Logo
Login
Adv. Search

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 1985

Menemukan 162 peraturan dalam 0,008 detik

Peraturan Pemerintah (PP) No. 29 Tahun 1985
Sensus Ekonomi

Perekonomian

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. PP No. 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik
Abstrak
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 43 Tahun 1985
Perubahan Keputusan Presiden Nomor 128 Tahun 1967 Tentang Pembentukan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Dan Pencabutan Keputusan Presiden Nomor 162 Tahun 1967 Tentang Susunan Anggota Dewan Pembina Ilmu Pengetahuan Indonesia

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. KEPPRES No. 1 Tahun 1986 tentang Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
Abstrak
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Surakarta Nomor 2 Tahun 1985
Penetapan Angaran Pendapatan dan Belanja Daerah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surakarta Tahun Anggaran 1985-1986

APBD

Abstrak
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 33 Tahun 1985
Uang Sidang Menteri Negara

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. KEPPRES No. 15 Tahun 1990 tentang Uang Sidang Menteri Negara
Abstrak
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 55 Tahun 1985
Daftar Skala Prioritas Bidang-Bidang Usaha Penanaman Modal

Penanaman Modal dan Investasi

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. KEPPRES No. 22 Tahun 1986 tentang Daftar Skala Prioritas Bidang-Bidang Usaha Penanaman Modal
Mencabut :
  1. KEPPRES No. 51 Tahun 1984 tentang Daftar Skala Prioritas Bidang-Bidang Usaha Penanaman Modal
Abstrak
Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 1985
Pengesahan Konvensi Telekomunikasi Internasional (International Telecommunication Convention Nairobi, 1982)

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional

Status Peraturan
Mencabut :
  1. UU No. 11 Tahun 1976 tentang Pengesahan Konvensi Telekomunikasi Internasional (International Telecommunication Convention) Malaga-Torremolinos, 1973
Abstrak
Undang-undang (UU) No. 6 Tahun 1985
Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1981/1982

APBN

Abstrak
Peraturan Pemerintah (PP) No. 4 Tahun 1985
Perusahaan Umum (Perum) Pelabuhan I

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. PP No. 56 Tahun 1991 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Pelabuhan I Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)
Mencabut :
  1. PP No. 14 Tahun 1983 tentang Perusahaan Umum Pelabuhan I
Abstrak
Peraturan Pemerintah (PP) No. 7 Tahun 1985
Perusahaan Umum (Perum) Pelabuhan IV

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. PP No. 59 Tahun 1991 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Pelabuhan IV Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)
Mencabut :
  1. PP No. 17 Tahun 1983 tentang Perusahaan Umum Pelabuhan IV
Abstrak
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 25 Tahun 1985
Tunjangan Jabatan Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Diangkat Menjadi Penatar Tingkat Nasional Ditugaskan Pada Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan Dan Pengamalan Pancasila

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Status Peraturan
Diubah dengan :
  1. KEPPRES No. 60 Tahun 1991 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 1985 Tentang Tunjangan Jabatan Pegawai Negeri Sipil Yang Diangkat Menjadi Penatar Tingkat Nasional Dan Ditugaskan Pada Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan Pengamalan Pancasila
Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521
SITEMAP
LINK TERKAIT
© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan