Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 2000

Menemukan 822 peraturan dalam 0,011 detik

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bekasi Nomor 5 Tahun 2000

Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Bekasi

Transportasi Darat/Laut/Udara Lalu Lintas, Jalan

Download :
Perda_05_2000.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2000

Badan Perwakilan Desa

Desa

Download :
5 2000.pdf

Abstrak

BADAN PERWAKILAN DESA

2000

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD.2000/No. 5

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Badan Perwakilan Desa

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan pelaksanaan pernbangunan dan pembinaan kemasyarakatan serta melaksanakan pengawasan penyelenggaraan Pernerintahan Desa. maka di Desa perlu dibentuk Badan Perwakilan Desa: bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negri Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, maka perlu mengatur pernbentukan Badan Perwakilan Desa: bahwa untuk rnaksud tersebut perlu diatur dan diteiapkan dengan Peraturan Daerah;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 22 Tahun 1999; Permendagri No Tahun 1999; Kepmendagri No 61 Tahun 1999;
Peraturan Daerah ini mengatur tentang pembentukan Badan Perwakilan Desa, Kedudukan, Fungsi, Tugas dan Wewenang BPD, hak dan kewajiban BPD, keanggotaan, alat kelengkapan BPD, sekretariat BPD, rapat-rapat BPD, larangan anggota BPD, kedudukan keuangan BPD, masa kenaggotaan dan pemberhentian BPD, penggantian anggota dan pimpinan BPD antar waktu, tindakan penyidikan terhadap anggota BPD, tata cara pemilihan anggota BPD, pengesahan dan pelantikan anggota BPD.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Oktober 2000.
22 hal

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Banjarbaru Nomor 06 Tahun 2000

Penyelenggaraan Hiburan dan Pajak Hiburan

Pajak dan Retribusi Daerah

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PERDA Kota Banjarbaru No. 11 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Hiburan Dan Pajak Hiburan

Diubah dengan :

PERDA Kota Banjarbaru No. 11 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Hiburan Dan Pajak Hiburan

Download :
PERDA BJB NO. 06 TAHUN 2000.pdf

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah

2000

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 06, LD.2000/NO.6

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyelenggaraan Hiburan dan Pajak Hiburan

ABSTRAK:

Berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, jenis pajak hiburan merupakan jenis pajak daerah; Bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah khususnya pajak daerah maka diambil langkah-langkah guna menunjang pelaksanaan maupun mengintensifkan sumber pendapatan daerah tersebut; Bahwa untuk memungut pajak sebagaimana dimaksud huruf a dan b perlu ditetapkan dengan Peraturan daerah.
Dasar Hukum; Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997; Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997; Undang-undang Nomor 19 tahun 1997; Undang-undang Nomor 9 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997; Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997; Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 178 Tahun 1997.
Peraturan ini Tentang Penyelenggaraan Hiburan dan Pajak Hiburan; Ketentuan Umum; Perizinan; Tanda Masuk dan Penggolongan Bioskop; Nama,Obyek,dan Subyek Pajak; Dasar Pengenaan Tarif Pajak dan Perhitungan Pajak; Wilayah Pemungutan dan Cara Perhitungan Pajak; Masa Pajak,Saat Pajak Terutang dan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah; Tata Cara Perhitungan dan Penetapan Pajak; Tata Cara Pembayaran; Tata Cara Penagihan Pajak; Pengurangan,Keringanan dan Pembebasan; Tata Cara Pembetulan,Pembatalan,Pengurangan Ketetapan dan Pengahapusan atau Pengurangan sanksi Administrasi; Keberatan dan Banding; Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak; Kadaluawarsa; Pembukuan dan Pemeriksaan; Ketentuan Khusus; Ketentuan Pidana; Penyidikan; Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Maret 2000.
17 Halaman

Undang-undang (UU) No. 6 Tahun 2000

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Status Peraturan

Mengubah :

UU No. 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat

Download :
UU Nomor 6 Tahun 2000.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 6 Tahun 2000

Pencabutan Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1967 Tentang Agama, Kepercayaan, Dan Adat Istiadat Cina

Keagamaan, Ibadah, dan Penyelenggaraan Haji

Status Peraturan

Mencabut :

Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1967 tentang Agama, Kepercayaan, dan Adat Istiadat Cina.

Download :
Keputusan_Presiden_no_6 Tahun 2000.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kapuas Nomor 6 Tahun 2000

Pungutan Daerah Dan Penyetoran Iuran Kehutanan Dari Izin Hak Pemungutan Hasil Hutan Berupa Kayu

Kehutanan dan Perkebunan

Abstrak

pUNGUTAN DAERAH DAN PENYETORAN IURAN KEHUTANAN DARI IZIN HAK PEMUNGUTAN HASIL HUTAN BERUPA KAYU

2000

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD.2000/15

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pungutan Daerah Dan Penyetoran Iuran Kehutanan Dari Izin Hak Pemungutan Hasil Hutan Berupa Kayu

ABSTRAK:

Bahwa hutan sebagai sumber daya alam perlu di manfaatkan secara lestari untuk memenuhi kesejahteraan rakyat, Bahwa dalam rangka meningkatkan manfaat hutan, maka areal hutal alam produksi harus dipelihara sesuai dengan sistem silvikultur secara baik dan benar.
Undang - Undang Nomor 27 Tahun 1959, Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1999, Undang - Undang Nomor 25 Tahun 1999, Undang - Undang Nomor 41 Tahun 1999, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1999, Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 310/KPTS-II/1999, Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 31/KPTS-II/1999.
BAB I Ketentuan Umum, BAB II Besarnya Pungutan, BAB III Ketentuan Peralihan, BAB IV Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Mei 2000.
4 Halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kudus Nomor 6 Tahun 2000

Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa

Desa Struktur Organisasi

Status Peraturan

Mencabut :

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 3 Tahun 1981

Download :
perda_nomor_6_tahun_2000.pdf

Abstrak

PEMERINTAH DESA - ORGANISASI DAN TATA KERJA

2000

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD.2000/No.12

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 111 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, perlu mengatur Organisasi dan T atakerja Pemerintah Desa ; bahwa schubungan dengan maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah ;
Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999; Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2000; Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nom01· 4 Tahun 1999; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1999; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 TaJmn 1999;
Peraturan Daerah ini mengatur tentang kedudukan, tugas pokok dan fungsi, organisasi, tata kerja.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Juli 2000.
Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 3 Tahun 1981 dicabut.
15 hal

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Magelang Nomor 6 Tahun 2000

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2000

APBD

Download :
perda_no_6_tahun_2000.pdf

Abstrak

apbd

2000

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD.2000/Nomor 6

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2000

ABSTRAK:

bahwa APBD Kota Magelang TA 2000 perlu ditetapkan dengan Perda sesuai dengan ketentuan Pasal 86 ayat (1) UU No 22 Tahun 1999;
UU No 17 Tahun 1950; UU No 12 Tahun 1985; UU No 18 Tahun 1997; UU No 21 Tahun 1997; UU No 22 Tahun 1999; UU No 25 Tahun 1999; PP No 5 Tahun 1975; PP No 6 Tahun 1975; PP No 19 Tahun 1997; PP No 20 Tahun 1997; PP No 21 Tahun 1997; Permendagri No 11 Tahun 1975; Permendagri No 8 Tahun 1978; Permendagri No 4 Tahun 1979; Permendagri No 4 Tahun 1985; Permendagri No 2 Tahun 1994; Permendagri No 5 Tahun 1997; Kepmendagri No 570-360 Tahun 1981; Kepmendagri No 94 Tahun 1984; Kepmendagri No 903-1316 Tahun 1985; Kepmendagri No 903-379 Tahun 1987; Kepmendagri No 110 Tahun 1998; KepDPRD No ... Tahun 2000;
Peraturan Daerah ini mengatur tentang APBD TA 2000 dan rinciannya.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 22 April 2000.
5 hal

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2000

Tatacara Pemilihan Dan Atau Pengangkatan Perangkat Desa

Kepegawaian, Aparatur Negara Desa Struktur Organisasi

Download :
PERDA Kab. Bandung No.6 Tahun 2000.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lampung Timur Nomor 06 Tahun 2000

PAJAK HOTEL DAN RESTORAN

Download :
Perda No 6 Tahun 2000.pdf

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 2000

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Juni 2000.

ABSTRAK:
CATATAN:	Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Januari 2000.