STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR - KECAMATAN - KABUPATEN KERINCI
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 33, BD.2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Operasional Prosedur Lingkup Kecamatan dalam Kabupaten Kerinci
ABSTRAK:
Untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan masyarakat, maka perlu diatur dan disusun Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci;
Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Perbup tentang SOP Lingkup Kecamatan Dalam Kabupaten Kerinci
UU No.58 Tahun 1958; UU No.25 Tahun 2009; UU No.12 Tahun 2011; UU No.5 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.53 Tahun 2010; PP No.18 Tahun 2016; Permen PANRB No.35 Tahun 2012; Permendagri No.52 Tahun 2011; Permendagri No.80 Tahun 2015; Perda No.2 Tahun 2014; Perda No.5 Tahun 2016; Perbup No.7 Tahun 2013
Perbup Ini Mengatur Mengenai Standar Operasional Prosedur Lingkup Kecamatan Dalam Kabupaten Kerinci; Meliputi; Standar Operasional Prosedur; Ruang Lingkup; Pelaksanaan SOP OPD; Pengawasan Pelaksanaan; Pengkajian Ulang Dan Penyempurnaan SOP; Pelaporan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2017.
5 hlmn
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumedang Nomor 33 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Penggunaan, Penyaluran, Pelaporan, Pembinaan dan Pengawasan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Desa dan Alokasi Dana Desa
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Februari 2017.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tebo Nomor 32 Tahun 2017
PEDOMAN - PENYELENGGARAAN - SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH - PEMERINTAH KABUPATEN TEBO
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 32, BD.2017/NO.32
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEBO
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 47 dan Pasal 60 PP No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terkait dengan ketentuan mengenai SPIP di Lingkungan Pemerintah daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati
UU No. 54 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 14 Tahun 2000; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 20 Tahun 2001; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 20 Tahun 2001; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 6 Tahun 2008; PP No. 60 Tahun 2008; PERDA No. 8 Tahun 2016
PERBUP ini Mengatur Mengenai Pedoman Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tebo
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Mei 2017.
5 hlmn
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cianjur Nomor 32 Tahun 2017
PERBUP Kab. Cianjur No. 28 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengadaan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Cianjur
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengadaan, Pengangkatan, Dan Pemberhentian Pegawai Non-Pegawai Negeri Sipil Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Cianjur.
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Juli 2017.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 32 Tahun 2017
STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2018 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 32, Berita Daerah Kabupaten BS Tahun 2017 Nomor 32
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Biaya Masukan TA 2018 Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan
ABSTRAK:
(a) bahwa dalam rangka tercapainya efisiensi, efektifitas
dan keseragaman dalam penyusunan rencana kegiatan
anggaran Organisasi Perangkat Daerah, perlu
ditetapkan Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran
2018;
(b) bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati Bengkulu Selatan Tentang Standar Biaya
Masukan Tahun Anggaran 20l8 di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan;
UU Drt No. 04 Tahun 1956
UU No. 17 Tahun 2003
UU No. 01 Tahun 2004
UU No. 15 Tahun 2004
UU No. 25 Tahun 2004
UU No. 23 Tahun 2013
PP No. 58 Tahun 2005
Permendagri No. 13 tahun 2006
Permendagri No. 31 Tahun 2016
Permenkeu No 49/PMK.02/2017
(1) Standar Biaya Masukan adalah satuan biaya yang merupakan batas tertinggi
dari komponen-komponen kegiatan yang digunakan dalam penyusunan
dokumen anggaran.
(2) Untuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dilakukan
standarisasi biaya yang digunakan untuk menyusun pembiayaan
kegiatan-kegiatan dalam dokumen anggaran.
Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai pemungut atau
Pendapatan Asli Daerah dapat memberikan honorarium kepada
Penerimaan berdasarkan realisasi pendapatan Tahun lalu.
Tim penerima pekerjaan pertama dan terakhir harus dilaksanakan dan
pembentukan timnya menjadi tanggungiawab Organisasi Perangkat Daerah
(OPD) masing-masing. Masa Kerja Tim pemeriksa pekerjaan terakhir sampai
berakhirnya Tahun Anggaran dan jumlah tim sesuai dengan nilai kontrak.
Untuk tim yang kegiatannya bersifat spesifik dan melibatkan beberapa unit kerja
dapat diberikan honorarium yang bersifat insidentil sesuai dengan volume dan
dapat diberlkan beban kerja yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah
dengan memperhatikan azas-azas kepatutan seperti hemat, tidak mewah, efisien
dan sesuai dengan kebutuhan teknis.
Apabila dalam kegiatan terdapat Tim koordinasi yang personilnya melibatkan
diluar oPD maka Tim tersebut ditetapkan dengan keputusan Bupati, kecuali
ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-Undangan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 November 2017.
12 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tegal Nomor 32 Tahun 2017
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA UNTUK PROGRAM PENYEDIAAN AIR MINUM DAN SANITASI BERBASIS MASYARAKAT - PETUNJUK PELAKSANAAN
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 32, BD.2017/NO.32
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa untuk program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat Kabupaten Tegal Tahun 2017
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan Inpres No 3 Tahun 2010 tentang program pembangunan yang berkeadilan dan guna mendukung percepatan pencapaian Universal ACcess Tahun 2019 Bidang Air Minum dan Sanitasi maka perlu dilakukan langkah-langkah dan tindakan yang terarah dalam pelaksanaan program pembangunan yang berkeadilan; bahwa pelayanan air minum dan sanitasi menjadi urusan wajib pemerintah daerah, dimana penyelenggaraan urusan wajib berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan pemerintah; bahwa agar melalui kegiatan Bantuan Keuangan kepada Pemdes penerima Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat di Kab Tegal, agar dapat tepat sasaran, perlu petunjuk pelaksanaan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Perbup tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa untuk Program Penyediaan Air Minum dan sanitasi Berbasis Masyarakat Keba Tegal Tahun 2017;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 7 Tahun 2004; UU No 25 Tahun 2009; UU No 11 Tahun 2009; UU No 32 Tahun 2009; UU No 6 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; PP No 16 Tahun 2005; PP No 43 Tahun 2014; PP No 60 Tahun 2014; Perpes No 137 Tahun 2015; Permendagri No 113 Tahun 2014; Permendagri No 114 Tahun 2014; Permenkeu No 247/PMK.07/2015; PermenPUPR No 01/PRT/M/2014; PermenPUPR No 18/PRT/M/2007; Permendes PDTT No 21 Tahun 2015; Perda Kab Tegal No 15 Tahun 2016; Perbup Tegal No 68 Tahun 2014; Perbup Tegal No 33 Tahun 2015; Perbup tegal No 77 Tahun 2016; Perbup Tegal No 81 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang maksud dan tujuan, pengalokasian, pengelolaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban, tim koordinasi, pelaskana teknis kegiatan desa, evaluasi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 April 2017.
9 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Semarang Nomor 32 Tahun 2017
PEMBERIAN HIBAH BIDANG KEPEMUDAAN - PEDOMAN PELAKSANAAN
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 32, BD Kabupaten Semarang Tahun 2017 No. 32
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Hibah Bidang Kepemudaan
ABSTRAK:
bahwa guna mendukung peningkatan peran kepemudaan
dalam pembangunan daerah Kabupaten Semarang,
Pemerintah Daerah memberikan bantuan hibah bidang
kepemudaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang kepada
organisasi kepemudaan, kelompok wirausaha pemuda,
organisasi / kelompok kemasyarakatan, pemuda karang
taruna, organisasi kepelajaran dan perorangan yang
berkarya, berjasa dan/atau berprestasi dalam memajukan
dan meningkatkan kapasitas bidang kepemudaan; bahwa agar pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada
huruf a dapat berjalan lancar, terkendali sesuai sasaran,
berdaya guna dan berhasil guna, serta dapat
dipertanggungjawabkan, maka perlu disusun pedoman
pelaksanaannya; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan
Peraturan Bupati Semarang;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang–Undang Nomor 40 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 21 Tahun 2016; Peraturan Bupati Semarang Nomor 118 Tahun 2011;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Hibah Bidang Kepemudaan tercantum dalam Lampiran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 April 2017.
8 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Buru Nomor 32 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian serta Tugas Pokok Petugas Registrasi Administrasi Kependudukan di Desa
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka tertib administrasi kependudukan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, tertib administrasi kependudukan berawal dari petugas registrasi yang berada di tingkat desa/kelurahan, sehingga perannya sangat penting terkait penanganan pertama pada data administrasi kependudukan. Agar petugas registrasi yang berada di tingkat desa/kelurahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat melaksanakan tugas dengan baik dan bertanggung jawab, perlu mengatur Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian serta tugas pokok Petugas Registrasi Administrasi Kependudukan di desa.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No. 46 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2000; UU No. 38 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 24 Tahun 2013; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 37 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 102 Tahun 2012; PEPRES No. 25 Tahun 2008; PERMENDAGRI No. 18 Tahun 2010; PERDAKABBURU No. 04 Tahun 2012; PERDAKABBURU No. 17 Tahun 2016;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang ketentuan umum, petugas registrasi, dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Juni 2017.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Grobogan Nomor 31 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Perda Kab Grobogan No 8 Tahun 2016 tentang Keuangan dan Aset Desa, perlu menetapkan Perbup tentang Pedoman Penyusunan APBDesa TA 2018;
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 13 Tahun 1950; UU No 15 Tahun 2004; UU No 12 Tahun 2011; UU No 6 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; PP No 43 Tahun 2014; PP No 60 Tahun 2014; Perda Kab Grobogan No 8 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang pedoman dan uraian APBDesa.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 September 2017.
29 hal
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
