Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 1991

Menemukan 192 peraturan dalam 0,003 detik

Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 1991

Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Pengerukan Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PP No. 71 Tahun 2013 tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1991 Tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum Perum Pengerukan Menjadi Perusahaan Perseroan Persero

Mencabut :

PP No. 33 Tahun 1984 tentang Perusahaan Umum (Perum) Pengerukan

Download :
PP NO 9 TH 1991.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 18 Tahun 1991

Penyelesaian Tagihan Pajak Penghasilan Badan Atas Nama PT. Pabrik Kapal Indonesia (PT. PAL INDONESIA) Tahun Pajak 1985, 1986, Dan 1987

BUMN Perpajakan

Download :
KEPPRES NO 18 TH 1991.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) No. 2 Tahun 1991

Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Semen Padang

Penanaman Modal dan Investasi Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Download :
PP NO 2 TH 1991.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) No. 32 Tahun 1991

Impor Bahan Baku Atau Produk Tertentu Yang Dilindungi Paten Bagi Produksi Obat Di Dalam Negeri

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan Kesehatan

Download :
PP NO 32 TH 1991.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Musi Rawas No. 10 Tahun 1991

Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas Nomor 16 Tahun 1990 tentang Izin Bangunan dan Penentuan Sempadan dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas

Perizinan, Pelayanan Publik

Download :
Perda-No.10-Th.1991-ttg-Izin-Tempat-Penyimpanan-Barang.pdf

Abstrak

IZIN -BANGUNAN - DAN - PENENTUAN - SEMPADAN

1991

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10, LD.1991/NO.10

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas Nomor 16 Tahun 1990 tentang Izin Bangunan dan Penentuan Sempadan dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas

ABSTRAK:

bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah tingkat II Musi Rawas Nomor 16 Tahun 1990 tentang Izin Bangunan dan Sempadan dalam Kabupaten Daerah tingkat II Musi Rawas yang telah disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Nomor 412/SK/IV/1991 tanggal 4 Juni 1991 dan diundangkan tanggal 12 Juli 1991 dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah tingkat II Musi Rawas Nomor 13 Seri B Nomor 6, perlu diadakan perobahan dan penyempurnaan dan penambahan 2 (dua) Bab tentang Partisipasi Masyarakat yang meliputi kegiatan Gotong Royong dan Tebas Bayang dan Bab mengenai Sanksi-sanksi
Dalam Peraturan ini adalah ;UU No 5 Tahun 1974;UU No 5 Tahun 1974;UU No 12 Drt tahun 1957;Permendagri No 8 Tahun 1983;Perda No 16 Tahun 1990;
Dalam Peraturan Daerah ini adalah Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas Nomor 16 Tahun 1990 tentang Izin Bangunan dan Sempadan dalam Kabupaten Daerah tingkat II Musi Rawas yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Nomor 412/SK/IV/1991 tanggal 4 Juni 1991 dan diundangkan tanggal 12 Juli 1991 dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah tingkat II Musi Rawas Nomor 13 Seri B Nomor 6 dirobah untuk pertama kalinya sebagai berikut : A. BAB I Pasal 1 ditambah huruf f dan g baru dan harus dibaca sebagai berikut : f. Kepala Desa adalah Kepala Desa dalam Kabupaten Daerah tingkat II Musi Rawas. g. Gotong Royong adalah Bentuk kerjasama yang spontan dan membudaya serta mengandung unsur-unsur timbal balik yang bersifat sukarela antara warga Desa dengan Pemerintah Desa. Sempadan pagar minimal berjarak 1 meter dibelakang batas Daerah Milik Jalan untuk yang berlokasi di Jalan Lintas Sumatera, Jjalan Pprotokol dan Jalan Utama. C. BAB III dirobah dan harus dibaca sebagai berikut : BAB III PARTISIPASI Pasal 8 Kepada Kepala Desa dan Kelurahan, dengan pimpinan Camat atau Kepala Perwakilan Kecamatan masing-masing secara bersama-sama dengan para pemakai jalan masyarakat di wilayah kerjanya baik dalam Desa maupun diluar Desa wajib : a. Melakukan pembersihan parit/dorong-gorong yang tersumbat dan atau rusak ringan atau membuat parit ditempat-tempat yang rawan dimusim hujan sehingga tidak ada air yang tergenang di Jalan. b. Melakukan Tebas Bayang/memotong tumbuh-tumbuhan yang terdapat dikiri jalan (Daerah milik jalan) sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali terutama ditempattempat tertentu atau sewaktu-waktu bila diperlukan ddengan gotong royong atau dengan cara lain, sehingga tidak menghalangi pandangan pemakai jalan yang menggunakan kendaraan. Pasal 9 Pelaksanaan kebersihan dan perbaikan serta Tebas Bayang dimaksud Pasal 8 huruf a dan b Peraturan Daerah ini, bagi jalan yang terletak diantara 2 (dua) Desa dilakukan oleh Desa-desa yang bersangkutan dengan penentuan wilayah kerjanya masing-masing desa ditentukan oleh Camat atau Kepala Perwakilan Kecamatan setelah bermusyawarah dengan masing-masing Kepala Desa/Kelurahan yang bersangkutan. Pasal 10 Kepala Desa/Kelurahan, Camat dan Kepala Perwakilan Kecamatan diwilayah masing masing wajib mengadakan pengawasan dan pencegahan terhadap kendaraankendaraan/pemakai jalan yang melampaui tekanan Gandar sesuai dengan kelas jalan.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Februari 1992.
4 Hlm

Peraturan Pemerintah (PP) No. 4 Tahun 1991

Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Semen Kupang

BUMN Penanaman Modal dan Investasi Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Download :
PP NO 4 TH 1991.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 47 Tahun 1991

Badan Pengkajian Dan Penerapan Teknologi

Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Status Peraturan

Dicabut dengan :

KEPPRES No. 117 Tahun 1998 tentang Badan Pengkajian Dan Penerapan Teknologi

Mencabut :

KEPPRES No. 31 Tahun 1982 tentang Badan Pengkajian Dan Penerapan Teknologi

Download :
KEPPRES NO 47 TH 1991.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) No. 12 Tahun 1991

Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Garam Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PP No. 118 Tahun 2021 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Rajawali Nusantara Indonesia

Mencabut :

PP No. 46 Tahun 1981 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Garam Menjadi Perusahaan Umum (Perum)

Download :
PP NO 12 TH 1991.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) No. 10 Tahun 1991

Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Angkasa Pura II

BUMN Penanaman Modal dan Investasi Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Download :
PP NO 10 TH 1991.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) No. 74 Tahun 1991

Pajak Penghasilan Atas Bunga Deposito Berjangka, Sertifikat Bank Indonesia, Sertifikat Deposito Dan Tabungan

Perbankan, Lembaga Keuangan Perpajakan

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PP No. 51 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Bunga Deposito dan Tabungan Serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia

Mencabut :

PP No. 54 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1989 Tentang Pajak Penghasilan Atas Bunga Deposito Berjangka, Sertifikat Deposito Dan Tabungan
PP No. 21 Tahun 1989 tentang Pajak Penghasilan Atas Bunga Deposito Berjangka, Sertifikat Deposito Dan Tabungan

Download :
PP NO 74 TH 1991.pdf

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 1991

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Februari 1991.

ABSTRAK:
CATATAN:	Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 06 April 1991.