Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 1957

Menemukan 340 peraturan dalam 0,005 detik

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 62 Tahun 1957

Penolakan Banding Untuk Mengangkut Barang Dengan Truk Melalui Trayek-Trayek Bandung Sukabumi-Jakarta Dan Bandung Puncak-Jakarta

Hukum Acara dan Peradilan

Download :
Keppres No.62 Tahun 1957.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 142 Tahun 1957

Penolakan Banding The Han Thio Atas Trayek Angkutan

Hukum Acara dan Peradilan

Download :
Keppres No.142 Tahun 1957.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 108 Tahun 1957

Pengangkatan Perdana Menteri Dan Menteri

Ketatanegaraan, Kenegaraan

Download :
Keppres No.108 Tahun 1957.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 180 Tahun 1957

Delegasi Indonesia Ke Tenth Session Of The World Health Organization For South East Asia Regional Committee Di Rangoon

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

Download :
Keppres No.180 Tahun 1957.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 81 Tahun 1957

Penolakan Banding dari Kwee Liang Tin Pemilik Perusahaan Truck "STAR" Untuk Mengangkut Barang Dengan Truk umum Melalui tertunjuk Trayek-Trayek Losari-Cirebon-Jatibarang/Kadipaten

Hukum Acara dan Peradilan

Download :
Keppres No.81 Tahun 1957.pdf

Abstrak

Undang-undang (UU) No. 54 Tahun 1957

Penetapan Bagian IBW V (Jawatan Pos, Telegrap dan Telepon) Dari Anggaran Republik Indonesia Tahun Dinas 1954

APBN

Download :
UU Nomor 54 Tahun 1957.pdf

Abstrak

Penetapan- Bagian -IBW V -Jawatan -Pos,-Telegrap -dan -Telepon- Dari- Anggaran- Republik- Indonesia- Tahun- Dinas- 1954

1957

Undang-undang (UU) NO. 54, LN. 1957 No. 129, LL SETNEG : 2 HLM

Undang-undang (UU) tentang Penetapan Bagian IBW V (Jawatan Pos, Telegrap dan Telepon) Dari Anggaran Republik Indonesia Tahun Dinas 1954

ABSTRAK:	- Pasal 113 dari Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia danPasal I dari Undang-undang Perusahaan Indonesia (IBW). Bagian IBW V (Jawatan Pos, Telegrap dan Telepon) dari AnggaranRepublik Indonesia untuk tahun dinas 1954 ditetapkan seperti yangdinyatakan pada lampiran-lampiran undang-undang in
CATATAN:	Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 1954. - - 2

Undang-undang (UU) No. 79 Tahun 1957

Pengesahan Pernyataan Keadaan Perang Sebagai Yang Telah Dilakukan Dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 225 Tahun 1957 Tanggal 17 Desember 1957

Pertahanan dan Keamanan, Militer

Download :
UU Nomor 79 Tahun 1957.pdf

Abstrak

Pengesahan- Pernyataan- Keadaan -Perang- Sebagai- Yang- Telah- Dilakukan- Dengan- Keputusan- Presiden- Republik- Indonesia- Nomor -225 Tahun 1957- Tanggal- 17 Desember 1957

1957

Undang-undang (UU) NO. 79, LN. 1957 No. 170, TLN No. 1491, LL SETNEG : 5 HLM

Undang-undang (UU) tentang Pengesahan Pernyataan Keadaan Perang Sebagai Yang Telah Dilakukan Dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 225 Tahun 1957 Tanggal 17 Desember 1957

ABSTRAK:

bahwa perlu diadakan undang-undang tentang pengesahan pernyataankeadaan perang sebagai yang telah dilakukan pada tanggal 17 Desember1957, yang menentukan kelanjutan waktu keadaan perang tersebut.
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 225 tahun 1957 tanggal 17 Desember 1957 tentang pencabutan "Staat van Beleg" danpernyataan seluruh wilayah Republik Indonesia, termasuk semua perairan teritornya, dalam keadaan perang menurut Undang-undang Keadaan Bahaya 1957;2.Pasal 4 ayat 3 danpasal 5 ayat 1 dan 2 Undang-undang Keadaan Bahaya 1957 (Undang-undang No. 74 tahun 1957, Lembaran Negaratahun 1957No. 160); pasal 89 Undang-undang Dasar Sementara Republik pula Indonesia.
Dengan ini, maka pernyataan seluruh wilayah Republik Indonesia,termasuk semua perairan teritornya, dalam keadaan perang menurutUndang-undang Keadaan Bahaya 1957, yang telah dilakukan denganKeputusan Presiden Republik Indonesia No. 225 tahun 1957 tanggal 17Desember 1957, disahkan.

CATATAN:

Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 1957.
-
-
5

Undang-undang (UU) No. 72 Tahun 1957

Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1955 Tentang Penjualan Rumah-Rumah Negeri Kepada Pegawai Negeri Sebagai Undang-Undang

Pengadaan Barang/Jasa Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Status Peraturan

Menetapkan :

UUDrt No. 19 Tahun 1955 tentang Penjualan Rumah-Rumah Negeri Kepada Pegawai Negeri

Download :
UU Nomor 72 Tahun 1957.pdf

Abstrak

Penetapan- Undang-Undang-Darurat- Nomor- 19 Tahun 1955- Tentang -Penjualan- Rumah-Rumah-Negeri-Kepada-Pegawai Negeri Sebagai Undang-Undang

1957

Undang-undang (UU) NO. 72, LN. 1957 No. 158, LL SETNEG : 4 HLM

Undang-undang (UU) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1955 Tentang Penjualan Rumah-Rumah Negeri Kepada Pegawai Negeri Sebagai Undang-Undang

ABSTRAK:

a.bahwa berdasarkan Pasal 96 Undang-undang Dasar SementaraRepublik Indonesia, Pemerintah telah menetapkan Undang-undangDarurat tentang penjualan rumah-rumah Negeri kepada PegawaiNegeri (Undang-undang DaruratNo. 19 tahun 1955, LembaranNegara tahun 1955 No. 56);b.bahwa peraturan-peraturan yang termaktub dalam Undang-undangDarurat tersebut perlu ditetapkan sebagai Undang-undang denganperubahan-perubahan dan tambahan-tambahan
Pasal 89 dan 97 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia
Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga dengan persetujuan Menteri Keuangan dapat menjual rumah-rumah Negeri termasuk golongan IIIsebagai termaksud pada "Burgerlijke Woningregeling" Staatsblad 1934No. 147, dengan semua perubahan dan tambahannya, beserta atau tidakbeserta tanahnya kepada:(a)Pegawai Negeri dan Pegawai Daerah Otononi; (b)Pegawai Negeri/Pegawai Daerah Otonom yang telah menerima pensiun, baik yang telah maupun yang tidak dipekerjakan kembalipadaNegeri/Daerah Otonom menurut peraturan-peraturan kepegawaian yang berlaku menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh Menteri-menteri tersebut.

CATATAN:

Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Oktober 1955.
1. Undang-undang Darurat No.19 tahun 1955 tentang penjualan rumah-rumah Negeri kepada Pegawai Negeri
-
4

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 1957

Menetapkan Peraturan Tentang Pengadilan Agama di Luar Jawa-Madura

Hukum Acara dan Peradilan Keagamaan, Ibadah, dan Penyelenggaraan Haji

Status Peraturan

Dicabut dengan :

UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Mencabut :

PP No. 29 Tahun 1957 tentang Menetapkan Peraturan Tentang Pengadilan Agama di Propinsi Aceh

Download :
PP No. 45 Tahun 1957.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 161 Tahun 1957

Pengangkatan Hakim Perwira Dari Angkatan Darat Pada Pengadilan Tentara Di Jakarta

Hukum Acara dan Peradilan Kepegawaian, Aparatur Negara

Download :
Keppres No.161 Tahun 1957.pdf

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 1957

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal .

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Oktober 1957.