PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 2002

Menemukan 827 peraturan dalam 0,015 detik

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sukabumi Nomor 12 Tahun 2002
Perizinan di Bidang Kesehatan Swasta

Kesehatan Perizinan, Pelayanan Publik

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2002
Kewenangan Kabupaten Bandung

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Peraturan Pemerintah (PP) No. 31 Tahun 2002
Perusahaan Umum (Perum) Damri

BUMN Transportasi Darat/Laut/Udara

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. PP No. 38 Tahun 2018 tentang Perusahaan Umum (Perum) Damri
Peraturan Pemerintah (PP) No. 68 Tahun 2002
Ketahanan Pangan

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana Perekonomian

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. PP No. 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan Dan Gizi
Peraturan Pemerintah (PP) No. 42 Tahun 2002
Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi

Pertambangan Migas, Mineral dan Energi

Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 2002
Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara Di Provinsi Kalimantan Timur

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Status Peraturan
Diubah dengan :
  1. UU No. 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara
    Pasal 3 adan Pasal 5 UU No. 7 Tahun 2002
Peraturan Pemerintah (PP) No. 26 Tahun 2002
Keselamatan Pengangkutan Zat Radioaktif

Kesehatan Lingkungan Hidup

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. PP No. 58 Tahun 2015 tentang Keselamatan Radiasi Dan Keamanan Dalam Pengangkutan Zat Radioaktif
Mencabut :
  1. PP No. 13 Tahun 1975 tentang Pengangkutan Zat Radioaktip

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan