Logo
Login
Adv. Search

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 1980

Menemukan 148 peraturan dalam 0,006 detik

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 18 Tahun 1980
Pengesahan "Agreement On The Asean Food Security Reserve", Sebagai Hasil Perundingan Antara Delegaso Pemerintahpemerintah Negara Anggota Asean Yang Terdiri Dari Republik Indonesia, Malaysia, Republik Philiphina, Republik Singapura, Dan Kerajaan Thailand, Yang Telah Ditandatangani Di New York, Amerika Serikat, Pada Tanggal 4 Oktober 1979, Sebagaimana Terlampir Pada Keputusan Presiden Ini

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional

Abstrak
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 38 Tahun 1980
Uang Representasi Bagi Misi/Delegasi

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Status Peraturan
Mencabut :
  1. Keputusan Presidium Kabinet Nomor 62/EK/KEP/10/1966
Abstrak
Peraturan Pemerintah (PP) No. 55 Tahun 1980
Pengangkatan Kepala Kelurahan Dan Perangkat Kelurahan Menjadi Pegawai Negeri Sipil

Kepegawaian, Aparatur Negara Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Abstrak
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 21 Tahun 1980
Perubahan Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 1977 Tentang Tunjangan Khusus Irian Jaya

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. KEPPRES No. 31 Tahun 1985 tentang Tunjangan Khusus Irian Jaya
Mengubah :
  1. KEPPRES No. 13 Tahun 1977 tentang TUNJANGAN KHUSUS IRIAN JAYA
Abstrak
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 1 Tahun 1980
Perincian Sumber-Sumber Anggaran Rutin Dan Sumber-Sumber Anggaran Pembangunan Tahun Anggaran 1979/1980

APBN

Abstrak
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 1980
Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Asahan Dari Wilayah Kootamdya Daerah Tingkat II Tanjung Balai Ke Kota Kisaran

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Teritorial Indonesia

Abstrak
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 47 Tahun 1980
Perincian Sumber-Sumber Anggaran Rutin Dan Sumber-Sumber Anggaran Pembangunan Tahun Anggaran 1980/1981

APBN

Abstrak
Peraturan Pemerintah (PP) No. 15 Tahun 1980
Pemberian Tunjangan Perbaikan Penghasilan Pensiun Bagi Penerima Pensiun/Tunjangan Yang Bersifat Pensiun

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Status Peraturan
Diubah dengan :
  1. PP No. 9 Tahun 1984 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1980 tentang Pemberian Tunjangan Perbaikan Penghasilan bagi Penerima Pensiun/Tunjangan yang Bersifat Pensiun Sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1980
  2. PP No. 45 Tahun 1980 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1974 Tentang Pemberian Tunjangan Perbaikan Penghasilan Pensiun Bagi Penerima Pensiun/Tunjangan Yang Bersifat Pensiun
Abstrak
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 37 Tahun 1980
Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1974 Tentang Pelaksanaan Pungutan Dan Perimbangan Pembagian Penerimaan Iuran Hasil Hutan Dan Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA)

Kehutanan dan Perkebunan Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. KEPPRES No. 77 Tahun 1985 tentang Pengenaan, Pemungutan Dan Pembagian Iuran Hasil Hutan
Mengubah :
  1. KEPPRES No. 55 Tahun 1974 tentang Pelaksanaan Pungutan dan Perimbangan Pembagian Penerimaan Iuran Hasil Hutan dan Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA)
Abstrak
Peraturan Pemerintah (PP) No. 17 Tahun 1980
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521
SITEMAP
LINK TERKAIT
© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan