Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 2000

Menemukan 759 peraturan dalam 0,016 detik

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 9 Tahun 2000

Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

Download :
Keputusan_Presiden_no_9 TH 2000.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Musi Rawas No. 4 Tahun 2000

Retribusi Pemeriksaan Alat-alat Pemadam Kebakaran

Pajak dan Retribusi Daerah

Download :
PerdA-No.-04-Tahun-2000.pdf

Abstrak

RETRIBUSI - PEMERIKSAAN - ALAT-ALAT - PEMADAM - KEBAKARAN

2000

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD.2000/NO.4

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Pemeriksaan Alat-alat Pemadam Kebakaran

ABSTRAK:

Undang-undang nomor 18 tahun 1997tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah beserta Peraturan Pelaksanaannya, Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah, maka perlu menetapkan Retribusi Pemeriksaan Alat alat Pemadam Kebakaran dalam Kabupaten Musi Rawas ;
Dalam peraturan ini antara lain UU No 28 Tahun 1959;UU No 8 Tahun 1981;UU No 18 Tahun 1997;UU No 22 Tahun 1999;PP No 20 Tahun 1997;Kepmendagri No 44 Tahun 1999;Permendagri No 84 Tahun 1993;Permendagri No 4 Tahun 1997;Kepmendagri No 174 Tahun 1997;Kepmendagri No 175 Tahun 1997;Kep Menham No 13 M-04.07.03 Tahun 1984;Kepmen PU No 02/KM 3/Tahun 1985;Kepmendagri No 119 Tahun 1998;Kepmendagri No 147 Tahun 1998;
Dalam Peraturan Daerah ini adalah Pasal 4 (1) Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapat pelayanan dari Pemerintah Daerah dibidang Penayanan Pemeriksaan Alat-alat Pemadam dan Pencegahan Kebakaran. (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi badan yang mendapat pelayanan dari Pemerintah Daerah dibidang Penayanan Pemeriksaan Alat-alat Pemadam dan Pencegahan Kebakaran. Pasal 7 (1) Penetepan retribusi berdasarkan SKRD. (2) Dalam hal SKRD tidak dipenuhi oleh wajib retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, maka diterbitkan SKRD secara Jabatan. (3) Bentuk dan isi SKRD sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini ditetapkan oleh Bupati Pasal 16 Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara lunas/tunai. Pasal 17 (1) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada pasal 16 Peraturan Daerah ini diberikan bukti pembayaran. (2) Setiap Pembayaran dicatat dalam buku penerimaan. (3) Bentuk isi, kualitas, ukuran buku dan tanda bukti pembayaran Retribusi ditetapkan oleh Bupati

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 November 2000.
19 Hlm

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Batang Hari No. 16 Tahun 2000

ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH

Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Download :
Perda-Nomor-16-Tahun-2000.pdf

Abstrak

ORGANISASI - TATA KERJA - PERANGKAT DAERAH

2000

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 16, LD.2000/NO.16

Peraturan Daerah (PERDA) tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 68 UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 061/729/SJ Tanggal 21 Maret 2000 tentang Penataan Perangkat Daerah, perlu Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah Kab. Batang Hari; Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah Kab. Batang Hari berdasarkan Analisa Kebutuhan Organisasi dengan memperhatikan aspek personil, perlengkapan, dan pembiayaan dengan prinsip-prinsip efisiensi, efektifitas, rasional serta visi dan misi yang jelas dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah; Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kab. Batang Hari.
UU No. 12 Tahun 1956; UU No. 8 Tahun 1974; UU No. 22 Tahun 1999; UU No. 25 Tahun 1999; PP No. 25 Tahun 2000; PP No. 84 Tahun 2000; Keppres No. 44 Tahun 1999.
Perda ini mengatur tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH, meliputi Sekretariat Daerah; Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Dinas Daerah; Lembaga Teknis Daerah; Kecamatan; Kelurahan; Pengangkatan dalam Jabatan; Tata Kerja.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 09 September 2000.
33 hlmn; 1 pnjlsn; 21 lmprn

Undang-undang (UU) No. 35 Tahun 2000

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2001

APBN

Download :
UU Nomor 35 Tahun 2000.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 44 Tahun 2000

Komisi Ombudsman Nasional

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Status Peraturan

Mencabut :

KEPPRES No. 155 Tahun 1999 tentang Tim Pengkajian Pembentukan Lembaga Ombudsman

Download :
Keputusan_Presiden_no_44_th_2000.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 163 Tahun 2000

Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Menteri Negara

Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Status Peraturan

Dicabut dengan :

KEPPRES No. 101 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Menteri Negara

Diubah dengan :

KEPPRES No. 171 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 163 Tahun 2000 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Menteri Negara

Mencabut :

KEPPRES No. 134 Tahun 1999 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi,Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Menteri Negara

Download :
Keputusan_Presiden_no_163_th_2000.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) No. 86 Tahun 2000

Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia

Fidusia dan Lembaga Pembiayaan

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PP No. 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia

Download :
PP No.86 TH 2000.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Asahan Nomor 2 Tahun 2000

Perubahan Atas Perda Kabupaten Asahan No. 4 Tahun 1999 Ttg Pajak Reklame di Kabupaten Asahan

Pajak dan Retribusi Daerah

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PERDA Kab. Asahan No. 4 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Perda Kabupaten Asahan No. 6 Tahun 1998 Ttg Pajak Hiburan di Kabupaten Daerah Tingkat II Asahan

Download :
No. 28.2000_ok.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 2 Tahun 2000

Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan Pasar Modal dan Perdagangan Berjangka Komoditi Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Download :
PP_Pengganti_UU_No_2_th_2000.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) No. 76 Tahun 2000

Hak Keuangan/Administratif Jaksa Agung, Panglima Tentara Nasional Indonesia Dan Pejabat Lain Yang Kedudukannya Atau Pengangkatannya Setingkat Atau Disetarakan Dengan Menteri Negara

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Status Peraturan

Mencabut :

PP No. 20 Tahun 1993 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1985 Tentang Hak Keuangan/Administratif Jaksa Agung, Panglima Angkatan Bersenjata, Dan Gubernur Bank Indonesia Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1992
PP No. 56 Tahun 1992 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1985 Tentang Hak Keuangan/Administratif Jaksa Agung, Panglima Angkatan Bersenjata, Dan Gubernur Bank Indonesia
PP No. 11 Tahun 1985 tentang Hak Keuangan/Administratif Jaksa Agung, Panglima Angkatan Bersenjata, Dan Gubernur Bank Indonesia

Download :
PP No.76 TH 2000.pdf

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 2000

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Januari 2000.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 September 2000.