Hak Asasi ManusiaStandar/PedomanKeluarga, Perlindungan Anak, Perempuan/Wanita
Status Peraturan
Mencabut
PERBUP Kab. Pemalang No. 7 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Berbasis Gender dan Anak Desa/Kelurahan di Kabupaten Pemalang
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 28, BD Tahun 2017/No.28
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak di Tingkat Desa/Kelurahan Kabupaten Pemalang
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 18 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak, maka perlu disusun Petunjuk Tekms Pembentukan Unit Perlindungan Perempuan Dan Anak Di tingkat Desa/Kelurahan Kabupaten Pemalang; bahwa dengan adanya perubahan perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang serta dalam rangka meningkatkan upaya pencegahan dan penanganan kekerasan berbasis gender dan anak melalui perluasan jejanng sampai ke desa/ kelurahan dengan melibatkan peran serta masyarakat, maka Peraturan Bupati Pemalang Nomor 7 Tahun 2015 tentang Petunjuk Tekms Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Berbasis Gender dan Anak Desa/Kelurahan di Kabupaten Pemalang perlu ditmjau kembali; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Tekms Pembentukan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Tingkat Desa/Kelurahan Kabupaten Pemalang;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979; ndang-Undang Nomor 39 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemenntah Nomor 32 Tahun 1950 ; Peraturan Pemenntah Nomor 4 Tahun 2006 ; Peraturan Pemenntah Nomor 9 Tahun 2008 ; Peraturan Pemenntah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Menten Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 17 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 18 Tahun 2015 ; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Maksud dan Tujuan
Bab III Bidang Tugasnya
Bab IV Kader PP-PA
Bab V Pembinaan
Bab VI Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan
Bab VII Pembiayaan
Bab VIII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Juni 2017.
Peraturan Bupati Pemalang Nomor 7 Tahun 2015 dicabut.
18 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pati Nomor 28 Tahun 2017
BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH - DANA PENDAMPINGAN - PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 28, BD.2017/No.28
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Pendampingan Bantuan Operasional Sekolah Kabupaten Pati
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (1) UndangUndang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional, pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab
bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan
Masyarakat; bahwa untuk membantu sekolah dalam pembiayaan
operasional diberikan dana Bantuan Operasional Sekolah
(BOS) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD) Kabupaten; bahwa dalam rangka optimalisasi dana Bantuan
Operasional Sekolah (BOS) yang mengarah pada
peningkatan mutu pendidikan, perlu Petunjuk Teknis
Pengelolaan Dana Pendampingan Bantuan Operasional
Sekolah Kabupaten Pati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan
Peraturan Bupati Pati tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan
Dana Pendampingan Bantuan Operasional Sekolah
Kabupaten Pati;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaaan Nomor 8 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 23 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang maksud dan tujuan, sumber dana dan sasaran alokasi dana pendampingan BOS, tata cara pencairan bagi sekolah negeri, tata cara pengajuan dan pencairan hibah bagi sekolah swasta, penggunaan dana pendampingan BOS, tugas dan tanggung jawab.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Mei 2017.
11 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tana Tidung Nomor 28 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan di Kabupaten Klaten
ABSTRAK:
bahwa untuk kelancaran pelaksanaan program dan
kegiatan Pemerintah Kabupaten Klaten, perlu adanya
pedoman bagi Organisasi Perangkat Daerah dalam
melakukan perencanaan, pelaksanaan, pelaporan,
pembinaan dan pengendalian atas program dan kegiatan
yang direncanakan; bahwa Peraturan Bupati Klaten Nomor 13 Tahun 2016
tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan di Kabupaten
Klaten memerlukan penyesuaian, oleh karena itu perlu
diganti dengan Peraturan yang baru; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan
di Kabupaten Klaten;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010; Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 1 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 13 Tahun
2016; Peraturan Bupati Klaten Nomor 36 Tahun 2016; Peraturan Supati Klaten Nomor 40 Tahun 2016; Peraturan Bupati Klaten Nomor 66 Tahun 2016; Peraturan Bupati Klaten Nomor 29 Tahun 2017;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Ruang Lingkup, Organisasi Pengendali Program dan Kegiatan, Organisasi Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa, Jadwal Pelaksanaan, Pelaksanaan Kegiatan, Serah Terima Pengadaan Barang/Jasa, Pelaporan, Pengendalian, Monitoring, Penyerahan Kegiatan, Pelaksanaan Kegiatan di Luar APBD, Ketentuan Peralihan dan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Agustus 2017.
Peraturan Bupati Klaten Nomor 13 Tahun 2016 dicabut.
32 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 28 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perlindungan Anak
ABSTRAK:
Bahwa Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai Manusia seutuhnya serta Anak sebagai tunas Bangsa merupakan generasi penerus cita-cita perjuangan Bangsa memiliki peran strategis mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi Bangsa dan Negara pada masa depan, sehingga Anak perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang secara wajar, baik secara fisik, mental maupun sosial. Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Aru sangat memperhatikan generasi penerus yaitu Anak yang harus dijaga pertumbuhan dan perkembangannya sehingga Anak dapat berkembang secara wajar baik fisik, mental, sosial dan intelektualnya. Untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bagi Anak Yang Mempunyai Masalah.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 4 Tahun 1979; UU No. 3 Tahun 1997; UU No. 20 Tahun 1999; UU No. 39 Tahun 1999; UU No. 1 Tahun 2000; UU No. 26 Tahun 2000; UU No. 40 Tahun 2003; UU No. 23 Tahun 2004; UU No. 12 Thaun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 2 Tahun 1988;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang ketentuan umum, asas dan tujuan, hak dan kewajiban anak, penyelenggaraan perlindungan anak, kewajiban dan tanggung jawab, pengawasan, dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Juli 2017.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purworejo Nomor 28 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 28, BD.2017/No. 28 Seri E Nomor 23
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Koordinasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Purworejo
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan Perbup ini adalah: a. bahwa sebagai upaya mewujudkan tertib
koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan,
pembangunan, dan kemasyarakatan di Kabupaten
Purworejo, telah diterbitkan Peraturan Bupati
Purworejo Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pedoman
Koordinasi Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi
Perangkat Daerah, Pemerintahan Desa dan Badan
Usaha Milik Daerah Kabupaten Purworejo; b. bahwa dengan terjadinya penataan organisasi
Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Purworejo, maka Peraturan Bupati
Purworejo sebagaimana dimaksud pada huruf a,
sudah tidak sesuai lagi, sehingga perlu diganti
dengan menerbitkan Peraturan yang baru; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman
Koordinasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat
Daerah, Pemerintahan Desa dan Badan Usaha Milik
Daerah Kabupaten Purworejo
Dasar Hukum Perbup ini adalah: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran
Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016 Nomor 14,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo
Nomor 14);
Materi Pokok Perbup ini adalah: Dalam rangka mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi
Perangkat Daerah dan BUMD, Bupati dibantu oleh Sekretaris
Daerah. Maksud penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi
antara Perangkat Daerah dan BUMD adalah untuk
mengembangkan hubungan kerja secara struktural dengan
menumbuhkembangkan semangat kolegial yang sinergis dan
terpadu dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan
wewenangnya masing-masing.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Maret 2017.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati
Purworejo Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pedoman Koordinasi
Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah, Pemerintahan
Desa dan Badan Usaha Milik Daerah (Serita Daerah Kabupaten
Purworejo Tahun 2015 Nomor 43 Seri E Nomor 36), dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku,
12 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sukoharjo Nomor 28 Tahun 2017
apbd - PEDOMAN KODE BIDANG DAN KEGIATAN DAN KODE REKENING PENYUSUNAN
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 28, BD.2017/No. 28
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Kode Bidang Dan Kegiatan Dan Kode Rekening Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Kabupaten Sukoharjo
ABSTRAK:
bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri
Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Pedoman Kode Bidang dan Kegiatan Dan Kode
Rekening Penyusunan Anggaran Penndapatan dan Belanja
Desa Kabupaten Sukoharjo;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Permendagri Nomor 113 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang kode bidang, kegiatan dan kode rekening penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Februari 2017.
7 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ciamis Nomor 28 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penghitungan Penarikan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Yang Terutang Dari Tahun 2017 Sampai Dengan Tahun 2019
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Agustus 2017.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karimun Nomor 28 Tahun 2017
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 23 TAHUN 2017 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 28, BERITA DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2017 NOMOR 29
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2017 Tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
ABSTRAK:
bahwa dengan adanya perubahan peraturan perundang- undangan yang berlaku saat ini, maka perlu diadakan penyesuaian/perubahan terhadap Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanamam Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
UU No. 28 Tahun 1999; UU Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 34 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2002; UU No. 25 Tahun 2007; UU No. 20 tahun 2008; UU No. 28 Tahun 2009
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2017 Tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang asas dan tujuan, kewajiban, wewenang dan tanggungjawab Pemerintah Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Agustus 2017.
8
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cianjur Nomor 28 Tahun 2017
PERBUP Kab. Cianjur No. 67 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Sanksi Administratif terhadap Kepala Desa
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pemberian Sanksi Administratif Terhadap Kepala Desa
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Juli 2017.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
