Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 2003

Menemukan 986 peraturan dalam 0,011 detik

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Toba Samosir No. 6 Tahun 2003

Retribusi Izin Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum

Pajak dan Retribusi Daerah

Download :
perda toba samosir no.6 thn 2003.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) No. 35 Tahun 2003

Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Hakim Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, Dan Peradilan Agama Serta Janda/Dudanya

Hukum Acara dan Peradilan Kepegawaian, Aparatur Negara

Status Peraturan

Mencabut :

PP No. 31 Tahun 2001 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Hakim Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, Dan Peradilan Agama Serta Janda/Dudanya

Download :
PP No.35 TH 2003.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banyumas No. 15 Tahun 2003

Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Desa

Download :
KAB_BANYUMAS_15_2003.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2003

Penjualan Dan Pengunaan Air Raksa (Hg)

Perlindungan Konsumen

Download :
Perda 6 tahun 2003.PDF

Abstrak

Konsumen

2003

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD.2003/18 Seri E

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penjualan Dan Pengunaan Air Raksa (Hg)

ABSTRAK:

a. bahwa dengan makin meningkatnya penggunaan air raksa (Hg) baik untuk keperluan industri maupun pertambangan rakyat, maka penggunaan yang menyimpang dapat berakibat ancaman terhadap kesehatan manusia/hewan/tumbuh-tumbuhan dan merusak kelestarian lingkungan hidup; b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, untuk menghindari dan mengurangi resiko akibat penggunaan air raksa, maka penjualan dan penggunaannya perlu dikendalikan dengan tetap memperhatikan kelancaran pengadaan dan penyaluran air raksa; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b , perlu mengatur penjualan dan penggunaan air raksa (Hg) yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Tengah;
Undang-undang Nomor 21 Tahun 1958; Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984; Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997; Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001; Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 148/M/SK/4/1985; Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 254/MPP/Kep/7/2000; Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001
BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II DISTRIBUTOR DAN PENJUALAN AIR RAKSA; BAB III KEWAJIBAN DAN PELAPORAN; BAB IV LARANGAN PENJUALAN AIR RAKSA; BAB V PENGGUNAAN AIR RAKSA; BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB VII PENYIDIKAN; BAB VIII KETENTUAN PIDANA; BAB IX KETENTUAN PENUTUP;

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Juni 2003.
7 Halaman

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 73 Tahun 2003

Pembentukan Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Tindak Pidana Korupsi, Pencegahan Korupsi

Download :
KEPPRES No.73 TH 2003.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banyumas No. 18 Tahun 2003

Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa

Desa

Download :
KAB_BANYUMAS_18_2003.pdf

Abstrak

desa - lembaga kemasyarakatan desa

2003

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 18, LD.2003/NO.7 SERI D

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa

ABSTRAK:

Berdasarkan Pasal 72 PP No.76 Tahun 2001, maka Perda Kabupaten Banyumas No.13 tahun 2000 perlu disesuaikan;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 22 Tahun 1999; PP No 76 tahun 2001; Kepres no 49 Tahun 2001; Perda Kab Banyumas No 13 Tahun 2000;
1.Ketentuan Umum 2.Maksud dan Tujuan 3.Pembentukan 4.Nama Lembaga Kemasyarakatan 5.Kedudukan,Tugas dan Fungsi 6.Susunan Organisasi dan kepengurusan 7.Hubungan Tata Kerja 8.Hak dan Kewajiban 9.Sumber Dana 10.Ketentuan Peralihan penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
Dengan berlakunya Perda ini, maka Perda Kabupaten Banyumas No.13 Tahun 2000 dinyatakan tidak berlaku lagi;
14 hlm

Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/22/PBI/2003

Pengeluaran dan Pengedaran Uang Logam Rupiah Pecahan 500 (Lima Ratus) dan Pecahan 200 (Dua Ratus) Tahun Emisi 2003

Perekonomian

Download :
Peraturan BI No. 5-22-PBI-2003.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Jayapura Nomor 7 Tahun 2003

Retribusi Pelayanan dan Penyelenggaraan Ketenagakerjaan

Ketenagakerjaan Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Pajak dan Retribusi Daerah

Abstrak

retribusi-pelayanan-penyelenggaraan-ketenagakerjaan

2003

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LD.2003/N0.46

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Pelayanan dan Penyelenggaraan Ketenagakerjaan

ABSTRAK:

Bidang Ketenagakerjaan perlu ditingkatkan, karena Pembangunan Ketenagakerjaan merupakan lintas sektoral yang saling terkait serta berdampak pada Pembangunan Manusia seutuhnya guna menunjang Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan dan Pelayanan Masyarakat, sesuai kewenangan yang yang diberikan kepada Daerah dalam pelaksanaan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab maka perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Jayapura.
Undang-undang Nomor 3 Tahun 1951; Undang-undang Nomor 22 Tahun 1957; Undang-undang Nomor 12 Tahun 1964; Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970; Undang-undang Nomor 7 Tahun 1981; Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997; Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 21 Tahun 2000; Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000; Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1971; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001; Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 1972; Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1980; Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999; Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 3 Tahun 2001.
Dalam peraturan dibahas mengenai nama, objek dan subjek retribusi, golongan retribusi, cara mengukur tingkat penggunaan jasa, prinsip dalam penetapan struktur dan besarnya tarif, struktur dan besarnya tarif, wilayah pemungutan, masa retribusi dan saat retribusi terutang, surat pendaftaran, penetapan retribusi, tata cara pemungutan, sanksi administrasi, tata cara pembayaran, keberatan, pengembalian kelebihan pembayaran, pengurangan, keringanan dan pembebeasan retribusi, tata cara penghapusan piutang retribusi yang kedaluwarsa, kedaluwarsa penagihan, penyidikan dan ketentuan pidana.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Oktober 2003.
14 hlm.

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Barito Utara Nomor 7 Tahun 2003

Pengelolaan Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah di Kabupaten Barito Utara

Pajak dan Retribusi Daerah

Download :
Perda 7 tahun 2003.pdf

Abstrak

PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

2003

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LD.2003/4 Seri C

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pengelolaan Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah di Kabupaten Barito Utara

ABSTRAK:

Bahwa penyelenggaraan urusan rumah tangga daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab di Kabupaten Barito Utara, mencakup pelayanan di bidang peruntukan penggunaan tanah; Bahwa sumber dana bagi pembiayaan pembangunan di segala bidang, dipandang perlu menggali sumber dana sendiri sehingga dipandang perlu mengenakan retribusi terhadap pelayanan Pemerintah Kabupaten Barito Utara kepada masyarakat yang memanfaatkan peruntukan penggunaan tanah di Kabupaten Barito Utara;
Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960; Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Barito Utara Nomor 2 Tahun 1989; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 08 Tahun 2000; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 09 Tahun 2000;
BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II P E R I Z I N A N; BAB III NAMA, OBYEK, DAN SUBYEK RETRIBUSI; BAB IV GOLONGAN RETRIBUSI; BAB V CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA, PENETAPAN DAN BESARAN TARIF; BAB VI WILAYAH PEMUNGUTAN DAN TATA CARA PEMUNGUTAN; BAB VII TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN RETRIBUSI; BAB VIII TATA CARA PEMBERIAN, KERINGANAN RETRIBUSI; BAB IX KEBERATAN DAN PEMBATALAN KETETAPAN RETRIBUSI; BAB X PENYELESAIAN KEBERATAN; BAB XI PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI; BAB XII INSTANSI PEMUNGUT DAN PEMBINAAN PENGAWASAN; BAB XIII SANKSI ADMINISTRASI; BAB XIV KETENTUAN PIDANA; BAB XV KETENTUAN PENYIDIKAN; BAB XVI KETENTUAN PENUTUP;

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Februari 2003.
26 Halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2003

Pajak Reklame

Pajak dan Retribusi Daerah

Download :
2003_5.pdf

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 2003

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Juli 2003.

ABSTRAK:	Untuk meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa maka Perda No.11 tahun 2000 perlu ditinjau kembali; UU No.13 Tahun 1950; UU No.22 Tahun 1999; PP No.76 Tahun 2001; Perda Kabupaten Banyumas No.11 Tahun 2000; Perubahan terhadap Perda Kabupaten Banyumas tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . 6 hlm

ABSTRAK:
CATATAN:	Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 21 September 2003.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 21 Oktober 2003.