PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 1951

Menemukan 239 peraturan dalam 0,017 detik

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 57 Tahun 1951
Pemberian Tunjangan-Kemahalan Dan Tunjangan-Keluarga Kepada Penerima Pensiun Atau Tunjangan

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Kepegawaian, Aparatur Negara

Status Peraturan
Mencabut :
  1. PP No. 24 Tahun 1950 tentang Perubahan dan Tambahan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1950
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 57 Tahun 1951
Pembebasan Dr. Murdjani Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Kalimantan dan Mengangkat Dr. Murdjani Sebagai Gubernur Propinsi Kalimantan

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 1951
Opcenten atas Bea Keluar atas Karet Rakyat

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan Kebijakan Pemerintah

Status Peraturan
Diubah dengan :
  1. PP No. 43 Tahun 1952 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah Nr 58 Tahun 1951 (Lembaran Negara Nr 85 Tahun 1951) Mengenai Opseten Atas Bea Keluar Atas Karet Rakyat
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 58 Tahun 1951
Pengangkatan Dr. Mudjani Sebagai Gubernur Kalimantan

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 59 Tahun 1951
Pengangkatan Pegawai Negeri Tetap

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Kepegawaian, Aparatur Negara

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. PP No. 6 Tahun 1976 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil
  2. PP No. 5 Tahun 1976 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 59 Tahun 1951
Pengangkatan Mr. Ida Anak Agung Gde Agung

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 60 Tahun 1951
Pengangkatan Saudara Sewaka Sebagai Gubernur Kepala Daerah Propinsi Otonom Jawa Barat

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 61 Tahun 1951
Pengangkatan Saudara Budiono Sebagai Gubernur Kepala Daerah Propinsi Otonom Jawa Tengah

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 61 Tahun 1951
Peraturan Tata Tertib Dewan Menteri

Ketatanegaraan, Kenegaraan

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. PERPRES No. 5 Tahun 1962 tentang Pedoman Kerja Adminstratif (Peraturan Tata Tertib) Aparatur Pemerintahan Negara Pada Tingkat Tertinggi

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan