Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 2000

Menemukan 822 peraturan dalam 0,005 detik

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bandung Nomor 32 Tahun 2000

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2001

APBD

Download :
PERDA Kab. Bandung No.32 Tahun 2000.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Surakarta Nomor 5 Tahun 2000

Penetapan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta Tahun Anggaran 1999/2000

APBD

Download :
4700PERDA_NO_5_TAHUN_2000.pdf

Abstrak

apbd - penetapan perhitungan

2000

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD.2001/NO.13 Seri D

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penetapan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta Tahun Anggaran 1999/2000

ABSTRAK:

bahwa Perhitunsan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta l'ahun Anggaran 1999 / 2000 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai denqan ketentuan Pasal 86 alat (3) Undang-Lndang Nonror 22 Tahun 1999;
UU No 16 Tahun 1950; UU No 12 Tahun 1985; UU No 18 Tahun 1997; UU No 21 Tahun 1997; UU No 22 Tahun 1999; PP No 5 Tahun 1975; PP No 5 Tahun 1975; PP No 6 Tahun 1975; PP No 19 Tahun 1997; PP No 20 tahun 1997; PP No 21 Tahun 1997; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975; Peraturan MenteriDalam NegeriNomor 8 Tahun 1978; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1985; Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 2 Tahun 1994; Peraturan Nlenteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1997; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570 - 360; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 879; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 1998; Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1999; Peraturan Daerah Nomor I Tahun 2000;
Peraturan Daerah ini mengatur tentang Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1999/2000 dan rinciannya.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Oktober 2000.
7 hlm

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 1 Tahun 2000

Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan Pasar Modal dan Perdagangan Berjangka Komoditi Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Download :
PP_Pengganti_UU_No_1_th_2000.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) No. 113 Tahun 2000

Penentuan Besarnya Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan

Perpajakan

Download :
PP No.113 TH 2000.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) No. 104 Tahun 2000

Dana Perimbangan

APBN

Status Peraturan

Diubah dengan :

PP No. 84 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 Tentang Dana Perimbangan Presiden Republik Indonesia

Download :
PP No.104 TH 2000.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) No. 45 Tahun 2000

Penundaan Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1998 Tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Di Kawasan Berikat (Bonded Zone) Daerah Industri Pulau Batam

Perpajakan

Download :
PP No.45 TH 2000.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) No. 130 Tahun 2000

Pengecualian Sebagai Objek Pajak Atas Keuntungan Karena Pembebasan Utang Debitur Kecil

Perpajakan

Download :
PP No.130 TH 2000.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2000

Organisasi Dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bandung

Perizinan, Pelayanan Publik Struktur Organisasi

Download :
10.Tahun 2000.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Barat Nomor 4 Tahun 2000

Retribusi Hasil Produksi Usaha Daerah

Pajak dan Retribusi Daerah

Download :
Perda no. 4-2000 ttg retribusi hasil produksi usaha daerah.pdf

Abstrak

RETRIBUSI

2000

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD.2000/NO.4, TLD No.4, LL PROV. KALBAR: 13 HLM

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Hasil Produksi Usaha Daerah

ABSTRAK:

Bahwa untuk menyelenggarakan otonomi Daerah yang nyata dan Bertanggung jawab perlu didukung penyediaan dana baik yang berasal dari sumber Pendapatan Asli Daerah, dana perimbangan, pinjaman Daerah maupun penerimaan lain-lain yang sah;
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UU No.25 Tahun 1956, UU No.6 Tahun 1967, UU No.9 Tahun 1985, UU No.12 Tahun 1992, UU No.18 Tahun 1997, UU No.22 Tahun 1999, UU No.25 Tahun 1999, PP No.64 Tahun 1957, PP No.44 Tahun 1995, PP No.20 Tahun 1997, Kepres No.44 Tahun 1999, Kepmendagri No.174 Tahun 1997, Kepmendagri No.175 Tahun 1997, Kepmendagri No.119 Tahun 1998, Kemendagri No.147 Tahun 1998, Kepres No.147 Tahun 1998, Surat Keputusan Mentan 362/Kpts/TN/120/5/1990, Perda Prov Kalbar Tingkat I No.4 Tahun 1986
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Nama, Obyek Dan Subyek Retribusi, Golongan Retribusi, Pengelolaan Hasil Usaha Daerah, Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa, Perinsip Dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur Dan Besarnya Tarip Retribusi, Struktur Dan Besarnya Tarip Retribusi, Wilayah Pemungutan Dan Saat Retribusi Terhutang, Surat Pendaftaran , Penetapan Retribusi, Tatacara Pemungutan, Tatacara Pembayaran, Sanksi Administrasi, Tatacara Penagihan, Pengurangan, Keringanan Dan Pembebasan Pembayaran Retribusi, Pengawasan, Ketentuan Khusus, Ketentuan Pidana, Penyidikan dan Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Februari 2000.
Peraturan ini memiliki 9 halaman dan 4 halaman penjelasan.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/4/PBI/2000

Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 1/3/PBI/1999 tentang Penyelenggaraan Kliring Lokal dan Penyelesaian Akhir Transaksi Pembayaran Antar Bank atas Hasil Kliring Lokal

Perbankan, Lembaga Keuangan

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Peraturan BI No. 7/18/PBI/2005 Tahun 2005 tentang Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia

Diubah dengan :

Peraturan BI No. 2/14/PBI/2000 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 1/3/PBI/1999 Tentang Penyelenggaraan Kliring Lokal dan Penyelesaian Akhir Transaksi Pembayaran Antar Bank atas Hasil Kliring Lokal

Mengubah :

Peraturan BI No. 1/3/PBI/1999 tentang Penyelenggaraan Kliring Lokal dan Penyelesaian Akhir Transaksi Pembayaran Antar Bank atas Hasil Kliring Lokal

Download :
Peraturan BI No. 2-4-PBI-2000.pdf

Abstrak

First
Previous
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Next
Last

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 2000

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Desember 2000.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 11 Februari 2000.