Logo
Login
Adv. Search

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 1995

Menemukan 192 peraturan dalam 0,01 detik

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 24 Tahun 1995
Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1994 Tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara

APBN

Status Peraturan
Diubah dengan :
  1. KEPPRES No. 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah
  2. KEPPRES No. 6 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1994 Tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1997
  3. KEPPRES No. 8 Tahun 1997 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1994 Tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1995
Mengubah :
  1. KEPPRES No. 16 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara
Abstrak
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 1995
Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Abstrak
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 62 Tahun 1995
Penyelenggaraan Urusan Haji

Keagamaan, Ibadah, dan Penyelenggaraan Haji

Status Peraturan
Diubah dengan :
  1. KEPPRES No. 119 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 62 Tahun 1995 Tentang Penyelenggaraan Urusan Haji Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Presiden Nomor 81 Tahun 1995
  2. KEPPRES No. 81 Tahun 1995 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 62 Tahun 1995 Tentang Penyelenggaraan Urusan Haji
Mencabut :
  1. KEPPRES No. 53 Tahun 1981 tentang Penyelenggaraan Urusan Haji
Abstrak
Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 Tahun 1995
Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Sang Hyang Seri Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

BUMN Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. PP No. 118 Tahun 2021 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Rajawali Nusantara Indonesia
Mencabut :
  1. PP No. 44 Tahun 1985 tentang Perusahaan Umum (Perum) Sang Hyang Seri
Abstrak
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 17 Tahun 1995
Peningkatan Konsulat Republik Indonesia Di Melbourne, Victoria - Australia Menjadi Konsulat Jenderal Republik Indonesia

Ketatanegaraan, Kenegaraan

Abstrak
Peraturan Pemerintah (PP) No. 8 Tahun 1995
Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Kepada 26 (Dua Puluh Enam) Daerah Tingkat II Percontohan

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Abstrak
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 18 Tahun 1995
Pembukaan Konsulat Republik Indonesia Di Johor Bahru, Malaysia

Ketatanegaraan, Kenegaraan

Abstrak
Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 1995
Usaha Kecil

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
Abstrak
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 37 Tahun 1995
Perpanjangan Batas Usia Pensiun Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Menduduki Jabatan Sandiman

Kepegawaian, Aparatur Negara Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. PERPRES No. 16 Tahun 2009 tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang Menduduki Jabatan Fungsional Sandiman
Abstrak
Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 1995
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1995/96

APBN

Status Peraturan
Diubah dengan :
  1. UU No. 3 Tahun 1996 tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun anggaran 1995/96
Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521
SITEMAP
LINK TERKAIT
© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan