Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 1999

Menemukan 498 peraturan dalam 0,012 detik

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 56 Tahun 1999

Pendirian Sekolah Tinggi Seni Indonesia Padang Panjang

Pendidikan

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PERPRES No. 60 Tahun 2009 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Seni Indonesia Padangpanjang Menjadi Institut Seni Indonesia Padangpanjang

Download :
Keppres_No_56_Th_1999.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 6 Tahun 1999

Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1994 Tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1997

APBN

Status Peraturan

Diubah dengan :

KEPPRES No. 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah

Mengubah :

KEPPRES No. 8 Tahun 1997 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1994 Tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1995
KEPPRES No. 24 Tahun 1995 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1994 Tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara
KEPPRES No. 16 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara

Download :
Ke_Pres No.6 Tahun 1999.pdf

Abstrak

Undang-undang (UU) No. 34 Tahun 1999

Pemerintahan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Status Peraturan

Dicabut dengan :

UU No. 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia

Mencabut :

UU No. 11 Tahun 1990 tentang Susunan Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta

Download :
UU Nomor 34 Tahun 1999.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 14 Tahun 1999

Pengesahan Amended Convention On The International Mobile Satellite Organization (Konvensi Tentang Organisasi Satelit Bergerak International Yang Telah Diubah)

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional

Download :
Keppres_No_14_Th_1999.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 171 Tahun 1999

Badan Penanaman Modal Dan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara

BUMN Penanaman Modal dan Investasi Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Status Peraturan

Dicabut dengan :

KEPPRES No. 42 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 166 Tahun 2000 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 2001
KEPPRES No. 166 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen

Mencabut :

KEPPRES No. 37 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 183 Tahun 1998 Tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal
KEPPRES No. 121 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 183 Tahun 1998 Tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 1999
KEPPRES No. 183 Tahun 1998 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal
KEPPRES No. 182 Tahun 1998 tentang Badan Pembina Badan Usaha Milik Negara

Download :
Keppres_No_171_Th_1999.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) No. 53 Tahun 1999

Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Perum Perhutani)

BUMN Kehutanan dan Perkebunan

Status Peraturan

Diubah dengan :

PP No. 30 Tahun 2003 tentang Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Perum Perhutani)

Mencabut :

PP No. 36 Tahun 1986 tentang Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Perum Perhutani)

Download :
PP No. 53 th 1999.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pati Nomor 18 Tahun 1999

Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

Pajak dan Retribusi Daerah Koperasi, UMKM

Download :
PERDA NO 18 TH 1999 RETRIBUSI PENJUALAN_PRODUKSI_USAHA_DAERAH1.pdf

Abstrak

RETRIBUSI - UMKM - PRODUKSI USAHA

1999

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 18, LD.1999/22

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

ABSTRAK:

bahwa dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-JEnis Retribusi Daerah TIngkat I dan Daerah Tingkat II, maka Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daeraj merupakan jenis Retribusi Daerah Tingkat II
UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 18 Tahun 1997; UU No. 22 Tahun 1999; PP No. 27 Tahun 1983; PP No. 20 Tahun 1997; Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 32 Tahun 1986; Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 174 Tahun 1997; Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 175 Tahun 1997; Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 119 Tahun 1998; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati No. 3 Tahun 1989; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati No. 3 Tahun 1995; Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten tanggal 7 Desember 1999 No. 31/KEP/1999
PERDA ini mengatur tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah yang Penjualan produksi usaha daerah meliputi : bibit tanaman ; bibit ternak ; bibit ikan ; hasil produksi usaha daerah lainnya. Kemudian yang tidak termasuk objek retribusi adalah penjualan hasil produksi perusahaan daerah dan oleh pihak swasta.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Desember 1999.
17 hal

Peraturan Pemerintah (PP) No. 5 Tahun 1999

Pegawai Negeri Sipil Yang Menjadi Anggota Partai Politik

Kepegawaian, Aparatur Negara Partai Politik dan Pemilu

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PP No. 37 Tahun 2004 tentang Larangan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Anggota Partai Politik

Diubah dengan :

PP No. 12 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Pegawai Negeri Sipil Yang Menjadi Anggota Partai Politik

Mencabut :

PP No. 6 Tahun 1970 tentang Pengaturan Kehidupan Politik Pejabat-Pejabat Negeri Dalam Rangka Pembinaan Sistim Kepegawaian Negeri Republik Indonesia

Download :
PP No. 5 th 1999.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jawa Tengah Nomor 15 Tahun 1999

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 1999/2000

APBD

Download :
perda_15_th_1999.pdf

Abstrak

apbd

1999

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 15, LD.2000/No.15

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 1999/2000

ABSTRAK:

a. bahwa dengan adanya penambahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun Anggaran 1999/2000, maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Daerah; b. bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570- 360 tanggal 28 Oktober 1981, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903- 1316 tanggal 18 September 1985, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 tanggal 11 April 1987, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 1998 tanggal 29 Juli 1998 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 1999.
Peraturan Daerah ini mengatur tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 1999/2000 sejumlah Rp. 640.375.857.000,00 bertambah Rp. 301.342.669.000,00 sehingga menjadi Rp. 941.718.526.000,00.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Januari 2000.
13 hlm

Peraturan Pemerintah (PP) No. 47 Tahun 1999

Pembentukan Kecamatan Teras Terunjam di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkulu Utara dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bengkulu

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Download :
PP No. 47 th 1999.pdf

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 1999

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Juni 1999.

ABSTRAK:
CATATAN:	Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Agustus 1999.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Juni 1999.