Logo
Login
Adv. Search

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 1993

Menemukan 205 peraturan dalam 0,012 detik

Peraturan Pemerintah (PP) No. 42 Tahun 1993
Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan

Lalu Lintas, Jalan

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. PP No. 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan
Abstrak
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 75 Tahun 1993
Koordinasi Pengelolaan Tata Ruang Nasional

Administrasi dan Tata Usaha Negara

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. KEPPRES No. 62 Tahun 2000 tentang Koordinasi Penataan Ruang Nasional
Mencabut :
  1. KEPPRES No. 57 Tahun 1989 tentang Tim Koordinasi Pengelolaan Tata Ruang Nasional
Abstrak
Undang-undang (UU) No. 4 Tahun 1993
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Status Peraturan
Mencabut :
  1. PP No. 21 Tahun 1978 tentang Pembentukan Kota Administratif Mataram
Abstrak
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 80 Tahun 1993
Pengesahan An Amendment Of Article Vi Of The Statute Of The International Atomic Energy Agency

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional

Abstrak
Peraturan Pemerintah (PP) No. 48 Tahun 1993
Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan Persero PT Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan

Penanaman Modal dan Investasi

Abstrak
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 42 Tahun 1993
Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, Dan Pengawasan Pembangunan

Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. KEPPRES No. 59 Tahun 1998 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Menteri Negara Koordinator
Mencabut :
  1. KEPPRES No. 32 Tahun 1983 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Dan Tata Kerja Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, Dan Pengawasan Pembangunan Serta Susunan Organisasi Stafnya
Abstrak
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 68 Tahun 1993
Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1985 Tentang Badan Kebijaksanaan Perumahan Nasional Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1989

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Status Peraturan
Mengubah :
  1. KEPPRES No. 8 Tahun 1989 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1985 Tentang Badan Kebijaksanaan Perumahan Nasional
  2. KEPPRES No. 8 Tahun 1985 tentang Badan Kebijaksanaan Perumahan Nasional
Abstrak
Peraturan Pemerintah (PP) No. 2 Tahun 1993
Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham PT. Konservasi Energi Abadi (PT. Koneba)

Penanaman Modal dan Investasi Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. PP No. 65 Tahun 2021 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara
Abstrak
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Musi Rawas No. 10 Tahun 1993
Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebakaran Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Abstrak
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 55 Tahun 1993
Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Agraria, Pertanahan, Tata Ruang Pengadaan Barang/Jasa

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. PERPRES No. 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521
SITEMAP
LINK TERKAIT
© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan