Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Barito Utara Nomor 7 Tahun 2003

Pengelolaan Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah di Kabupaten Barito Utara

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II P E R I Z I N A N; BAB III NAMA, OBYEK, DAN SUBYEK RETRIBUSI; BAB IV GOLONGAN RETRIBUSI; BAB V CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA, PENETAPAN DAN BESARAN TARIF; BAB VI WILAYAH PEMUNGUTAN DAN TATA CARA PEMUNGUTAN; BAB VII TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN RETRIBUSI; BAB VIII TATA CARA PEMBERIAN, KERINGANAN RETRIBUSI; BAB IX KEBERATAN DAN PEMBATALAN KETETAPAN RETRIBUSI; BAB X PENYELESAIAN KEBERATAN; BAB XI PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI; BAB XII INSTANSI PEMUNGUT DAN PEMBINAAN PENGAWASAN; BAB XIII SANKSI ADMINISTRASI; BAB XIV KETENTUAN PIDANA; BAB XV KETENTUAN PENYIDIKAN; BAB XVI KETENTUAN PENUTUP;

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Barito Utara Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah di Kabupaten Barito Utara

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Barito Utara

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (PERDA)

Bentuk Singkat

PERDA

Tahun

2003

Tempat Penetapan

Muara Teweh

Tanggal Penetapan

22 Februari 2003

Tanggal Pengundangan

22 Februari 2003

Tanggal Berlaku

22 Februari 2003

Sumber

LD.2003/4 Seri C

Subjek

PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Barito Utara

Bidang

Halaman ini telah diakses 335 kali

FILE-FILE PERATURAN

Perda 7 tahun 2003.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

2003

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LD.2003/4 Seri C

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pengelolaan Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah di Kabupaten Barito Utara

ABSTRAK:

Bahwa penyelenggaraan urusan rumah tangga daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab di Kabupaten Barito Utara, mencakup pelayanan di bidang peruntukan penggunaan tanah; Bahwa sumber dana bagi pembiayaan pembangunan di segala bidang, dipandang perlu menggali sumber dana sendiri sehingga dipandang perlu mengenakan retribusi terhadap pelayanan Pemerintah Kabupaten Barito Utara kepada masyarakat yang memanfaatkan peruntukan penggunaan tanah di Kabupaten Barito Utara;
Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960; Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Barito Utara Nomor 2 Tahun 1989; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 08 Tahun 2000; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 09 Tahun 2000;
BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II P E R I Z I N A N; BAB III NAMA, OBYEK, DAN SUBYEK RETRIBUSI; BAB IV GOLONGAN RETRIBUSI; BAB V CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA, PENETAPAN DAN BESARAN TARIF; BAB VI WILAYAH PEMUNGUTAN DAN TATA CARA PEMUNGUTAN; BAB VII TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN RETRIBUSI; BAB VIII TATA CARA PEMBERIAN, KERINGANAN RETRIBUSI; BAB IX KEBERATAN DAN PEMBATALAN KETETAPAN RETRIBUSI; BAB X PENYELESAIAN KEBERATAN; BAB XI PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI; BAB XII INSTANSI PEMUNGUT DAN PEMBINAAN PENGAWASAN; BAB XIII SANKSI ADMINISTRASI; BAB XIV KETENTUAN PIDANA; BAB XV KETENTUAN PENYIDIKAN; BAB XVI KETENTUAN PENUTUP;

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Februari 2003.
26 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Barito Utara Nomor 7 Tahun 2003

Pengelolaan Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah di Kabupaten Barito Utara

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT