Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAMASA TAHUN 2003 NOMOR 1
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2003
ABSTRAK:
bahwa sesuai ketentuan Pasal 86 ayat (1)
Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999,
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
ditetapkan selambat-lambatnya satu bulan
setelah ditetapkannya Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara;
a. Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara RI Tahun 1999 Nomor 60,
Tambahan Lembaran Negara RI Nomor
3839);
b. Undang – undang Nomor 25 Tahun 1999
Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah
(Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor
72, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor
3848);
c. Undang – undang Nomor 28 Tahun 1999
tentang Penyelenggaraan Negara yang
bersih dari KKN (Lembaran Negara Tahun
Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor
75, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3851);
d. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun
2000 tentang Pengelolaan dan
Pertanggungjawaban Keuangan Daerah ;
e. Peraturan Pemerintah Nomor 109
Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
f. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2000
tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (Lembaran Negara RI
Tahun 2000 Nomor 14);
Peraturan ini berisi tentang Penetapan APBD Kabupaten Mamasa TA 2003
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2003.
3 Halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Murung Raya Nomor 1 Tahun 2003
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Lambang Daerah Kabupaten Murung Raya
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002
sebagai wujud dari pemekaran Kabupaten Induk Kabupaten Barito
Utara yang telah ditetapkannya Kabupaten Murung Raya sebagai
salah satu dari 8 (delapan) Kabupaten baru di Propinsi Kalimantan
Tengah, maka Kabupaten Murung Raya memiliki fisik wilayah
administrasi Pemerintah sendiri. Untuk mewujudkan keberadaan Kabupaten Murung Raya
sebagai suatu Kabupaten definitif, perlu membuat Lambang Daerah
Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 5 Tahun 2002; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2003; Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 44 Tahun 1999
BAB I
KETENTUAN UMUM;
BAB II
BENTUK DAN UKURAN;
BAB III
ISI, ARTI BENTUK, GAMBAR, WARNA DAN MAKNA LAMBANG DAERAH;
BAB IV
PEMBUATAN DAN PEMAKAIAN;
BAB V
PERBANDINGAN UKURAN;
BAB VI
LAMBANG DAERAH DALAM BENTUK LENCANA, BADGE, VANDEL DAN PLAKAT;
BAB VII
LAMBANG DAERAH DALAM BENTUK
PANJI-PANJI DAN BENDERA;
BAB VIII
LARANGAN DAN SANKSI;
BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 18 September 2003.
9 Halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2003
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penetapan Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2002
ABSTRAK:
a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Wonosobo Tahun Anggaran 2002 telah berakhir pada tanggal 31
Desember 2002;
b. bahwa sesuai ketentuan pasal 86 ayat (1) Undang - undang
Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Penetapan
Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2002 perlu ditetapkan
dengan Peraturan Daerah.
Undang - undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994; Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997; Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999; Undang - Undang Nomor 25 Tahun 1999; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570 - 360 tanggal 28 Oktober 1981; Keputusan f\lenteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 1985; Keputusan Menteri Jalam Negeri Nomor 903 - 379 tanggal 11
April 1987; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 1998; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1999; Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2001; Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 30 Tahun 2001; Peraturan Peraturan Daerah Kabu paten Wonosobo Nomor 4 Tahun 2002
Peraturan ini mengatur Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2002 sejumlah Rp95.707.428.512,00.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2003.
4 Halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Belitung No. 1 Tahun 2003
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD Tahun 2003 Nomor 1
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Organisasi Dinas Tenaga Kerja
ABSTRAK:
Bahwa keberadaan Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja Kabupaten Belitung perlu dilakukan pemisahan agar tidak menimbulkan benturan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.sehingga perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Organisasi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Belitung.
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 8 Tahun 1974; UU No. 2 Tahun 1999; UU No. 25 Tahun 1999; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 27 Tahun 2000; PP No. 25 Tahun 2000; PP No. 84 Tahun 2000; Keppres No. 44 Tahun 1999; Perda Kab. Belitung No. 18 Tahun 2000; Perda Kab. Belitung No. 21 Tahun 2000.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Organisasi Dinas Tenaga Kerja, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Dinas tenaga Kerja merupakan unsur pelaksana pemerintah kabupaten yang dipimpin oleh seorag Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati elalui Sekretaris Daerah Kabupaten. Hal-hal yang diatur antara lain tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja, Susunan Organisasi yang meliputi Kepala Dinas, Bagian Tata Usaha, Sub Dinas Program, Sub Dinas Perluasan Kerja, Penempatan, Pelatihan, Produktivitas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Sub Dinas Hubungan Industrial dan Persyaratan Kerja, Sub Dinas Pengawasan Ketenagakerjaan, dan Kelompok Jabatan Fungsional. Selain itu juga mengatur tentang tata kerja dan ketentuan peralihan.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Januari 2003.
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 21 Tahun 2000 tentang Organisasi Dinas Kabupaten Belitung sepanjang mengatur masalah tenaga kerja dan transmigrasi dinyatakan tidak berlaku
12 hlm.
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2003
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Rencana Startegis Daerah Propinsi Kalimantan Tengah Tahun 2003 - 2005
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melakasanakan peraturan pemerintahan Nomor 108 Tahun 2000 tentang tata cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah, perlu menetapkan Rencana Strategis Daerah
UU No. 21 Tahun 1958; UU No. 24 Tahun 1992; UU No. 22 Tahun 1999; UU No. 25 tahun 1999
BAB I KETENTUAN UMUM;
BAB II RENSTRADA PROPINSI KALIMANTAN TENGAH;
BAB III KETENTUAN PERALIHAN;
BAB IV KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Januari 2003.
4 Halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tegal Nomor 1 Tahun 2003
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan
ABSTRAK:
bahwa untuk menciptakan masyarakat dan lingkungan yang sehat maka perlu meningkatkan derajat kesehatan yang diusahakan dalam bentuk penyelenggaraan pelayanan di bidang kesehatan dengan pengaturan-pengaturan yang sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi saat ini ; bahwa sehubungan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 1 Tahun 1998 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan sudah tidak sesuai lagi dengan situasi dan kondisi saat ini maka perlu ada perubahan ; bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 13 Tahun 1954; Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992; Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997; Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1991; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001; Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 15 Tahun 1987; Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988; Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 6 Tahun 2001;
Peraturan Daerah ini mengatur tentang golongan retribusi, cara mengukur tingkat penggunaan jasa, nama, objek dan subjek retribusi, ketentuan pelayanan jasa, prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarip, struktur dan besarnya tarip, biaya praktek kerja/bimbingan/penelitian, wilayah pemungutan, saat retribusi terutang, tata cara pemungutan, sanksi administrasi, tata cara pembayaran, tata cara penagihan, pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi, kadaluwarsa penagihan; penghapusan piutang retribusi yang kadaluwarsa, ketentuan pidana, penyidikan.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2003.
Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 1 Tahun 1987 dan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 1 Tahun 1998 dicabut.
95 hal
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kapuas Nomor 01 Tahun 2003
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2003
ABSTRAK:
Bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2003, Perlu di tetapkan dengan Peraturan Daerah, sesuai dengan pasal 86 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 , Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 , Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 , Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 , Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1994 ;
Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 30/SK/DAPRD-KS/1999 tanggal 18 November 1999 , Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 17 Tahun 2001 , Peraturan Pemerintah Kabupaten Kapuas Nomor 65 Tahun 2001 , Peraturan Pemerintah Kabupaten Kapuas Nomor 105 Tahun 2000 , Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000
a Pendapatan
b Belanja
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Januari 2003.
4 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
