PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 10.477 peraturan dalam 0,047 detik

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 27 Tahun 2010
• Berlaku mulai 14 tahun yang lalu
Pendidikan Perizinan, Pelayanan Publik
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 19 Tahun 2010
• Berlaku mulai 14 tahun yang lalu
Perlindungan Konsumen Transportasi Darat/Laut/Udara Perizinan, Pelayanan Publik
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 18 Tahun 2010
• Berlaku mulai 14 tahun yang lalu
Transportasi Darat/Laut/Udara Perizinan, Pelayanan Publik
Status Peraturan
Mengubah
  1. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 41 Tahun 2001 Tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 91 (Civil Aviation Safety Regulations Part 91) Tentang Peraturan Umum Pengoperasian Pesawat Udara (General Operating And Flight Rules)
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 17 Tahun 2010
• Berlaku mulai 14 tahun yang lalu
Pendidikan Perizinan, Pelayanan Publik Standar/Pedoman
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 16 Tahun 2010
• Berlaku mulai 14 tahun yang lalu
Transportasi Darat/Laut/Udara Perizinan, Pelayanan Publik Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi
Status Peraturan
Diubah dengan
  1. Permenhub No. 59 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 16 Tahun 2010 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil (PKSP) Bagian 63 (Civil Aviation Safety Regulations (CASR) Part 63) Tentang Persyaratan Personel Pesawat Udara Selain Penerbangan dan Personel Penunjang Operasi Pesawat Udara (Licensing Flight Crew Members Other Than Pilot, Flight Operation Officers, And Certification Of Flight Attendant)
  2. Permenhub No. 49 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 16 Tahun 2010 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil (PKSP) Bagian 63 (Civil Aviation Safety Regulations (CASR) Part 63) Tentang Persyaratan Personel Pesawat Udara Selain Penerbangan dan Personel Penunjang Operasi Pesawat Udara (Licensing Flight Crew Members Other Than Pilot, Flight Operation Officers, And Certification Of Flight Attendant)
Mencabut
  1. Lampiran III Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Pesawat Udara, Sertifikasi Personil Pesawat Udara, Pengoperasian Pesawat Udara, Organisasi Pendidikan dan Pelatihan serta Perawatan Pesawat Udara
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2010
• Berlaku mulai 14 tahun yang lalu
Transportasi Darat/Laut/Udara Perizinan, Pelayanan Publik Subsidi, PSO
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 3 Tahun 2010
• Berlaku mulai 14 tahun yang lalu
Pendidikan Transportasi Darat/Laut/Udara Perizinan, Pelayanan Publik Standar/Pedoman
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 1 Tahun 2010
• Berlaku mulai 14 tahun yang lalu
Administrasi dan Tata Usaha Negara Transportasi Darat/Laut/Udara Perizinan, Pelayanan Publik
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permenhub No. 82 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar
Diubah dengan
  1. Permenhub No. 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 01 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (Port Clearance)
Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020
• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu
Kepegawaian, Aparatur Negara Perizinan, Pelayanan Publik
Status Peraturan
Mencabut
  1. Peraturan Jaksa Agung No. PER-026/A/JA/10/2013 tentang Penanganan dan Perlindungan terhadap Pelapor Pelanggaran Hukum di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia
Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 1 Tahun 2022
• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu
Perizinan, Pelayanan Publik Meteorologi, Klimatologi, Geofisika

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan