Logo
Login
Adv. Search

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 1970

Menemukan 149 peraturan dalam 0,01 detik

Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 Tahun 1970
Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara (P.N.) Pengolahan Cat Dan Pernis Pabrik Cat "Utama" Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Abstrak
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 45 Tahun 1970
Penambahan Keanggotaan Dalam Sektor Khusus Penanaman Modal Dengan Wakil Dari Departemen Pertahanan Dan Keamanan

Penanaman Modal dan Investasi

Abstrak
Peraturan Pemerintah (PP) No. 4 Tahun 1970
Pendirian Perusahaan Negara Perkebunan Sawit Sebarang

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. PP No. 28 Tahun 1975 tentang Pengalihan Bentuk Dan Penggabungan Perusahaan Negara Perkebunan II Dan Perusahaan Negara Perkebunan Sawit Sebrang Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)
Abstrak
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 3 Tahun 1970
Pelaksanaan Uu Nomor 15 Tahun 1969, Tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat Dan Undang-Undang No. 16 Tahun 1969 Tentang Susunan Dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Untuk Daerah Propinsi Irian Barat

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Partai Politik dan Pemilu Ketatanegaraan, Kenegaraan

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. PP No. 2 Tahun 1976 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1969 Tentang Susunan Dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sebagaimana Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1975
  2. PP No. 1 Tahun 1976 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 Tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat Sebagaimana Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1975
Diubah dengan :
  1. PP No. 28 Tahun 1970 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 3 Tahun 1970 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 15 Tahun 1969 Tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat Dan Undang-Undang No. 16 Tahun 1969 Tentang Susunan Dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Untuk Daerah Propinsi Irian Barat
Abstrak
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 33 Tahun 1970
Pembentukan Rayon - Rayon Dalam Kotamadya Jang Tidak Mempunjai Ketjamatan

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Abstrak
Peraturan Pemerintah (PP) No. 14 Tahun 1970
Pemberian Tunjangan Kerja Kepada Menteri Negara Republik Indonesia

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. PP No. 41 Tahun 1974 tentang Tunjangan Kerja Bagi Pegawai Negeri Dan Pejabat Negara
Diubah dengan :
  1. PP No. 17 Tahun 1971 tentang Perbaikan Tunjangan Kerja Bagi Pegawai Negeri Dan Pejabat Negara Sebagaimana Ditetapkan Dalam Peraturan-Peraturan Pemerintah No. 10, 11, 14 Dan 15 Tahun 1970
Abstrak
Peraturan Pemerintah (PP) No. 7 Tahun 1970
Pembubaran Badan-Badan Dan Pimpinan Umum Dalam Lingkungan Departemen Perindustrian.

Kepegawaian, Aparatur Negara Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Status Peraturan
Mencabut :
  1. PP No. 99 Tahun 1961 tentang Pendirian Badan Pimpinan Umum Industri Mesin Dan Alat Listrik
  2. PP No. 98 Tahun 1961 tentang Pendirian Badan Pimpinan Umum Industri Alat Pengangkutan
  3. PP No. 100 Tahun 1961 tentang Pendirian Badan Pimpinan Umum Industri Kimia
Abstrak
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 2 Tahun 1970
Pembangunan/Peremajaan Di Daerah Glodok-Jakarta Guna Membangun Hotel Dan Shopping Centre

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Abstrak
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 23 Tahun 1970
Panglima Komando Wilayah Pertahanan Wilayah-Wilayah Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku Dan Irian Barat Untuk Mengkoordinir Tugas-Tugas Muspida

Pertahanan dan Keamanan, Militer

Abstrak
Peraturan Pemerintah (PP) No. 21 Tahun 1970
Hak Pengusahaan Hutan Dan Hak Pemungutan Hasil Hutan

Kehutanan dan Perkebunan Sumber Daya Alam

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. PP No. 6 Tahun 1999 tentang Pengusahaan Hutan Dan Pemungutan Hasil Hutan Pada Hutan Produksi
Diubah dengan :
  1. PP No. 18 Tahun 1975 tentang Perubahan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1970 Tentang Hak Pengusahaan Hutan Dan Hak Pemungutan Hasil Hutan
Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521
SITEMAP
LINK TERKAIT
© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan