Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Standarisasi Indeks Biaya Kegiatan, Pemeliharaan, Pengadaan dan Honorarium Tahun 2019
ABSTRAK:
bahwa guna memberikan pedoman dalam perencanaan
dan pelaksanaan kegiatan, pemeliharaan, pengadaan dan
honorarium yang didasarkan pada harga pasaran yang
berlaku secara umum maka perlu menyusun Standarisasi
Indeks Biaya Kegiatan, Pemeliharaan, Pengadaan dan
Honorarium Tahun 2019
Dasar Hukum dari Peraturan Walikota ini adalah : U ndang-Undang Nomor 16 Tahun 1950;U ndang-Undang Nomor 17 Tahun 1950;U ndang-Undang Nomor 13 Tahun 1954;U ndang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;U ndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986; Pe raturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal
Nomor 6 Tahun 1988; Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 16 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 7 Tahun 2018; P raturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018
Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang : Standarisasi Indeks Biaya Kegiatan, Pemeliharaan, Pengadaan
dan Honorarium Tahun 2019
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Desember 2018.
518 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 29 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
ABSTRAK:
Peraturan ini diatur untuk melaksanakan ketentuan pasal 23 ayat (6) pasal 28 ayat (5),pasal 40 ayat (3),pasal 44 ayat (5), peraturan menteri dalam negeri nomor 20 tahun tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa, perlu menetapkan peraturan bupati gorntalo utara tentang pedoman pengelolaan keuangan desa.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Gorontalo Utara ini adalah UU No.11 Tahun 2007; UU No.6 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014 sebagimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; UU No.30 Tahun 2014; PP No.43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan pemerintah No.11 Tahun 2019; PP No.60 Tahun 2014 sebagimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No.8 Tahun 2016; Peraturan Presiden No.87 Tahun 2014; Permendagri No.111 Tahun 2014; Permendagri No.112 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan peraturan mendri dalam negri No.65 Tahun 2017; Permendagri No.114 Tahun 2014; Permendagri No.80 Tahun 2015 sebagimana telah diubah dengan Permendagri No.120 Tahun 2018; Permendagri No.81 Tahun 2015; Permendagri No.82 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No 66 Tahun 2017; Permendagri No.83 Tahun 2015; Permendagri No.84 Tahun 2015; Peraturan Menteri Desa,Pembangunan Daerah Tinggal Dan Transmigrasi No.1 Tahun 2015; Peraturan Menteri Desa,Pembangunan Daerah Tinggal Dan Transmigrasi No.2 Tahun 2015; Peraturan Menteri Desa,Pembangunan Daerah Tinggal Dan Transmigrasi No.3 Tahun 2015; Permendagri No.1 Tahun 2016; Permendagri No.44 Tahun 2016; Permendagri No.20 Tahun 2018; Perda Kabupaten Gorontalo Utara No.2 Tahun 2017; Perda Kaupaten Gorontalo Utara No.2 Tahun 2017.
Dalam Peraturan ini di atur tentang Peraturan Bupati Gorontalo Utara Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa termasuk didalamnya mengatur tentangasas,maksud,tujuan dan ruang lingkup,kekuasaan pengelolaan keuangan desa, anggaran dan pendapatan belanja desa,pengelolaan,pembinaan dan pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2019.
Pada saat peraturan bupati ini mulai berlaku,peraturan Bupati Gorontalo Utara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan keuangan desa sebagaimana di ubah dengan peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2017 tentang perubahan atas pedoman pengelolaan keuangan desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
Terdiri dari 61 halaman dengan lampiran
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Cirebon Nomor 29 Tahun 2019
PERPRES No. 74 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2005 Tentang Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2005
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Atas Perbup NIas No. 38 Tahun 2013 Ttg Standar Biaya Umum, Harga Barang/Perlengkapan Kantor Kebutuhan Pemerintah, Harga Bahan Non Konstruksi, Harga Bahan Konstruksi, dan Analisa Standar Belanja Pemerintah Kabupaten Nias TA 2014
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 November 2014.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sintang No. 29 Tahun 2013
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Biaya Langsung Personil dan Biaya Langsung Non Personil untuk Kegiatan Konsultasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka penyusunan dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten sintang agar dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, keterbukaan, bersaing, transparan sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi fisik, keuangan maupun manfaatnya bagi kelancaran tugas pemerintah kabupaten sintang dan pelayanan masyarakat, maka perlu ditetapkan standar biaya langsung personil dan biaya langsung non personil untuk kegiatan konsultasi di lingkungan pemerintah kabupaten sintang tahun anggaran 2014;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.27 Tahun 1959, UU No.8 Tahun 1974, UU No.7 Tahun 1983, UU No.5 Tahun 1999, UU No.18 Tahun 1999, UU No.28 Tahun 1999, UU No.31 Tahun 1999, UU No.17 Tahun 2003, UU No.1 Tahun 2004, UU No.15 Tahun 2004, UU No.25 Tahun 2004, UU No.32 Tahun 2004, UU No.33 Tahun 2004, UU No.12 Tahun 2011, PP No.45 Tahun 1994, PP No.28 Tahun 2000, PP No.58 Tahun 2005, PP No.79 Tahun 2005, PP No.6 Tahun 2006, PP No.38 Tahun 2007, PP No.41 Tahun 2007, Perpres No.53 Tahun 2010, Perpres 54 Tahun 2010, Perda Sintang No.25 Tahun 2006, Perda Sintang No.1 Tahun 2008.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Biaya Langsung Personil Dan Biaya Langsung Non Personil dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2014.
Peraturan ini memiliki 12 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pagar Alam Nomor 29 Tahun 2022
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota No 10 Tahun 2021 Tentang Standar Harga Satuan Barang/Jasa Pemerintah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2022
ABSTRAK:
Dasar pertimbangan peraturan ini adalah bahwa dalam rangka perencanaan anggaran dan pengendalian pelaksanaan anggaran Kota Pagar Alam Tahun 2022 telah ditetapkan Peraturan Wali Kota Pagar Alam No 10 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan Barang/Jasa Pemerintah Kola Pagar Alam Tahun Anggaran 2022 dan dengan adanya dinamika perubahan komponen kebutuhan pada perangkal daerah untuk perencanaan dan pelaksanaan perubahan Anggaran Pendapat dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, perlu diakomodasi sehingga Peraturan Wali Kota Pagar Alam
No 10 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan Barang/Jasa Pemerintah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2022 perlu diubah
Dasar hukum peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No 8 Tahun 2001; UU No 23 Tahun 2014; Pemerintah No 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden No 33 Tahun 2020; Peraturan Wali Kota Pagar Alam No 10 Tahun 2021;
Dalam peraturan ini diatur tentang perubahan lampiran pada Peraturan Wali Kota No 10 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan Barang/Jasa pemerintah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2022.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Agustus 2022.
Mengubah Peraturan Wali Kota No 10 Tahun 2021 Tentang Standar Harga Satuan Barang/Jasa Pemerintah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2022
3 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Utara No. 29 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 40 Tahun 2015 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016
ABSTRAK:
bahwa Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 telah ditetapkan berdasarkan peraturan Bupati Barito Utara Nomor Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan Bupati Barito Utara Nomor 24 Tahun 2016 tentang perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 40 Tahun 2015 tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959;
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004;
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004;
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010;
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012;
Peraturan Mentari Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015;
Peraturan Daerah Kabupaten Bantu Utara Nomor 3 Tahun 2010;
Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatanya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Utara.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 September 2016.
Pengelolaan Keuangan Negara/DaerahProgram, Rencana Pembangunan dan Rencana KerjaStandar/Pedoman
Status Peraturan
Mencabut :
Permenhan No. 50 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia
Peraturan Menteri Pertahanan NO. 29, BN.2016/No.1257, peraturan.go.id : 13 hlm.
Peraturan Menteri Pertahanan tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Pertahanan ini mulai berlaku pada tanggal 26 Agustus 2016.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
