PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 1998

Menemukan 462 peraturan dalam 0,012 detik

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 1998
Penyelenggaraan Pendayagunaan Aparatur Negara

Kepegawaian, Aparatur Negara

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 1998
Retribusi Terminal

Pajak dan Retribusi Daerah

Status Peraturan
Mencabut :
  1. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 5 Tahun 1995
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Nias Nomor 10 Tahun 1998
Retribusi Izin Gangguan

Pajak dan Retribusi Daerah

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Blora Nomor 10 Tahun 1998
Retribusi Penyedotan Kakus

Pajak dan Retribusi Daerah

Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 1998
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Perbankan, Lembaga Keuangan

Status Peraturan
Diubah dengan :
  1. UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan
  2. PERPU No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
  3. UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
Mencabut :
  1. PERPU No. 21 Tahun 1960 tentang Bank Pembangunan Indonesia
Mengubah :
  1. UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Semarang Nomor 10 Tahun 1998
Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olah Raga

Pariwisata dan Kebudayaan Pemuda dan Olah Raga Pajak dan Retribusi Daerah

Status Peraturan
Mencabut :
  1. Peraturan Daerah Kotamadya Semarang tanggal 28 September 1971 Seri B Nomor 2 tentang Ijin Pemakaian Semantara Jalan-jalan Umum, Lapangan-lapangan lain yang dikuasai Pemerintah Daerah Kotamadya Semarang

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan