Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 10.477 peraturan dalam 0,047 detik

Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 10 Tahun 2019

• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu

Pelayanan Informasi Meteorologi Maritim

Abstrak

Pers, Pos, dan Periklanan Perizinan, Pelayanan Publik Meteorologi, Klimatologi, Geofisika

Status Peraturan

Mencabut

Peraturan Kepala Badan Meteorologi dan Geofisika Nomor SK.170/ME.007/KB/BMG-2006

Download file:

Perka BMKG Nomor 10 Tahun 2019.PDF

Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Nomor 8 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Penempatan Peralatan Pengamatan Meteorologi pada Aerodrome guna Pelayanan Informasi Cuaca untuk Penerbangan

Abstrak

Transportasi Darat/Laut/Udara Perizinan, Pelayanan Publik

Status Peraturan

Mencabut

Peraturan Kepala Badan Meteorologi dan Geofisika Nomor SK.197/UM.106/KB/BMG-06 tentang Pedoman Pembangunan Stasiun Meteorologi untuk Pelayanan Penerbangan dengan Panjang Landas Pacu Kurang dari 2000 meter

Download file:

Perka BMKG Nomor 8 Tahun 2017.PDF

Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Nomor 7 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Pembuatan dan Penyampaian Metar dan Speci dalam Pelayanan Informasi Cuaca dan Penerbangan

Abstrak

Perizinan, Pelayanan Publik

Status Peraturan

Mencabut

Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor KEP.001 Tahun 2009tentangTata Cara Tetap Pelaksanaan Sandi METAR dan SPECI

Download file:

Perka BMKG Nomor 7 Tahun 2017.PDF

Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor KEP.10 Tahun 2010

• Berlaku mulai 13 tahun yang lalu

Tata Cara Tetap Pelaksanaan Aerodrome Climatological Summary

Abstrak

Transportasi Darat/Laut/Udara Perizinan, Pelayanan Publik Standar/Pedoman Meteorologi, Klimatologi, Geofisika

Download file:

Perka BMKG Nomor 10 Tahun 2010.PDF

Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 8 Tahun 2020

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Sistem Pengamanan dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik

Abstrak

Perlindungan Konsumen Telekomunikasi, Informatika, Siber, dan Internet Perizinan, Pelayanan Publik Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Download file:

Peraturan BSSN Nomor 8 Tahun 2020.pdf

Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 12 Tahun 2018

• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu

Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Siber dan Sandi Negara

Abstrak

Arsip Pers, Pos, dan Periklanan Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Perizinan, Pelayanan Publik

Status Peraturan

Mencabut

Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 2 Tahun 2011 tentang Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi Lembaga Sandi Negara

Download file:

Peraturan BSSN Nomor 12 Tahun 2018.pdf

Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2024

• Berlaku mulai 8 bulan yang lalu

Pelayanan Pengaduan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia

Abstrak

Hak Asasi Manusia Perizinan, Pelayanan Publik

Status Peraturan

Mencabut

Peraturan Komnas HAM No. 1 Tahun 2016 tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Pelayanan Pengaduan

Download file:

2024perkomnas001.pdf

Pelayanan Pengaduan - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia

2024

Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia NO. 1, BN 2024 (22) : 23 hlm.; jdih.komnasham.go.id

Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia tentang Pelayanan Pengaduan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia

ABSTRAK:

Untuk mengoptimalkan pelayanan dan penanganan pengaduan, perlu mengganti Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Pelayanan Pengaduan.
Dasar hukum Peraturan Komnas HAM ini adalah UU Nomor 39 Tahun 1999 dan UU Nomor 26 Tahun 2000.
Peraturan Komnas HAM mengatur mengenai Pelayanan Pengaduan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Seluruh Pelayanan Pengaduan di Komnas HAM menggunakan Sistem Pengaduan HAM. Sistem Pengaduan HAM berupa: a. penggunaan aplikasi Pengaduan HAM; b. dokumen elektronik; dan/atau c. dokumen fisik.

CATATAN:

Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia ini mulai berlaku pada tanggal 12 Januari 2024.
Pada saat Peraturan Komisi ini mulai berlaku, Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Pelayanan Pengaduan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1822), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2019

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Nasional Hak Asasi Manusia

Abstrak

Pers, Pos, dan Periklanan Perizinan, Pelayanan Publik Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum/JDIH

Status Peraturan

Mencabut

Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Nasional Hak Asasi Manusia

Download file:

Peraturan Komnas HAM Nomor 3 Tahun 2019.pdf

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023

• Berlaku mulai 11 bulan yang lalu

Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

Abstrak

Perizinan, Pelayanan Publik Informasi Publik

Status Peraturan

Diubah sebagian dengan

Peraturan KPU No. 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

Mencabut

Peraturan KPU No. 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum

Download file:

2023pkpu022.pdf

Informasi Publik

2023

Peraturan Komisi Pemilihan Umum NO. 22, BN 2023 (870) : 35 hlm.; jdih.kpu.go.id

Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

ABSTRAK:

Untuk meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu dilakukan penataan ulang ketentuan mengenai pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Selain itu, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum.
Dasar Hukum Peraturan KPU ini adalah: UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PP No. 61 Tahun 2010; Peraturan KPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU No. 12 Tahun 2023; Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2019; dan Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2021.
Peraturan KPU ini mengatur tentang pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Struktur pengelola Informasi dan dokumentasi di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota terdiri atas: a. pembina PPID; b. Atasan PPID; c. tim pertimbangan; d. PPID; e. tim penghubung; dan f. petugas pelayanan Informasi.

CATATAN:

Peraturan Komisi Pemilihan Umum ini mulai berlaku pada tanggal 01 November 2023.
Pada saat Peraturan Komisi ini mulai berlaku, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Lampiran file: 51 hlm.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara Perizinan, Pelayanan Publik Struktur Organisasi

Status Peraturan

Diubah dengan

Peraturan KPU No. 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
Peraturan KPU No. 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Mencabut

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008

Download file:

Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara ini mulai berlaku pada tanggal 23 November 2020.