Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 2002

Menemukan 851 peraturan dalam 0,013 detik

Peraturan Pemerintah (PP) No. 32 Tahun 2002

Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Lembaga Administrasi Negara

PNBP / Penerimaan Negara Bukan Pajak

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PP No. 78 Tahun 2005 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Lembaga Administrasi Negara

Download :
PP No.32 TH 2002.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2002

Ijin Usaha Jasa Konstruksi

Perizinan, Pelayanan Publik

Download :
14.Tahun 2002.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Muaro Jambi Nomor 9 Tahun 2002

KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

Desa

Abstrak

KEDUDUKAN - KEUANGAN - KEPALA DESA - PERANGKAT DESA

2002

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 9, LD.2002/NO.41

Peraturan Daerah (PERDA) tentang KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

ABSTRAK:

Untuk mendukung dan meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pelayanan terhadap masyarakat Pedesaan perlu didukung dana dan sarana yang diperlukan; Untuk memenuhi maksud huruf a diatas dan melaksanakan ketentuan Pasal 107 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, perlu Pengaturan lebih lanjut mengenai kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa diatur dalam Peraturan Daerah; Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas perlu membentuk Peraturan Daerah tentang kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa.
UU No. 54 Tahun 1999; UU No. 22 Tahun 1999; UU No. 25 Tahun 1999; Keppres No. 44 Tahun 1999; Permendagri No. 4 Tahun 1999; Kepmendagri No. 63 Tahun 1999; Kepmendagri No. 64 Tahun 1999.
Perda ini mengatur tentang KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA, meliputi Kedudukan.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 12 September 2002.
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan yang mengatur tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dan ketentuan-ketentuan lain yang mengatur hal yang sama dan bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur dengan Keputusan Bupati.
4 hlmn; 1 pnjlsn

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2002

Pajak Pengambilan Sarang Burung

Perpajakan

Download :
PERDA NO 3 TH 2002 PAJAK PENGAMBILAN_SARANG_BURUNG.pdf

Abstrak

PERPAJAKAN - SARANG BURUNG

2002

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD.2002/37

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pajak Pengambilan Sarang Burung

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka peningkatan pendapatan Daerah, obyek pengambilan sarang burung perlu diatur dan dipungut sebagai subyek pajak ; bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tantang Perubahan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka pemungutan obyek pajak baru selain yang limitatif ditentukan, dimungkinkan pemungutannya di Daerah sepanjana memenuhi kriteria sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku ; bahwa pemungutan pajak pongambilan/panen hasil sarang burung berdasarkan kajian sesuai kriteria layak ditetapkan sebagai pajak ; bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 17 Tahun 1997; UU No. 18 Tahnun 1997; UU No. 19 Tahun 1997; UU No. 22 Tahun 1999; UU No. 25 Tahun 1999; UU No. 34 Tahun 2000; PP No. 25 Tahun 2000; PP No. 65 Tahun 2001; Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 1997; Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 170 Tahun 1997; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati Nomor 3 Tahun 1989.
PERDA ini mengatur tentang Pajak Pengambilan Sarang Burung, dimana pajak dipungut atas setiap pengambilan hasil sarang burung

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Juni 2002.
23 hal

Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 1 Tahun 2002

Peningkatan Langkah Komprehensif dalam Rangka Percepatan Penyelesaian Masalah Aceh

Pertahanan dan Keamanan, Militer

Download :
Inpres0012002.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Jeneponto No. 2 Tahun 2002

Rencana Strategis Pemerintah Kabupaten Jeneponto

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download :
Perda-No.-2-Thn-2002-rencana-Strategis.pdf

Abstrak

rencana strategis kabupaten jeneponto

2002

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD.2002/NO.31

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Rencana Strategis Pemerintah Kabupaten Jeneponto

ABSTRAK:

Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 Tentang tatacara Pertanggungjawaban Kepala Daerah, bahwa Pertanggungjawaban Kepala Daerah diukur berdasarkan Rencana Strategis
1. Undang – Undang Nomor 29 tahun 1959 2. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 1999 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 tahun 2000 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 104 tahun 2000 6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 105 Tahun 2000 7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 108 8. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1999 9. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 25 Tahun 2000 10. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor I Tahun 2001 11. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 3 Tahun 2001 12. Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999
Perencanaan Strategis merupakan serangkaian Perencanaan, Tindakan, dan kegiatan mendasar yang dibuat oleh Bupati untuk diimplementasikan oleh seluruh jajaran Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Februari 2002.
9

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 72 Tahun 2002

Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

Download :
KEPPRES No.72 TH 2002.pdf

Abstrak

Peraturan Bank Indonesia Nomor 4/8/PBI/2002

Persyaratan dan Tata Cara Membawa Uang Rupiah Keluar atau Masuk Wilayah Pabean Republik Indonesia

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan Perekonomian

Status Peraturan

Mencabut :

Peraturan BI No. 3/18/PBI/2001 tentang Persyaratan dan Tata Cara Membawa Uang Rupiah Keluar atau Masuk Wilayah Republik Indonesia

Download :
Peraturan BI No. 4-8-PBI-2002.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) No. 20 Tahun 2002

Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Angkutan Sungai, Danau Dan Penyeberangan

BUMN Penanaman Modal dan Investasi Transportasi Darat/Laut/Udara

Download :
PP No.20 TH 2002.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Nias No. 18 Tahun 2002

Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 11 Tahun 1999 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan

Kesehatan Pajak dan Retribusi Daerah

Download :
perda nias no. 18 thn 2002_compare.pdf

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 2002

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Mei 2002.

ABSTRAK:
CATATAN:	Instruksi Presiden (INPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Februari 2002.

ABSTRAK:
CATATAN:	Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Oktober 2002.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 10 Oktober 2002.