Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 1957

Menemukan 340 peraturan dalam 0,008 detik

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 1957

Penyaluran Perusahaan-Perusahaan

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PP No. 13 Tahun 1987 tentang Izin Usaha Industri
PP No. 13 Tahun 1987 tentang Izin Usaha Industri

Diubah dengan :

PP No. 53 Tahun 1957 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1957 (Lembaran-Negara No. 7 Tahun 1957) Tentang Penyaluran Perusahaan-Perusahaan

Download :
PP No. 001 Tahun 1957.pdf

Abstrak

Undang-undang Darurat No. 1 Tahun 1957

Pengubahan Jumlah Maksimum Anggota Dewan Pemerintah Daerah Peralihan Yang Dimaksud Dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Nomor 30 Tahun 1956) tentang Pembentukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Dewan Pemerintah Daerah Peralihan

Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Status Peraturan

Mengubah :

UU No. 14 Tahun 1956 tentang Pembentukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Pemerintah Daerah Peralihan

Download :
UU Darurat Nomor 1 Tahun 1957.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 1 Tahun 1957

Penunjukan Basuki Djatiasmoro Dari Direktur Ekonomi Antar Negara Berkembang Sebagai Anggota Delegasi Republik Indonesia Ke Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa Ke 9

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

Download :
Keppres No.1 Tahun 1957.pdf

Abstrak

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 1957

Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Status Peraturan

Dicabut dengan :

UU No. 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah

Diubah dengan :

UU No. 73 Tahun 1957 tentang Perubahan Undang-Undang Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah 1956

Mencabut :

UU No. 22 Tahun 1948 tentang Penetapan Aturan-Aturan Pokok Mengenai Pemerintahan Sendiri Didaerah-Daerah yang Berhak Mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri

Download :
UU Nomor 1 Tahun 1957.pdf

Abstrak

Pokok-Pokok-Pemerintahan -Daerah

1957

Undang-undang (UU) NO. 1, LN. 1957 No. 6, TLN No. 1143, LL SETNEG : 46 HLM

Undang-undang (UU) tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah

ABSTRAK:

a.bahwa berhubung dengan perkembangan ketata-negaraan makaUndang-undang tentang Pokok Pemerintahan Daerah yang berhakmengurus rumah tangganya sendiri, perlu diperbaharui sesuai denganNegara Kesatuan;b.bahwa pembaharuan itu perlu dilakukan dalam suatu Undang-undangyang berlaku untuk seluruh Indonesia
Pasal-pasal 89, 131 jo. 132 Undang-Undang Dasar Sementara; denganpersetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PEMBAGIAN WILAYAH REPUBLIK INDONESIADALAM DAERAH SWATANTRA BAB III BENTUK DAN SUSUNAN PEMERINTAH DAERAH BAGIAN I KETENTUAN UMUM BAGIAN II DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BAGIAN III SIDANG DAN RAPAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BAGIAN IV DEWAN PEMERINTAH DAERAH BAGIAN V KEPALA DAERAH BAB IV KEKUASAAN, TUGAS DAN KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH BAGIAN I DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BAGIAN II DEWAN PEMERINTAH DAERAH BAGIAN III MELALAIKAN ATAU TIDAK MENJALANKAN TUGAS KEWAJIBAN BAB V SEKRETARIS DAN PEGAWAI DAERAH BAGIAN I KETENTUAN UMUM Bagian II Sekretaris Daerah BAGIAN III PEGAWAI DAERAH BAB VI KEUANGAN DAERAH BAGIAN I KETENTUAN UMUM BAGIAN II PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH BAGIAN III ANGGARAN KEUANGAN DAERAH BAB VII PENGAWASAN TERHADAP DAERAH BAGIAN I PENGESAHAN DAN JANGKA WAKTU PENGESAHAN BAGIAN II PEMBATASAN DAN PERTANGGUHAN BAGIAN III PERSELISIHAN MENGENAI PEMERINTAHAN DAERAH BAGIAN IV PENYELIDIKAN DAN PEMERIKSAAN OLEH PEMERINTAH BAGIAN V PENGUMUMAN BAB VIII PERATURAN PERALIHAN BAB IX PERATURAN PENUTUP

CATATAN:

Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Januari 1957.
a.Undang-undang Republik Indonesia No. 22 tahun 1948b.Undang-undang Negara Indonesia Timur No. 44 tahun 1950;c.Peraturan-perundangan lainnya mengenai Pemerintahan Daerahyang berhak mengurus rumah tangganya sendiri.
-
104

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 1957

Bantuan Pemerintah kepada Masyarakat Desa dalam Rencana Pembangunan 5 Tahun

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Desa

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PERPRES No. 15 Tahun 1960 tentang Organisasi Penyelenggaraan Pembangunan Masyarakat Desa

Diubah dengan :

PP No. 66 Tahun 1957 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 1957 (Lembaran-Negara Tahun 1957 Nomor 8) Tentang Organisasi Penyelenggaraan Pembangunan Masyarakat Desa
PP No. 27 Tahun 1957 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 1957 (Lembaran-Negara Tahun 1957 No. 8) Tentang Organisasi Penyelenggaraan Pembangunan Masyarakat Desa

Download :
PP No. 002 Tahun 1957.pdf

Abstrak

Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 1957

Perjanjian Internasional Mengenai Pemberitaan Jarak Jauh

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional

Status Peraturan

Dicabut dengan :

UU No. 6 Tahun 1961 tentang Perjanjian Internasional Mengenai Pengiriman Berita Jara Jauh

Download :
UU Nomor 2 Tahun 1957.pdf

Abstrak

Perjanjian-Internasional- Mengenai- Pemberitaan- Jarak- Jauh

1957

Undang-undang (UU) NO. 2, LN. 1957 No. 15, TLN No. 1159, LL SETNEG : 2 HLM

Undang-undang (UU) tentang Perjanjian Internasional Mengenai Pemberitaan Jarak Jauh

ABSTRAK:

.bahwa Republik Indonesia, sebagaianggota "1' Union Internationaledes Telecommunications" telah turut menandatangani perjanjian:"Convention internationale des Teleconununications Buenos Aires1952";2.bahwa perjanjian tersebut perlu disetujui dengan undang-undang
a.Pasal 15 ayat (1) dari Convention tersebut di atas;b.Pasal 89 dan Pasal 120 Undang-undang Dasar Sementara RepublikIndonesia;
Denganini disetujui perjanjian"Convention Internationale desTelecommunications-Buenos Aires 1952" yang bertanggal BuenosAires 22 Desember 1952, dan yang salinannya dilampirkan pada undang-undang ini

CATATAN:

Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 1953.
-
-
36

Undang-undang Darurat No. 2 Tahun 1957

Pembubaran Daerah Makassar dan Pembentukan Daerah Gowa, Daerah Makassar dan Daerah Jeneponto-Takalar

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Download :
UU Darurat Nomor 2 Tahun 1957.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 2 Tahun 1957

Penugasan Kepada Panitia Negara Untuk Meningkatakan Kesejahteraan Atau Di Transmigrasikan Bagi Gerombolan Yang Menyerah Kepada Negara

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Download :
Keppres No.2 Tahun 1957.pdf

Abstrak

Undang-undang Darurat No. 3 Tahun 1957

Pembubaran Daerah Luwu dan Pembentukan Daerah Tana Toraja dan Daerah Luwu

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Download :
UU Darurat Nomor 3 Tahun 1957.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 3 Tahun 1957

Pemberhentian Wakil Perdana Menteri 1 Dan Beberapa Orang Menteri Dari Masyumi Serta Mengangkat Beberapa Orang Menteri Ad Interim

Ketatanegaraan, Kenegaraan

Download :
Keppres No.3 Tahun 1957.pdf

Abstrak

First
Previous
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Next
Last

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 1957

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Januari 1957.

ABSTRAK:
CATATAN:	Undang-undang Darurat ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juli 1956.

ABSTRAK:
CATATAN:	Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal .