Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 10.130 peraturan dalam 0,042 detik

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekalongan Nomor 12 A Tahun 2022

Tarif Layanan pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pelayanan dan Saintifikasi Jamu

Kesehatan Perizinan, Pelayanan Publik

Status Peraturan

Mencabut :

PERWALI Kota Pekalongan No. 96 Tahun 2020 tentang Tarif Layanan pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pelayanan dan Saintifikasi Jamu

Download :
2022perwal3375012A.pdf

Abstrak

saintifikasi jamu - balai pelayanan - tarif layanan

2022

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 12 A,

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tarif Layanan pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pelayanan dan Saintifikasi Jamu

ABSTRAK:

bahwa dengan ditetapkannya Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pelayanan dan Saintifikasi Jamu yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, maka perlu diatur Tarif Layanan pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pelayanan dan Saintifikasi Jamu; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tarif Layanan pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pelayanan dan Saintifikasi Jamu;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 003/ Menkes/ PER/1/2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018; Peraturan Walikota Nomor 25 Tahun 2014; Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 53.A Tahun 2020; Keputusan Walikota Pekalongan Nomor 440 Tahun 2020;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang ketentuan umum, nama, aspek, objek dan subjek tarif, golongan tarif, cara mengukur tingkat penggunaan jasa, prinsip serta sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif, wilayah pemungutan, tata cara pemungutan, tata cara pembayaran, penggunaan hasil pendapatan tarif, pengawasan, kerjasama, dan ketentuan penutup.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 11 April 2022.
Peraturan Walikota Nomor 96 Tahun 2020 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
.
13 hlm.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 01/ PRT/M/2014 Tahun 2014

Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kepegawaian, Aparatur Negara Perizinan, Pelayanan Publik Standar/Pedoman

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Permen PUPR No. 29/PRT/M/2018 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Mencabut :

Permen PUPR No. 14/PRT/M/2010 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Abstrak

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tidore Kepulauan Nomor 19.a Tahun 2017

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN

Kesehatan Perizinan, Pelayanan Publik Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi Struktur Organisasi

Abstrak

rumah sakit umum daerah kota tidore kepulauan-pembentukan organisasi dan tata kerja

2017

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 19.a, BERITA DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN 2017 NOMOR 415 .a

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 dan Pasal 44 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah dan Ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tidore Kepulauan, perlu dibentuk Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tidore Kepulauan; Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tidore Kepulauan;
Dasar hukum Peraturan Walikota ini yaitu UU No. 1 Tahun 2003; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 5 Tahun 2014; PP No. 18 Tahun 2016; Perda Kota Tidore Kepulauan No. 8 Tahun 2016; Perwali Tidore Kepulauan No. 35 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tidore Kepulauan dengan menetapkan batasan istilah yang diatur dalam pengaturannya. Diatur tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, Tata Kerja, Eselonisasi, Pengangkatan dan Pemberhentian, dan Uraian Tugas.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Maret 2017.
6 Halaman, Lampiran: 29 Halaman

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Surakarta Nomor 10A Tahun 2017

Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan yang menjadi Urusan Pemerintah Daerah kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surakarta

Perizinan, Pelayanan Publik

Status Peraturan

Mencabut :

Peraturan Walikota Surakarta Nomor 52 Tahun 2012

Download :
PERWALI_NO_10-A_TAHUN_2017.PDF

Abstrak

PENDELEGASIAN WEWENANG

2017

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 10A, BD.2017/No.16

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan yang menjadi Urusan Pemerintah Daerah kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surakarta

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, perlu menetapkan Peraturan Walikota ten tang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan Yang Menjadi Urusan Pemerintah Daerah Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surakarta;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang Undang Nomor 25 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ; Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang tujuan pendelegasian wewenang, pendelegasian wewenang, perizinan dan nonperizinan, pertanggungjawaban, penerbitan izin dan rekomendasi teknis, perizinan dan nonperizinan secara elektronik, tim teknis perizinan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Juni 2017.
Peraturan Walikota Surakarta Nomor 52 Tahun 2012 dicabut.
13 hal

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 03/M-DAG/PER/1/2013 Tahun 2013

Ketentuan Penerbitan Perizinan di Bidang Perdagangan pada Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Perizinan, Pelayanan Publik

Download :
Permendag No. 3 Tahun 2013.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 27/PER/M.KOMINFO/12/2010 Tahun 2010

Pengalihan Urusan Proses, Penertiban Izin, dan Sertifikasi di Bidang Komunikasi dan Informatika

Telekomunikasi, Informatika, dan Internet Perizinan, Pelayanan Publik Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Permenkominfo No. 18 Tahun 2018 tentang Pencabutan Tiga Puluh Tiga Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika

Download :
Permen Kominfo Nomor 27 Tahun 2010.PDF

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lamandau Nomor 5a Tahun 2011

Petunjuk Pelaksanaan Peraturaan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum

Pajak dan Retribusi Daerah Perizinan, Pelayanan Publik

Abstrak

retribusi-pelayanan publik

2011

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 5a, BD.2011/161A

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturaan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum

ABSTRAK:

bahwa untuk pelaksanaan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (3), Pasal 11 ayat (3), Pasal 13 ayat (3), Pasal 16 ayat (3), Pasal 17 ayat (2), Pasal 18 ayat (2), Pasal 20 ayat (3), Pasal 23 Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 04 Tahun 2010 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau tanggal 04 Oktober 2010 Nomor 57 seri C, perlu menetapkan peraturan pelaksanaannya;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 04 Tahun 2010
BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II RUANG LINGKUP; BAB III OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI; BAB IV BESARNYA TARIF; BAB V TATA CARA PEMUNGUTAN; BAB VI TATA CARA PEMBAYARAN; BAB VII KEWAJIBAN, HAK DAN LARANGAN; BAB VIII PEMBERIAN DAN TATA CARA SANTUNAN; BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN; BAB X KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Januari 2011.
10 Halaman

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/25/M.PAN/5/2006 Tahun 2006

Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik

Perizinan, Pelayanan Publik Standar/Pedoman

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Permen PAN & RB No. 7 Tahun 2010 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik

Download :
PERMENPAN NOMOR 25 TAHUN 2006.pdf

Abstrak

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bekasi Nomor 44A Tahun 2019

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BEKASI NOMOR 61 TAHUN 2015 TENTANG SERTIFIKAT LAIK FUNGSI BANGUNAN GEDUNG

Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur Perizinan, Pelayanan Publik

Download :
Peraturan Wali Kota_44.A_2019.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26/M-DAG/PER/3/2015 Tahun 2015

Ketentuan Khusus Pelaksanaan Penggunaan Letter Of Credit Untuk Ekspor Barang Tertentu

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan Perizinan, Pelayanan Publik

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Permendag No. 94 Tahun 2018 tentang Ketentuan Penggunaan Letter Of Credit Untuk Ekspor Barang Tertentu

Download :
Permendag No. 26 Tahun 2015.pdf

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Perdagangan ini mulai berlaku pada tanggal 22 Maret 2013.