Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 10.130 peraturan dalam 0,043 detik

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1189/MENKES/PER/VIII/2010 Tahun 2010

Produksi Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga

Kesehatan Perizinan, Pelayanan Publik

Status Peraturan

Diubah dengan :

Permenkes No. 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan

Mencabut :

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1184/MenKes/Per/X/2004 tentang Pengamanan Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga

Download :
Permenkes Nomor 1189 Tahun 2010.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 147/MENKES/PER/I/2010 Tahun 2010

Perizinan Rumah Sakit

Kesehatan Perizinan, Pelayanan Publik

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Permenkes No. 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit

Mencabut :

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 159b/Menkes/Per/II/1988 tentang Rumah Sakit beserta perubahannya

Download :
Permenkes Nomor 147 Tahun 2010.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 2.A Tahun 2019

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing

Pajak dan Retribusi Daerah Perizinan, Pelayanan Publik

Download :
PerBup Kab Halsel Nomor 02.A Tahun 2019.pdf

Abstrak

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN RETRIBUSI PERPANJANGAN IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING

2019

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 2.A, Berita Daerah Kabupaten Halmahera Selatan

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing

ABSTRAK:

Sebagai Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan No. 3 Tahun 2018 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing mana perlu diatur petunjuk teknis pelaksanaan secara transparan, sistimatis, dan berjenjang. Sehubungan dengan maksud tersebut dipanjang perlu mengatur mekanisme perizinan mempekerjakan tenaga kerja Asning dan Tata cara pemungutan dan pengelolaan retribusinya. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan tenaga Kerja Asing.
UU No. 28 Tahun 2009; PP No. 69 Tahun 2010; PP No. 65 Tahun 2012; PP No. 97 Tahun 2012; PP No. 20 Tahun 2018; Permenakertrans No. 12 Tahun 2014; Perda Kabupaten Halsel No. 3 Tahun 2018.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing dengan sistematika sebagai berikut: a. Ketentuan Umum b. Kewenangan Penerbitan Perpanjangan IMTA c. Tata cara, Persyaratan Perpanjangan IMTA d. Tata Cara Pemungutan, Pembayaran, dan Penyetoran Retribusi Daerah e. Tata Cara Penagihan Retribusi f. Pelaporan Penerimaan retribusi g. Alokasi Pemanfaatan Retribusi h. Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi. i. Pemeriksaan Retribusi j.Pembinaan dan Pengawasan k. Pelaporan l. Ketentuan Penutup. Besarnya retribusi perpanjangan IMTA adalah USD100,00 per orang per bulan.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Januari 2019.
11 Halaman; Lampiran: 5 Halaman.

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 42/PER/M.KOMINFO/10/2009 Tahun 2009

Tata Cara Memperoleh Izin bagi Lembaga Penyiaran Asing yang Melakukan Kegiatan Peliputan di Indonesia

Informasi, Pers, Pos, dan Periklanan Telekomunikasi, Informatika, dan Internet Perizinan, Pelayanan Publik

Download :
Permen Kominfo Nomor 42 Tahun 2009.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/32/M.PAN/9/2006 Tahun 2006

Pedoman Penilaian Kinerja Pelayanan Publik dalam Rangka Pelaksanaan Kompetisi Antar Kotamadya/Kabupaten Administrasi di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Perizinan, Pelayanan Publik Standar/Pedoman

Download :
PERMENPAN NOMOR 32 TAHUN 2006.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lombok Barat Nomor 26C Tahun 2019

PEDOMAN PELASANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN SARAN DAN PRASARANA KELURAHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN

Perizinan, Pelayanan Publik

Download :
PERBUP Lombok Barat No 26C Tahun 2019.pdf

Abstrak

PEDOMAN-PELASANAAN-KEGIATAN-PEMBANGUNAN-SARAN-DAN-PRASARANA-KELURAHAN-DAN-PEMBERDAYAAN-MASYARAKAT-DI-KELURAHAN

2019

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 26C, BAGIAN HUKUM KAB. LOMBOK BARAT

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PELASANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN SARAN DAN PRASARANA KELURAHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN

ABSTRAK:

Pengelolaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberrdayaan masyarakat di kelurahan dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab
UU Nomor 69 Tahun 1958 UU Nomor 23 Tahun 2014 PP Nomor 12 Tahun 2017 PP Nomor 17 Tahun 2018 Perpres Nomor 16 Tahun 2018 Permendagri Nomor 130 Tahun 2018 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 Perda Kab. Lombok Barat Nomor 10 Tahun 2016
Ketentuan Umum Tujuan Dan Prinsip Prioritas Penggunaan Dana Alokasi Umum Tambahan Dan Anggaran Yang Bersumber Dari APBD Penganggaran Publikasi Mekanisme penetapan Prioritas Penggunaan Dan Tambahan Maupun Anggaran Yang Bersumber Dari APBD Pelaksanaan Anggaran Penatausahaan Dan Pertanggungjawaban Pembinaan Dan Pengawasan Partisipasi Masyarakat

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Juni 2019.
-
-
32

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10/PRT/M/2014 Tahun 2014

Pedoman Persyaratan Pemberian Izin Perwakilan Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing

Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Perizinan, Pelayanan Publik

Status Peraturan

Mencabut :

Permen PUPR No. 05/PRT/M/2011 Tahun 2011 tentang Pedoman Persyaratan Pemberian Izin Perwakilan Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing

Abstrak

Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-011/A/JA/06/2013

Standar Pelayanan Publik Kejaksaan Republik Indonesia

Perizinan, Pelayanan Publik Standar/Pedoman

Download :
Peraturan Kejaksaan Nomor 11 Tahun 2013.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 09/PRT/M/2019 Tahun 2019

Pedoman Pelayanan Perizinan Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing

Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur Perizinan, Pelayanan Publik

Download :
PermenPUPR09-2019.pdf

Abstrak

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tegal Nomor 11.A Tahun 2020

Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan

Perizinan, Pelayanan Publik

Download :
perwal_no._11.a_tahun_2020_-_kota tegal.pdf

Abstrak

PERIZINAN - PENDELEGASIAN KEWENANGAN

2020

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 11.A, BD.2020/No.11.A

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (3) dan ayat (4) Perpres No 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Pasal 6 ayat (4) Permendagri No 138 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah, perlu menetapkan Perwako tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan;
UU No 16 tahun 1950; UU No 17 tahun 1950; UU No 13 Tahun 1954; UU no 25 tahun 2009; UU No 12 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014; PP No 96 Tahun 2012; Perpres No 87 Tahun 2014; Perpres No 97 Tahun 2014; Permendagri No 80 Tahun 2015; Permendagri No 138 tahun 2017;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan serta Pengawasan dan Evaluasi.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 27 April 2020.
6 hal

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Kesehatan ini mulai berlaku pada tanggal 23 Agustus 2010.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Jaksa Agung ini mulai berlaku pada tanggal .