Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 1996

Menemukan 209 peraturan dalam 0,016 detik

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 56 Tahun 1996

Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia

Kewarganegaraan dan Imigrasi

Download :
Keputusan_Presiden_no_56 TH 1996.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jambi No. 9 Tahun 1996

PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA PROVINSI DAERAH TINGKAT I JAMBI TAHUN ANGGARAN 1996/1997

APBD

Download :
Perda-Prov.-Jambi-No.9-Th-1996-ttg-Perubahan-APBD-TA-1996-1997.pdf

Abstrak

APBD - PROVINSI DAERAH TINGKAT I JAMBI - TA 1996/1997 - PERUBAHAN

1996

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 9, LD.1996

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA PROVINSI DAERAH TINGKAT I JAMBI TAHUN ANGGARAN 1996/1997

ABSTRAK:

Perubahan APBD Prov. Daerah Tk. I Jambi TA 1996/1997 perlu ditetapkan dengan Perda.
UU N o. 61 Tahun 1958; UU No. 5 Tahun 1974; PP No. 5 Tahun 1975; PP No. 6 Tahun 1975; Permendagri No. 11 Tahun 1975; Permendagri No. 2 Tahun 1994 jo. Permendagri No. 2 Tahun 1996; Kepmendagri No. 94 Tahun 1984; Kepmendagri No. 903-1316 Tahun 1985; Kepmendagri No. 903-269 Tahun 1986; Kepmendagri No. 903-056 Tahun 1988; Kepmendagri No. 903-057 Tahun 1988; Kepmendagri No. 903-617 Tahun 1988; Kepmendagri No. 903.25-373 Tahun 1996; Perda Prov. Daerah Tk. I Jambi No. 1 Tahun 1996.
Perda ini mengatur mengenai Penetapan Perubahan APBD Prov. Daerah Tk. I Jambi TA 1996/1997.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
3 hlm.

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 50 Tahun 1996

Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Australia Tentang Pemeliharaan Keamanan

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional

Status Peraturan

Dicabut dengan :

KEPPRES No. 128 Tahun 1999 tentang Pencabutan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1996 Tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Australia Tentang Pemeliharaan Keamanan

Download :
Keputusan_Presiden_no_50 TH 1996.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) No. 15 Tahun 1996

Peleburan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan XIX, Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan XXI, XXII, dan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan XXVII Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara X

BUMN Kehutanan dan Perkebunan Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PP No. 72 Tahun 2014 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan Persero PT Perkebunan Nusantara III

Mencabut :

PP No. 13 Tahun 1990 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Perkebunan XIX Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)
PP No. 23 Tahun 1973 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Perkebunan XXI Dan Perusahaan Negara Perkebunan XXII Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)
PP No. 7 Tahun 1972 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Perkebunan XXVII Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

Download :
PP No. 15 Th 1996.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jambi No. 1 Tahun 1996

PENETAPAN APBD PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAMBI TA 1996/1997

APBD

Download :
Perda-Prov.-Jambi-No.1-Th-1996-ttg-Penetapan-APBD-TA-1996-1997.pdf

Abstrak

PENETAPAN - APBD - PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAMBI TA 1996/1997

1996

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1,

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PENETAPAN APBD PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAMBI TA 1996/1997

ABSTRAK:

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jambi Tahun Anggaran 1996/1997 perlu ditetapkan dengan Perda sesuai dengan pasal 64 ayat (2) UU no 5 Tahun 1974.
UU No. 5 Tahun 1974; UU No. 61 Tahun 1958; UU No. 12 Tahun 1985; PP No. 5 Tahun 1975; PP No. 6 Tahun 1975; Keptusan Presiden No. 22 Tahun 1984; Peraturan Menteri dalam Negeri No. 11 Tahun 1975; Peraturan Menteri dalam Negeri No. 8 Tahun 1978; Peraturan Menteri dalam Negeri No. 11 Tahun 1978; Peraturan Menteri dalam Negeri No. 4 Tahun 1979; Peraturan Menteri dalam Negeri No. 4 Tahun 1985; Peraturan Menteri dalam Negeri No. 2 tanggal 5 September 1994; Keputusan Menteri dalam Negeri No. 900-099 Tahun 1980; Keputusan Menteri dalam Negeri No. 570-360 tanggal 28 Oktober 1981; Keputusan Menteri dalam Negeri No. 970-893 Tahun 1981; Keputusan Menteri dalam Negeri No. 94 Tahun 1981; Keputusan Menteri dalam Negeri No. 903-1316 tanggal 18 September 1985; Keputusan Menteri dalam Negeri No. 51 Tahun 1985; Keputusan Menteri dalam Negeri No. 903-269 tanggal 3 Maret 1986; Keputusan Menteri dalam Negeri No. 903-379 tanggal 11 April 1987; Keputusan Menteri dalam Negeri No. 903-056 tanggal 19 Jauari 1988.
Perda ini mengenai tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daera Provinsi Daerah tingkat 1 Jambi Tahun Anggaran 1996/1997

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 April 1996.
5 hlm.

Peraturan Pemerintah (PP) No. 56 Tahun 1996

Senjata Api Dinas Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan

Download :
PP No. 56 Th 1996.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 77 Tahun 1996

Dewan Kelautan Nasional

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Status Peraturan

Dicabut dengan :

KEPPRES No. 161 Tahun 1999 tentang Dewan Maritim Indonesia

Mencabut :

KEPPRES No. 36 Tahun 1971 tentang Pembentukan Panitia Koordinasi Penjelesaian Masalah Wilajah Nasional dan Dasar Laut

Download :
Keputusan_Presiden_no_77 TH 1996.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) No. 19 Tahun 1996

Peleburan Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan XXVIII, Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan XXXII Dan Perusahaan Perseroan (Persero) Pt Bina Mulya Ternak Menjadi Perusahaan Perseroan(Persero) PT Perkebunan Nusantara XIV

BUMN Kehutanan dan Perkebunan Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PP No. 72 Tahun 2014 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan Persero PT Perkebunan Nusantara III

Mencabut :

PP No. 5 Tahun 1991 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan XXXII
PP No. 41 Tahun 1985 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Perkebunan XXVIII Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)
PP No. 34 Tahun 1972 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan Di Bidang Peternakan

Download :
PP No. 19 Th 1996.pdf

Abstrak

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1996

Pengesahan Convention on Psychotropic Substances 1971 (Konvensi Psikotropika 1971)

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional

Download :
UU Nomor 8 Tahun 1996.pdf

Abstrak

Undang-undang (UU) No. 3 Tahun 1996

Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun anggaran 1995/96

APBN

Status Peraturan

Mengubah :

UU No. 2 Tahun 1995 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1995/96

Download :
UU Nomor 3 Tahun 1996.pdf

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 1996

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Juli 1996.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Februari 1996.

ABSTRAK:
CATATAN:	Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 07 November 1996.