Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Soreang (Oto Iskandar Dinata)
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, ketentuan lebih lanjut mengenai Kedudukan dan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi dan tata kerja serta eselonisasi Perangkat Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati, Sehingga berdasarkan pertimbangan perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Rumah Sakit Uumum Daerah Soreang (Oto Iskandar Di Nata).
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014,Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016, Peraturan Bupati Bandung Nomor 152 Tahun 2021, Peraturan Bupati Bandung Nomor 1 Tahun 2022.
Ketentuan Umum, Tugas Pokok, Fungsi Dan Sub Tugas, Tata Kerja, Kepegawaian, Pembiayaan, DAN Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Februari 2022.
28 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 37 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peraturan Pelaksanaan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (4), Pasal 6 ayat (2), Pasal 11 ayat (2), Pasal 11 ayat (3), Pasal 16 ayat (2), Pasal 18 ayat (4), dan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2017
tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 ; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2017.
Peraturan Bupati ii mengatur tentang ketentuan umum, penyelenggaraan bantuan hukum, starla hukum, pelaporan bantuan hukum kepada bupati, anggaran bantuan hukum, tata cara pemberian sanksi administratif, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Juli 2022.
27 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 37 Tahun 2022
Berdasarkan : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (4) Undang
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dalam wilayah
Desa dibentuk Dusun atau yang disebut dengan nama lain
yang disesuaikan dengan asal usul, adat istiadat, dan nilai
sosial budaya masyarakat Desa;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) humf i dan
ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun
2017 tentang Penataan Desa, cakupan wilayah Desa terdiri
atas dusun atau dengan sebutan lain yang diatur dengan
Peraturan Bupati dengan mempertimbangkan asal usul,
adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
Dasar hukum : UU No 28 Tahun 1959;UU No 6 Tahun 2014;UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No 1 Tahun 2022;UU No 11 Tahun 2020;PP No 43 Tahun 2014 sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan PP No 11 Tahun 2019;Permendagri No 111 Tahun 2014;Permendagri No 83 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah Permendagri No 67 Tahun 2017;Permendargi No 84 Tahun 2015 ;Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
Dan Transmigrasi No 2 Tahun 2015;Permendagri No 44 Tahun 2016;Permendagri No 1 Tahun 2017;Permendagri No 18 Tahun 2018;Perda No 8 Tahun 2017
Dalam Peraturan ini diatur mengenai Penataan Dusun,Ketentuan Umum,Pembentukan Dusun,Penghapusan dan Penggabungan Dusun,Nama batas dan pembagiaan wilayah dusun,pembiayaan,pembinaan dan pengawasan ,format,ketentuan lain-lain,ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Juni 2022.
12 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 37 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2023
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 139 ayat (1) dan ayat 92) peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, tata Cara Evaluasi Rancangan peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah , serta tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan jangka panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah , dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2023
UU No.27 tahun 1959; UU No.25 Tahun 2004; UU No.23 Tahun 2014; PP No.8 Tahun 2008; PP No.18 tahun 2016; Permendagri No.80 Tahun 2015; Permendagri No.86 Tahun 2017; Permendagru No.70 Tahun 2017; Permendagri No.90 Tahun 2019; Permendagri No.17 Tahun 2021; Perda No.5 Tahun 2011; Perda No.5 Tahun 2021; Perda no.7 Tahun 2016; Perbup No.54 Tahun 2021;
Peraturan ini mengatur Ketentuan Umum; Rencana Kerja perangkat Daerah; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Juli 2022.
11 halaman peraturan
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karanganyar Nomor 37 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 91 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan
Republik Indonesia Nomor 215/PMK.07/2021 tentang
Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil
Cukai Tembakau (DBHCHT) perlu untuk dilakukan
penyesuaian kegiatan belanja sesuai dengan kebutuhan;
bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan
Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Petunjuk teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non
Fisik Belanja Operasional Kesehatan Tahun Anggaran
2022 perlu untuk dilakukan penyesuaian kegiatan
belanja sesuai dengan kebutuhan; bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia
Nomor 8 Tahun 2021 tentang Petunjuk teknis
Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Fasilitasi
Penanaman Modal Tahun Anggaran 2022 perlu untuk
dilakukan penyesuaian kegiatan belanja sesuai dengan
kebutuhan; bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian
Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2022 tentang
Petunjuk teknis Penggunaan Dana Ketahanan Pangan
dan Pertanian Tahun Anggaran 2022 perlu untuk
dilakukan penyesuaian kegiatan belanja sesuai dengan
kebutuhan; bahwa berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal
Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi
Nomor 47 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Program
Pembangunan Permukiman Transmigrasi dan
Penempatan Transmigran Tahun 2022 perlu untuk
dilakukan penyesuaian kegiatan belanja sesuai dengan
kebutuhan; bahwa berdasarkan Surat Sekretaris Daerah Provinsi
Tengah Nomor 900/0017253 tanggal 17 Desember 2021
tentang penyampaian belanja transfer provinsi Jawa
Tengah Tahun Anggaran 2022 perlu untuk dilakukan
penyesuaian kegiatan belanja sesuai dengan kebutuhan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f perlu membentuk Peraturan Bupati tentang
Perubahan atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 91
Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan ketentuan Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 91 Tahun 2021 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Mei 2022.
Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 91 Tahun 2021 diubah.
5 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Laut Nomor 37 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kebijakan Akuntansi Pusat Kesehatan Masyarakat Badan Layanan Umum Daerah
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 99 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, menyebutkan bahwa Badan Layanan Umum Daerah mengembangkan dan menerapkan kebijakan akuntansi yang diatur dengan Peraturan Kepala Daerah;
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a,Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016
Dasar Hukum; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016.
Peraturan ini memuat tentang Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016, dengan sistematika;
Ketentuan Umum;
Standar Akuntansi Keuangan Puskesmas BLUD;
Pelaporan Keuangan Puskesmas BLUD;
Laporan Keuangan Puskesmas BLUD Untuk Tujuan Konsolidasi;
Review dan Audit;
Ketentuan Lain-Lain; dan
Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Maret 2022.
9 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Brebes Nomor 37 Tahun 2022
SINERGITAS PENANGANAN TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA MELALUI PROGRAM ‘’YUH NGASAB LUR’’ DI DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA KABUPATEN BREBES-2022
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 37, BD.2022/NO.37
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sinergitas Penanganan Tingkat Pengangguran Terbuka melalui Program ‘’Yuh Ngasab Lur’’ di Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Brebes
ABSTRAK:
a. bahwa untuk mengurangi tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Brebes dan untuk membangkitkan ekonomi kerakyatan di Kabupaten Brebes, perlu adanya Penanganan Tingkat Pengangguran Terbuka Melalui Program ‘’Yuh Ngasab Lur’’ di Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Brebes;
b. bahwa dalam rangka sinergitas penangana tingkat pengangguran terbuka sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu pedoman yang mengatur pelaksanaan sinergitas penanganan tingkat pengangguran terbuka;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sinergitas Penanganan Tingkat Pengangguran Terbuka Melalui Program ‘’Yuh Ngasab Lur’’ di Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Brebes;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2021; Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 14 Tahun 2021
Peraturan tersebut mengatur mengenai Ketentuan Umum; Susunan Stakeholder; Peranan Stakeholder; dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 April 2022.
7
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Rembang Nomor 37 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2022, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2022;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
Peraturan Bupati (Perbup) ini mengatur tentang penjabaran perubahan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2022 yang terdiri atas atas perubahan pendapatan daerah, perubahan belanja daerah, dan perubahan pembiayaan daerah beserta Lampiran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Oktober 2022.
52 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lombok Tengah Nomor 37 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan.
UU No. 69 Tahun 1958; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2022; UU No. 5 Tahun 2014; UU 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana Telah Diubah Dengan PP No. 72 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 90 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 16 Tahun 2020; Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2016;
Dalam Perbup ini diatur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2022.
20 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pekalongan Nomor 37 Tahun 2022
Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemberian Dana Bagi Hasil Bagi Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Di Kabupaten Pekalongan
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian Dana Bagi Hasil Bagi Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa di Kabupaten Pekalongan
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan Pasal 72 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dan Pasal 97 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, salah satu sumber pendapatan Desa adalah bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
b. bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, penganggaran dana bagi hasil penerimaan pajak daerah dan retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa masuk dalam kelompok belanja transfer, sehingga Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 21 Tahun 2015 tentang tata cara pemberian dana bagi hasil bagi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa sudah tidak sesuai dan perlu diubah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 21 Tahun 2015 tentang tata cara pemberian dana bagi hasil bagi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Udang-Undang Nomor 1 tahun 2022, Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 10 Tahun 2010, Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2012, Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 2 Tahun 2021 dan Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 21 Tahun 2015
Peraturan Bupati ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 21 Tahun 2015 tentang tata cara pemberian dana bagi hasil bagi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa yaitu tentang penganggaran dan pengalokasian bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah, Penyaluran dana bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan tanggung jawab pemerintah desa
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Februari 2022.
Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 21 Tahun 2015 tentang tata cara pemberian dana bagi hasil bagi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa
6 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
