Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 1999

Menemukan 498 peraturan dalam 0,008 detik

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pati Nomor 19 Tahun 1999

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Pajak dan Retribusi Daerah Sumber Daya Alam

Download :
PERDA NO 19 TH 1999 RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH.pdf

Abstrak

RETRIBUSI - KEKAYAAN DAERAH - SDA

1999

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 19, LD.1999/23

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

ABSTRAK:

bahwa dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Tingkat 11, maka Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah merupakan jenis Retribusi Daerah Tingakt II; bahwa untuk memungut retribusi tersebut perlu diatur dengan Peraturan Daerah
UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 49 Prp Tahun 1960; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 18 Tahun 1997; UU No. 22 Tahun 1999; PP No. 27 Tahun 1983; PP No. 20 Tahun 1997; Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 4 Tahun 1997; Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 174 Tahun 1997; Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 175 Tahun 1997; Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 119 Tahun 1998; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati No. 3 Tahun 1989; Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten tanggal 7 Desember 1999 No. 32/KEP/1999
PERDA ini mengatur tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang dipungut retribusi adalah pelayanan pemberian hak pemakaian kekayaan Daerah untuk jangka waktu tertentu, yang meliputi : pemakaian tanah ; pemakaian bangunan ; pemakaian ruangan untuk pesta ; pemakaian kendaraan/alat-alat berat milik Daerah ; mobil ambulance dan rumah duka ; pemakaian kekayaan lainnya.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Desember 1999.
23 hal

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 20 Tahun 1999

Pendirian Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri

Keagamaan, Ibadah, dan Penyelenggaraan Haji Pendidikan

Download :
Keppres_No_20_Th_1999.pdf

Abstrak

Undang-undang (UU) No. 20 Tahun 1999

pengesahan ILO Convention No. 138 Concerning Minimum Age for Admission to Employment (Konvensi ILO mengenai Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja)

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional

Download :
UU Nomor 20 Tahun 1999.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) No. 20 Tahun 1999

Pembentukan 3 (Tiga) Kecamatan Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat Ii Kendari, Kolaka, Dan Buton Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Download :
PP No. 20 th 1999.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Semarang Nomor 20 Tahun 1999

Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 19 Tahun 1981 Tentang Pendirian Perusahaan Daerah Rumah Pemotongan Hewan Dan Instalasi Pendingin Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang

BUMD/Badan Usaha Milik Daerah Pangan, Pertanian dan Peternakan

Status Peraturan

Mengubah :

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 19 Tahun 1981 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Rumah Pemotongan Hewan dan Instalasi Pendingin Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang

Download :
Kota Semarang Perda 20 1999.pdf

Abstrak

pendirian-perusahaan-daerah-rumah-pemotongan-hewan-instalasi-pendingin

1999

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 20, LD.1999/No.21 Seri D

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 19 Tahun 1981 Tentang Pendirian Perusahaan Daerah Rumah Pemotongan Hewan Dan Instalasi Pendingin Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang

ABSTRAK:

a. bahwa untuk melaksanakan hal tersebut dbahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang jasa dan penyediaan tempat pemotongan hewan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat akan daging sehat dan bermutu, maka perlu mengembangkan lapangan usaha yang berkaitan dengan pelayanan dimaksud. b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf di atas, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 19 Tahun 1981 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Rumah Pemotongan Hewan dan Instalasi Pendingin Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Perubahan Untuk Pertama Kali Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 1981 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Rumah Pemotongan Hewan dan Instalasi Pendingin Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang perlu ditinjau kembali. c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas, aka perlu diterbitkan Peraturan Daerah Perubahan.
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1987; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 1999; Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 19 Tahun 1981; Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 8 Tahun 1983.
Peraturan ini mengubah Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 19 Tahun 1981 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Rumah Pemotongan Hewan dan Instalasi Pendingin Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang yang telah dirubah terakhir kali dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 8 Tahun 1983.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Oktober 1999.
Mengubah Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 19 Tahun 1981 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Rumah Pemotongan Hewan dan Instalasi Pendingin Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang yang telah dirubah terakhir kali dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 8 Tahun 1983.
7 Halaman

Peraturan Pemerintah (PP) No. 21 Tahun 1999

Pembentukan 12 (Dua Belas) Kecamatan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bone, Sinjai, Sidenreng, Rappang, Wajo, Luwu dan Bulukumba dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Download :
PP No. 21 th 1999.pdf

Abstrak

Undang-undang (UU) No. 21 Tahun 1999

Pengesahan ILO Convention No. 111 Concerning Discrimination In Respect of Employment and Occupation (Konvensi ILO mengenai Diskriminasi Dalam Pekerjaan dan Jabatan)

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional

Download :
UU Nomor 21 Tahun 1999.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 21 Tahun 1999

Tim Kerja Terpadu Pengkajian Pelaksanaan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor X/MPR/1998 Berkaitan Dengan Pemisahan Yang Tegas Antar Fungsi-Fungsi Yudikatif Dari Eksekutif

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Download :
Keppres_No_21_Th_1999.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) No. 22 Tahun 1999

Pembentukan 3 (Tiga) Kecamatan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pontianak Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Barat

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Download :
PP No. 22 th 1999.pdf

Abstrak

Undang-undang (UU) No. 22 Tahun 1999

Pemerintahan Daerah

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Status Peraturan

Dicabut dengan :

UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Mencabut :

UU No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa
UU No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah

Download :
UU Nomor 22 Tahun 1999.pdf

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 1999

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Maret 1999.

ABSTRAK:
CATATAN:	Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Mei 1999.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Maret 1999.