PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 2000

Menemukan 822 peraturan dalam 0,017 detik

Peraturan Pemerintah (PP) No. 37 Tahun 2000
Pendirian Perusahaan Jawatan Radio Republik Indonesia

BUMN Informasi, Pers, Pos, dan Periklanan

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 24 Tahun 2000
Pencabutan Keputusan Presiden Nomor 119 Tahun 1999 Tentang Badan Peningkatan Kerja Sama Ekonomi Indonesia - Organisasi Konferensi Islam (OKI)

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Status Peraturan
Mencabut :
  1. KEPPRES No. 119 Tahun 1999 tentang Badan Peningkatan Kerja Sama Ekonomi Indonesia - Organisasi Konferensi Islam (OKI)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bandung Nomor 22 Tahun 2000
Retribusi Pemeriksaan Hewan Ternak, Hasil Ternak Dan Hasil Ikutannya

Pajak dan Retribusi Daerah Pangan, Pertanian dan Peternakan

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 88 Tahun 2000
Keadaan Darurat Sipil Di Propinsi Maluku Dan Propinsi Maluku Utara

Pertahanan dan Keamanan, Militer

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. KEPPRES No. 71 Tahun 2003 tentang Penghapusan Keadaan Darurat Sipil Di Provinsi Maluku
  2. KEPPRES No. 27 Tahun 2003 tentang Penghapusan Keadaan Darurat Sipil Di Provinsi Maluku Utara
Diubah dengan :
  1. KEPPRES No. 40 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2000 Tentang Keadaan Darurat Sipil Di Propinsi Maluku Dan Propinsi Maluku Utara
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Magelang Nomor 17 Tahun 2000
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Kota Magelang

Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi Struktur Organisasi

Status Peraturan
Mencabut :
  1. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 1987
  2. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang Nomor 5 Tahun 1992
  3. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 1993
  4. Peraturan Daerah Kota Magelang nomor 3 Tahun 1995
  5. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 1995
  6. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 1996
  7. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 1997
  8. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 1997
  9. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 8 Tahun 1997
  10. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 9 Tahun 1997
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Simalungun Nomor 17 Tahun 2000
Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagori di Kabupaten Simalungun

APBD

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 124 Tahun 2000
Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 61 Tahun 2000
Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Kamar Dagang Dan Industri

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Undang-undang (UU) No. 13 Tahun 2000
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Status Peraturan
Diubah dengan :
  1. UU No. 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam
Mengubah :
  1. UU No. 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam
Peraturan Pemerintah (PP) No. 15 Tahun 2000
Pemindahan Ibukota Kabupaten Jayapura Dari Kota Jayapura Ke Wilayah Sentani Di Kabupaten Jayapura

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan