anggaran pendapatan dan belanja desa - pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 34, LD.2018/NO.34
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati; maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019.
Dasar hukum peraturan bupati ini adalah: Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, Peraturan Bupati Pemalang Nomor 26 Tahun 2017, Peraturan Bupati Pemalang Nomor 86 Tahun 2017, Peraturan Bupati Pemalang Nomor 17 Tahun 2018, dan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 38 Tahun 2018
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang uraian pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Desa tahun anggaran 2019; sinkronisasi kebijakan pemerintah desa dengan kebijakan pemerintah daerah, pemerintah provinsi dan pemerintah; prinsip-prinsip penyusunan APBD dan teknis penyusunan APBD.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Mei 2018.
22 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lahat Nomor 34 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Besaran dan Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa Tahun Anggaran 2018
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat (1) Peraturan Pemerintah Ncmor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015,
Bupati menetapkan besaran Bagian dari Hash Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa. Untuk itu perlu menetapkan perbup ini.
Dasar hukum peraturan ini : UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 47 Tahun 2015; PERMENDAGRI No. 113 Tahun 2014; PERMENDAGRI No. 114 Tahun 2014; PERDA No. 1 Tahun 2018; PERBUP No. 2 Tahun 2018.
Dalam peraturan ini diatur mengenai ketentuan umum, besaran, pengalokasian, penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Agustus 2018.
4 hlm, Lampiran : 6 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Laut Nomor 34 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (3) dan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 1 Tahun 2017.
Peraturan Bupati Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, berisi tentang: 1. Ketentuan Umum, 2. Maksud dan Tujuan, 3. Ruang Lingkup, 4. Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul, 5. Kewenangan Lokal Berskala Desa, 6. Mekanisme Pelaksanaan, 7. Pelaporan, 8. Pembinaan dan Pengawasan, 9. Pendanaan, 10. Ketentuan Lain-Lain, 11. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Juni 2018.
12 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 33 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PENYUSUNAN PERATURAN DI DESA
ABSTRAK:
Untuk mewujudkan peraturan di desa, Keputusan Hukum Tua dan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, terwujudnya peraturan dan kebijakan yang mampu mengayomi, melindungi dan menciptakan kesejahteraan masyarakat desa perlu suatu pedoman dan tata cara penyusunan yang akan menjadi pedoman bagi pemerintahan di Desa.
- UU No. 9 Tahun 2007;
- UU No. 6 Tahun 2014;
- UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015;
- PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 47 Tahun 2015;
- Permendagri No. 111 Tahun 2014;
- Permendagri No. 113 Tahun 2014;
- Permendagri No. 80 Tahun 2015;
- Permendagri NO. 44 Tahun 2016;
- Perda Kab. Minahasa Tenggara No. 2 Tahun 2015.
Peraturan ini mengatur tentang jenis dan materi muatan peraturan di desa, perencanaan peraturan desa, penyusunan peraturan desa oleh hukum tua, penyusunan peraturan desa oleh BPD, pembahasan, penetapan, pengundangan dan penyebaran peraturan desa. Pembiayaan pembentukan peraturan di Desa dibebankan pada APB Desa.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Oktober 2018.
14 halaman batang tubuh (31 pasal)
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bombana Nomor 33 Tahun 2018
PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN TALABENTE DI KECAMATAN RUMBIA KABUPATEN BOMBANA
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 33, BD.2018/No. 33
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Desa Persiapan Talabente di Kecamatan Rumbia Kabupaten Bombana
ABSTRAK:
untuk menindaklanjuti Pasal 10 ayat (5)Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang PeraturanPelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014tentang Desa, serta adanya aspirasi yang berkembangdalam masyarakat Kelurahan Lameroro, Kelurahan Lampopala dan Desa Lantawonua, dipandang perlumelakukan Pembentukan Desa melalui Desa Persiapan; Persiapan tersebut merupakan bagian dari Wilayah Desa Induk dengan memperhatikan kemampuan ekonomi, potensi desa, sosial budaya, jumlah penduduk, luas wilayah desa, rentang kendali penyelenggaraan pemerintahan desa di Kelurahan Lameroro perlu dilakukan Pembentukan Desa Persiapan Talabente; berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Peraturan Bupati Bombana tentang Pembentukan Desa Persiapan Talabente di Kecamatan Rumbia Kabupaten Bombana.
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2016; Peraturan Bupati Bombana Nomor 52 Tahun 2016;
PERATURAN BUPATI INI BERISIKAN TENTANG PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN TALABENTE DI KECAMATAN RUMBIA KABUPATEN BOMBANA DENGAN SISTEMATIKA SEBAGAI BERIKUT : 1. KETENTUAN UMUM 2. PEMBENTUKAN, CAKUPAN WILAYAH, BATAS WILAYAH, IBU KOTA DAN JUMLAH PENDUDUK 3. PEMERINTAHAN DESA 4.PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 5. KEWENANGAN 6. PEMBIAYAAN 7. KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Juli 2018.
7
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 33 Tahun 2018
PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS KELURAHAN BATULICIN DENGAN DESA KERSIK PUTIH, KELURAHAN GUNUNG TINGGI, DESA MAJU BERSAMA KECAMATAN BATULICIN, DESA BAROKAH, KELURAHAN KAMPUNG BARU DAN DESA SEJAHTERA KECAMATAN SIMPANG EMPAT
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 33, BD.2018/No.33
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Dan Penegasan Batas Kelurahan Batulicin Dengan Desa Kersik Putih, Kelurahan Gunung Tinggi, Desa Maju Bersama Kecamatan Batu Licin, Desa Barokah, Kelurahan Kampung Baru Dan Desa Sejahtera Kecamatan Simpang Empat
ABSTRAK:
berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, untuk penetapan, penegasan dan pengesahan batas desa ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Kelurahan Batulicin dengan Desa Kersik Putih, Kelurahan Gunung Tinggi, Desa Maju Bersama Kecamatan Batulicin, Desa Barokah, Kelurahan Kampung Baru dan Desa Sejahtera Kecamatan Simpang Empat
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 4 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 3 Tahun 2017; Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 29 Tahun 2016; Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2017
Peraturan Daerah Tentang Penetapan Dan Penegasan Batas Kelurahan Batulicin Dengan Desa Kersik Putih, Kelurahan Gunung Tinggi, Desa Maju Bersama Kecamatan Batulicin, Desa Barokah, Kelurahan Kampung Baru Dan Desa Sejahtera Kecamatan Simpang Empat Meliputi: KETENTUAN UMUM, RUANG LINGKUP, PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA, PETA BATAS WILAYAH, KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Juni 2018.
9
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 33 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENGELOLAAN KEUANGAN KAMPUNG
ABSTRAK:
Bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 23 ayat (6), Pasal 28 ayat (5), Pasal 40 ayat (3), Pasal 44 ayat (5) dan Pasal 78 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu mengatur kembali tata kelola keuangan kampung yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Aceh Tamiang; bahwa Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 29 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Kampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 40 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 29 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Kampung sudah tidak sesuai lagi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 4 Tahun 2002; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP Nomor 43 Tahun 2014; PP Nomor 60 Tahun 2014; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017; PERMENDAGRI Nomor 20 Tahun 2018; Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 19 Tahun 2009; Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 15 Tahun 2010; Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 9 Tahun 2015.
Dalam Peraturan Bupati ini mengatur 80 Pasal terdiri dari BAB I Ketentuan Umum; BAB II Asas Pengelolaan Keuangan Kampung; BAB II Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Kampung; BAB III Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung; BAB IV Pengelolaan; BAB V Pembinaan dan Pengawasan; BAB VI Ketentuan Lain-lain; BAB VII Ketentuan Peralihan; BAB VIII Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Desember 2018.
Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 29 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Kampung (Berita Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2015 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 40 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 29 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Kampung (Berita Daerah Tahun 2016 Nomor 40) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
36 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kudus Nomor 33 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengaturan Pendapatan Asli Desa di Kabupaten Kudus
ABSTRAK:
bahwa guna mewujudkan Desa yang maju, mandiri, dan
sejahtera, perlu memberikan pengaturan bagi Desa untuk dapat
meningkatkan pendapatan asli Desa sesuai peraturan
perundang-undangan yang berlaku; bahwa sesuai ketentuan Pasal 12 Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan
Desa, pendapatan asli Desa terdiri dari hasil usaha, hasil aset,
swadaya, partisipasi dan gotong royong, serta pendapatan asli
desa lainantara lain berupa hasil pungutan Desa; bahwa dalam ketentuan Pasal 37 Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa, dalam
rangka peningkatan pendapatan asli Desa sesuai dengan
kewenangan Desa, Desa dapat melaksanakan pungutan
berdasarkan peraturan perundang-undangan; bahwa Peraturan Bupati Kudus Nomor 13 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pungutan Desa yang mengatur mengenai pungutan
Desa, sudah tidak relevan dengan perkembangan regulasi dan
dinamika perkembangan masyarakat, sehingga harus diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan
Peraturan Bupati;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-UndangNomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang ruang lingkup, asas-asas pengelolaan pendapatan asli desa, pendapatan asli desa, pelaksana pungutan atas pendapatan asli desa, pengelolaan pungutan atas pendapatan asli desa, pembinaan dan pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Desember 2018.
Peraturan Bupati Kudus Nomor 13 Tahun 2005 dicabut.
10 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sragen Nomor 33 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sragen Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa Dan Perangkat Desa Di Kabupaten Sragen
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka untuk lebih mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan desa, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sragen Nomor 19 Tahun 2018 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Sragen perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sragen Nomor 19 Tahun 2018 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Sragen;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014; Peraturan Bupati Sragen Nomor 20 Tahun 2017;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan pada Pasal 7, dan Pasal 19;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Mei 2018.
3 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pekalongan Nomor 33 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengembangan Sistem Informasi Desa Di Kabupaten Pekalongan
ABSTRAK:
bahwa data mengenai Desa merupakan aspek penting dalam perencanaan, perumusan kebijakan, program, dan pengukuran capaian kinerja pembangunan Desa, kawasan pedesaan dan pemberdayaan masyarakat Desa, maka sesuai ketentuan Pasal 86 Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan dengan telah diundangkannya Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 47 tahun 2016 tentang Pedoman Pengembangan Sistem Informasi Desa di Provinsi Jawa Tengah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengembangan Sistem Informasi Desa di Kabupaten Pekalongan;
Undang–Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang–Undang Nomor 9 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 13 Tahun 2001; Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 14 Tahun 2001; Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 2 Tahun 2018; Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2016; Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 67 Tahun 2017; Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 5 Tahun 2018;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Ruang Lingkup, Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Data Desa, Perangkat SID, Muatan SID, Pengembangan SID, Pengelolaan SID, Forum Data, Tata Cara Penerapan SID, Hak dan Kewajiban Pemerintah Desa, Tanggung Jawab Pemerintah Daerah, Pembiayaan dan Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Juli 2018.
19 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
