Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 1998

Menemukan 432 peraturan dalam 0,012 detik

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Rembang Nomor 19 Tahun 1998

Retribusi Rumah Potong Hewan

Pajak dan Retribusi Daerah

Status Peraturan

Diubah dengan :

PERDA Kab. Rembang No. 22 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 19 Tahun 1998 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan

Mencabut :

PERDA Kab. Rembang No. 7 Tahun 1991 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 9 Tahun 1978 tentang Pemotongan Ternak
PERDA Kab. Rembang No. 11 Tahun 1985 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 9 Tahun 1978 Tentang Pemotongan Ternak
Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 9 Tahun 1978

Download :
19 1998.pdf

Abstrak

RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

1998

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 19, LD.1999/No. 18

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Rumah Potong Hewan

ABSTRAK:

bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah don Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 9 Tahun 1978 tentang Pemotongan Ternak sudah tidak sesuai lagi dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; bahwa untuk maksud tersebut di atas maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang tentang Retrlbusi Rumah Potong Hewan;
Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974; Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1997; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 5 Tahun 1989; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang 9 Tahun 1997;
Peraturan Daerah ini mengatur tentang nama, obyek dan subyek retribusi, golongan retribusi, cara mengukur tingkat penggunaan jasa, prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarip, struktur dan besarnya tarip, wilayah pemungutan, masa retribusi dan saat retribusi terutang, tata cara pendaftaran dan pendataan, tata cara pembayaran, tata cara pembukuan dan pelaporan, kadaluwarsa, pelaksanaan dan pengawasan, ketentuan pidana dan penyidikan.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 09 September 1999.
Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 9 Tahun 1978 dicabut.
14 hal

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 20 Tahun 1998

Pencabutan Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 1996 Tentang Pembuatan Mobil, Nasional

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Status Peraturan

Mencabut :

KEPPRES No. 42 Tahun 1996 tentang Pembuatan Mobil Nasional

Download :
Keputusan_Presiden_no_20 TH 1998.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) No. 20 Tahun 1998

Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Garam

BUMN Penanaman Modal dan Investasi

Download :
PP No. 20 Tahun 1998.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Nias Nomor 20 Tahun 1998

Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol

Pajak dan Retribusi Daerah

Download :
KAB_NIAS_20_1998_compare.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kolaka No. 20 Tahun 1998

Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah

Pajak dan Retribusi Daerah

Download :
Perda Kolaka No.20 Tahun 1998.pdf

Abstrak

PENGGUNAAN TANAH

1998

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 20, LD. 1999/ NO. 12

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah

ABSTRAK:

Dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II, maka Retribusi Izin Peruntukan penggunaan Tanah merupakan jenis Retribusi Daerah Tingkat II, sehingga untuk memungut Retribusi tersebut perlu diatur dengan Pemerintah Daerah
UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 49 Tahun 1960; UU No. 5 Tahun 1960; UU No. 5 Tahun 1974; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 24 Tahun 1992; UU No. 18 Tahun 1997; PP No. 27 Tahun 1983; PP No. 20 Tahun 1997; Kepmendagri No. 23 Tahun 1986; Kepmendagri No. 84 Tahun 1993; Kepmendagri No. 171 Tahun 1997; Kepmendagri No. 174 Tahun 1997; Kepmendagri No. 175 Tahun 1997; Kepmendagri No. 119 Tahun 1998; Perda Kab. Kolaka No. 4 Tahun 1988
Dalam peraturan ini diatur tentang retribusi izin peruntukan penggunaan tanah dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur mengenai nama, obyek dan subyek retribusi; golongan retribusi; cara mengukur tingkat penggunaan jasa; prinsip dan sasaran dalam penetapan, struktur dan besarnya tarif; struktur dan besarnya tarif retribusi; cara perhitungan retribusi; wilayah pemungutan; masa retribusi dan saat retribusi terutang; surat pendaftaran; penetapan retribusi; tata cara pemungutan; sanksi administrasi; tata cara pembayaran; tata cara penagihan; keberatan; pengembalian kelebihan pembayaran; pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi; kadaluwarsa penagihan; ketentuan pidana; serta penyidikan

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 23 April 1999.
27

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Nias Nomor 21 Tahun 1998

Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil

Pajak dan Retribusi Daerah

Download :
KAB_NIAS_21_1998_compare.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) No. 21 Tahun 1998

Pembubaran Perusahaan Umum (Perum) Perikanan Maluku, Penggabungan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perikani, Perusahaan Perseroan (Persero) PT Tirta Raya Mina, Dan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perikanan Samodra Besar Ke Dalam Perusahaan Perseroan (Persero) PT Usaha Mina Serta Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Usaha Mina

BUMN Penanaman Modal dan Investasi Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Status Peraturan

Mencabut :

PP No. 40 Tahun 1990 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Perikanan Negara (Pn Perikani) Sulawesi Utara/Tengah Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)
PP No. 39 Tahun 1990 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Perikanan Maluku Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)
PP No. 33 Tahun 1974 tentang Perusahaan Umum Perikanan Maluku
PP No. 30 Tahun 1974 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan Di Bidang Perikanan Di Pekalongan (Jawa Tengah)
PP No. 16 Tahun 1972 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan Di Bidang Perikanan Laut

Download :
PP No. 21 Tahun 1998.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 21 Tahun 1998

Perdagangan Cengkeh

Kehutanan dan Perkebunan Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Status Peraturan

Mencabut :

KEPPRES No. 20 Tahun 1992 tentang Tata Niaga Cengkeh Hasil Produksi Dalam Negeri

Download :
Keputusan_Presiden_no_21 TH 1998.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) No. 22 Tahun 1998

Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Kawasan Berikat Nusantara

BUMN Penanaman Modal dan Investasi

Download :
PP No. 22 Tahun 1998.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 22 Tahun 1998

Impor Kapal Niaga Dan Kapal Ikan Dalam Keadaan Baru Dan Bukan Baru

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan

Download :
Keputusan_Presiden_no_22 TH 1998.pdf

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 1998

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Januari 1998.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Februari 1998.