Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 1998

Menemukan 432 peraturan dalam 0,02 detik

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 109 Tahun 1998

Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Yaman Mengenai Peningkatan Dan Perlindungan Atas Penanaman Modal

Penanaman Modal dan Investasi Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional

Download :
Keputusan_Presiden_no_109 TH 1998.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Nias Nomor 10 Tahun 1998

Retribusi Izin Gangguan

Pajak dan Retribusi Daerah

Download :
KAB_NIAS_10_1998_compare.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Makassar No. 6 Tahun 1998

Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah Dan Air Permukaan Dalam Wilayah Kodya Dati II Ujung Pandang

Pajak dan Retribusi Daerah

Download :
PERDA-NO.-6-TAHUN-1998-AIR-TANAH.pdf

Abstrak

pajak pemanfaatan air bawah tanah dan air pemukiman

1998

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD.1999/NO.4

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah Dan Air Permukaan Dalam Wilayah Kodya Dati II Ujung Pandang

ABSTRAK:

Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan merupakan jenis pajak Daerah Tingkat II
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 172 Tahun 1993 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1993
Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan semula merupakan obyek pungutan Retribusi Daerah yang ditangani oleh Pemerintah Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah , Pajak pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan merupakan salah satu jenis Pajak Daerah yang menjadi wewenang Daerah Tingkat II. Dengan berlakunya secara efektif Undang-undang nomor 18 tahun 1997 pada tanggal 23 mei 1998, maka Pemerintah Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan tidak mengenai hal tersebut diatas, sehingga perlu penyiapan perangkat hukum sebagai dasar bagi Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang untuk mengelola obyek pajak pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan yang ada dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, dipandang perlu untu,k menetapkan peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang tentang Pajak pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Februari 1999.
35

Undang-undang (UU) No. 13 Tahun 1998

Kesejahteraan Lanjut Usia

Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana

Status Peraturan

Mencabut :

UU No. 4 Tahun 1965 tentang Pemberian Bantuan Penghidupan Orang Jompo

Download :
UU Nomor 13 Tahun 1998.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 200 Tahun 1998

Pengesahan Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The People's Republic Of Bangladesh Concerning The Promotion And Protection Of Investment

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional

Download :
Keputusan_Presiden_no_200 TH 1998.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) No. 70 Tahun 1998

Pemindahan Sisa Kredit Anggaran Pembangunan Tahun Anggaran 1997/1998 Ke Tahun Anggaran 1998/1999

APBN

Download :
PP No. 70 Tahun 1998.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kolaka No. 1 Tahun 1998

Pajak Pengembalian dan Pengelolaan Bahan Galian Golongan C

Pajak dan Retribusi Daerah

Download :
Perda Kolaka No.01 Tahun 1998.pdf

Abstrak

BAHAN GALIAN GOLONGAN C

1998

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD. 1998/ NO. 6

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pajak Pengembalian dan Pengelolaan Bahan Galian Golongan C

ABSTRAK:

a. bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (2) huruf e Undang - undang Nomor 18 Tahun 1997, Tentang Pajak Daerah DAN Retribusi Daerah, Pajak Pengambilan Golongan C merupakan jenis Pajak Daerah Tingkat II ; b. bahwa untuk memungut Pajak sebagaimana dimaksudhuruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah
1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1822); 2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Hukum Pokok Pertambanga ; 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-poko Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Negara Nomor 337); 4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Negara Nomor 3684); 5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685); 6. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Kewenangan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685); 7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolahan Lingkungan Hidup 8. Peraturan Pemerintah Nomor.27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan Galian Golongan C; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 54; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3691); 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan; 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman tata cara Pungutan Pajak Daerah; 13. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang tata cara Pemeriksaan di Bidang Pajak Daerah; 14. Perturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kolaka Nomor 3 Tahun 1990 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemda Tingkat II Kolaka.
Dalam peraturan ini diatur tentang pajak pengembalian dan pengelolahan bahan galian golongan c dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur mengenai nama, obyek dan subyek pajak; dasar pengenaan dan tarif pajak; wilayah pemungutan dan cara perhitungan pajak; masa pajak, saat pajak terutang dan surat pemberitahuan pajak daerah; tata cara perhitungan dan penetapan pajak; tata cara pembayaran; tata cara penagihan pajak; pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak; tata cara pembetulan pembatalan, pengurangan sanksi administrasi; keberatan dan banding; pengembalian kelebihan pembayaran pajak; kadaluarsa; ketentuan pidana; serta penyidikan. terdapat penjelasan dalam peraturan ini

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Juli 1998.
29

Peraturan Pemerintah (PP) No. 3 Tahun 1998

Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa

Perpajakan

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PP No. 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa

Download :
PP No. 3 tahun 1998.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 68 Tahun 1998

Pembinaan Kursus Dan Lembaga Pelatihan Kerja

Ketenagakerjaan

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PERPRES No. 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi

Mencabut :

KEPPRES No. 34 Tahun 1972 tentang Tanggung-Djawab Fungsionil Pendidikan dan Latihan

Download :
Keputusan_Presiden_no_68 TH 1998.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 132 Tahun 1998

Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 99 Tahun 1993 Tentang Dewan Penerbangan Dan Antariksa Nasional Republik Indonesia

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PERPRES No. 176 Tahun 2014 tentang Pembubaran Dewan Penerbangan dan Antariksa Nasional Republik Indonesia, Lembaga Koordinasi dan Pengendalian Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat, Dewan Buku Nasional, Komisi Hukum Nasional, Badan Kebijaksanaan dan Pengendalian Pembangunan Perumahan dan Permukiman Nasional, Komite Antar Departemen Bidang Kehutanan, Badan Pengembangan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu, Komite Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak, Dewan Pengembangan Kawasan Timur Indonesia, dan Dewan Gula Indonesia

Mengubah :

KEPPRES No. 99 Tahun 1993 tentang Dewan Penerbangan Dan Antariksa Nasional Republik Indonesia

Download :
Keputusan_Presiden_no_132 TH 1998.pdf

Abstrak

First
Previous
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Next
Last

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 1998

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Juli 1998.

ABSTRAK:
CATATAN:	Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 30 November 1998.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 September 1998.