2002)

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional Telekomunikasi, Informatika, dan Internet

Abstrak
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 86 Tahun 2004
Pembukaan Kantor Konsulat Jenderal Republik Indonesia Di Kuching, Sarawak, Malaysia

Ketatanegaraan, Kenegaraan

Abstrak
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 87 Tahun 2004
Penggabungan Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri Ke Dalam Institut Ilmu Pemerintahan

Pendidikan

Status Peraturan
Diubah dengan :
  1. PERPRES No. 1 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2004 tentang Penggabungan Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri ke Dalam Institut Ilmu Pemerintahan
Abstrak
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 88 Tahun 2004
Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Informasi, Pers, Pos, dan Periklanan Kependudukan dan Perkawinan

Abstrak
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 89 Tahun 2004
Tunjangan Jabatan Fungsional Pranata Nuklir

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. PERPRES No. 48 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pranata Nuklir
Abstrak
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 90 Tahun 2004
Pengesahan Amendments To Articles 24 And 25 Of The Constitution Of The World Health Organization (Amandemen Terhadap Pasal 24 Dan 25 Konstitusi Organisasi Kesehatan Dunia)

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional

Abstrak
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 91 Tahun 2004
Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten Serang Menjadi Institut Agama Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mataram Menjadi Institut Agama Islam Negeri Mataram, Dan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo Menjadi Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo

Pendidikan

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521
SITEMAP
LINK TERKAIT
© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan