Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 10.279 peraturan dalam 0,043 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjarnegara Nomor 296 Tahun 2007

Pemberian Tunjangan Khusus Pegawai di Lingkungan Dinas Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Banjarnegara

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Perizinan, Pelayanan Publik

Download :
BD13SrE6.pdf

Abstrak

tunjangan-pegawai-dinas perizinan

2007

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 296, BD.2007/No.13 Seri E

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Tunjangan Khusus Pegawai di Lingkungan Dinas Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Banjarnegara

ABSTRAK:

bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, maka perlu untuk melakukan penyesuaian dalam penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu; bahwa guna meningkatkan kualitas dan kinerja dalam penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu, dipandang perlu diberikan Tunjangan Khusus Pegawai di Lingkungan Dinas Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Banjarnegara; bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003;Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006;Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 19 Tahun 2002;Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 15 Tahun 2004.
Peraturan ini memuat tujuan dan sasaran;lingkup dan besarnya pemberian tunjangan khusus;dan ketentuan penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 April 2007.
6 hal

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 304 Tahun 2014

Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Ambulans Gawat Darurat

Kesehatan Perizinan, Pelayanan Publik Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi Struktur Organisasi

Status Peraturan

Diubah dengan :

PERGUB Prov. DKI Jakarta No. 42 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 304 Tahun 2014 Tentang Pembentukan, Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelayanan Ambulans Gawat Darurat

Mencabut :

Peraturan Gubernur Nomor 144 Tahun 2010 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Ambulas Gawat Darurat.

Download :
PERGUB_NO_304_TAHUN_2014.pdf

Abstrak

PEMBENTUKAN ORGANISASI - STRUKTUR ORGANISASI - KESEHATAN - PELAYANAN PUBLIK

2014

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 304, Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2014 Nomor 62171

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Ambulans Gawat Darurat

ABSTRAK:

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 183 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Pasal 52 ayat (2) Peraturan Gubernur Nomor 233 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Ambulans Gawat Darurat.
Dasar Hukum PERGUB ini adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 stdd Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006 std terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2008; Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014; Peraturan Gubernur Nomor 72 Tahun 2007; Peraturan Gubernur Nomor 155 Tahun 2012; Peraturan Gubernur Nomor 165 Tahun 2012; Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2014; Peraturan Gubernur Nomor 233 Tahun 2014.
PERGUB ini mengatur tentang Pembentukan, kedudukan, tugas, fungsi, organisasi, eselon, tata kerja, kepegawaian, keuangan, aset, pelaporan, akuntabilitas, dan pengawasan Ambulans Gawat Darurat (AGD).

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2014.
PERGUB ini mencabut dan menyatakan tidak berlaku Peraturan Gubernur Nomor 144 Tahun 2010 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Ambulas Gawat Darurat.
Peraturan yang akan diatur adalah Peraturan Gubernur tentang Jabatan Fungsional AGD, Peraturan Gubernur tentang pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan, pelaporan dan reformasi birokrasi terhadap AGD, dan Peraturan Gubernur tentang Formasi Jabatan dan Kebutuhan peralatan kerja AGD.
17 hal.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karawang Nomor 308 Tahun 2023

Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 3 tahun 2019 Tentang Izin Penyelenggaraan Reklame

Perizinan, Pelayanan Publik

Status Peraturan

Mencabut :

PERBUP Kab. Karawang No. 8 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 3 Tahun 2019 tentang izin Penyelenggaraan Reklame

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kuningan Nomor 313 Tahun 2022

Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Grha Linggarjati Kabupaten Kuningan

Perizinan, Pelayanan Publik

Download :
peraturan-bupati-kabkuningan-nomor-313-tahun-2022.pdf

Abstrak

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bandung Nomor 315 Tahun 2017

Kawasan Tanpa Rokok

Perizinan, Pelayanan Publik

Download :
Perwal 315 TAHUN 2017 KTR.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 315 Tahun 1960

Pengesahan Peraturan Daerah Swatantra Tingkat II Kalimantan Selatan Tentang Penggunaan Perairan Umum Untuk Mendirikan Bangunan Di Atasnya

Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur Perizinan, Pelayanan Publik

Download :
Keppres No 315 Tahun 1960.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Garut Nomor 317 Tahun 2013

Pendelegasian Wewenang Bupati Kepada Kepala Badan Penanaman Modal Dan Perizinan Terpadu Dalam Penyelenggaraan Perizinan

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN Perizinan, Pelayanan Publik

Download :
Perbup Garut Nomor 317 Tahun 2013.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 318 Tahun 1960

Pengesahan Peraturan Daerah Swatantra Tingkat II Aceh Besar Tentang Penjualan Minuman Keras Dan Pemungutan Pajak Atas Izin Penjualan

Perizinan, Pelayanan Publik

Download :
Keppres No 318 Tahun 1960.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karawang Nomor 329 Tahun 2023

Penyelenggaraan Bengkel Umum Kendaraan Bermotor di Daerah

Perizinan, Pelayanan Publik

Abstrak

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bandung Nomor 335 Tahun 2012

Mekanisme Perizinan, Kemitraan Dan Waktu Pelayanan Pusat Perbelanjaan Dan/Atau Toko Modern

Perizinan, Pelayanan Publik

Download :
335.per.Tahun 2012.pdf

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Maret 2017.

ABSTRAK:
CATATAN:	Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal .