Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 10.685 peraturan dalam 0,052 detik

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 27 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Cap Keimigrasian

Abstrak

Kewarganegaraan dan Imigrasi Perizinan, Pelayanan Publik

Status Peraturan

Mengubah

Permenkumham No. 20 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Cap Keimigrasian
Permenkumham No. 28 Tahun 2018 tentang Cap Keimigrasian

Download file:

Permenkumham Nomor 27 Tahun 2023.pdf

Cap Keimigrasian - perubahan

2023

Peraturan Menteri Hukum dan HAM NO. 27, BN 2023 (848): 13 hlm.; peraturan.go.id

Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Cap Keimigrasian

ABSTRAK:

Dengan telah diundangkannya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2023 tentang Visa dan Izin Tinggal, perlu dilakukan penyesuaian terhadap jenis cap keimigrasian guna mendukung pelaksanaan pelayanan di bidang visa dan izin tinggal.
Dasar hukum Permenkumham ini adalah Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 39 Tahun 2008; UU Nomor 6 Tahun 2011; PP Nomor 31 Tahun 2013; Perpres Nomor 18 Tahun 2023; Permenkumham Nomor 44 Tahun 2015; Permenkumham Nomor 28 Tahun 2018; Permenkumham Nomor 41 Tahun 2021; dan Permenkumham Nomor 22 Tahun 2023.
Permenkumham ini mengubah ketentuan dan lampiran dalam Permenkumham Nomor 28 Tahun 2018.

CATATAN:

Peraturan Menteri Hukum dan HAM ini mulai berlaku pada tanggal 27 Oktober 2023.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 26 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 49 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Grasi

Abstrak

Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang Perizinan, Pelayanan Publik

Status Peraturan

Mengubah

Permenkumham No. 49 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Grasi

Download file:

Permenkumham Nomor 26 Tahun 2023.pdf

Tata Cara - Pengajuan - Grasi - perubahan

2023

Peraturan Menteri Hukum dan HAM NO. 26, BN 2023 (847): 8 hlm.; peraturan.go.id

Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 49 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Grasi

ABSTRAK:

Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam proses pengajuan permohonan grasi serta percepatan pemberian layanan di bidang grasi dan membangun sistem layanan hukum di bidang grasi secara elektronik, perlu mengubah Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 49 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Grasi.
Dasar hukum Permenkumham ini adalah Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 22 Tahun 2002; UU Nomor 39 Tahun 2008; Perpres Nomor 18 Tahun 2023; Permenkumham Nomor 49 Tahun 2016; dan Permenkumham Nomor 41 Tahun 2021.
Permenkumham ini mengubah beberapa ketentuan dalam Permenkumham Nomor 49 Tahun 2016.

CATATAN:

Peraturan Menteri Hukum dan HAM ini mulai berlaku pada tanggal 27 Oktober 2023.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 25 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia

Abstrak

Perizinan, Pelayanan Publik

Status Peraturan

Mencabut

Permenkumham No. 2 Tahun 2022 tentang Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia

Download file:

Permenkumham Nomor 25 Tahun 2023.pdf

Pelayanan Publik - Hak Asasi Manusia

2023

Peraturan Menteri Hukum dan HAM NO. 25, BN 2023 (815): 10 hlm.; peraturan.go.id

Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia

ABSTRAK:

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia sudah tidak sesuai dengan kebutuhan hukum dan perkembangan masyarakat saat ini, sehingga perlu diganti.
Dasar hukum Permenkumham ini adalah Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 39 Tahun 2008; UU Nomor 39 Tahun 2008; UU Nomor 25 Tahun 2009; PP Nomor 96 Tahun 2012; Perpres Nomor 18 Tahun 2023; dan Permenkumham Nomor 41 Tahun 2021.
Permenkumham ini mengatur tentang Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia (P2HAM) dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. P2HAM bertujuan: a. mewujudkan pelayanan publik Unit Kerja yang berpedoman pada Prinsip HAM; b. mewujudkan Unit Kerja yang memberikan pelayanan publik yang tidak diskriminatif, cepat, tepat, dan berkualitas; dan c. mewujudkan kepastian dan kepuasan penerima layanan serta penguatan akuntabilitas kinerja atas layanan publik yang diberikan.

CATATAN:

Peraturan Menteri Hukum dan HAM ini mulai berlaku pada tanggal 13 Oktober 2023.
Permenkumham ini mencabut Permenkumham Nomor 2 Tahun 2022.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 29 Tahun 2022

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Pemblokiran dan Pembukaan Pemblokiran Akses Perseroan Terbatas pada Sistem Administrasi Badan Hukum

Abstrak

Administrasi dan Tata Usaha Negara Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Perizinan, Pelayanan Publik

Status Peraturan

Mencabut

Permenkumham No. 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemblokiran dan Pembukaan Pemblokiran Akses Sistem Administrasi Badan Hukum Perseroan Terbatas
Permenkumham No. 24 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemblokiran dan Pembukaan Pemblokiran Akses Sistem Administrasi Badan Hukum Perseroan Terbatas

Download file:

Nomor 29 Tahun 2022.pdf

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 11 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian Hukum dan Asasi Manusia

Abstrak

Administrasi dan Tata Usaha Negara Perizinan, Pelayanan Publik Reformasi Birokrasi

Status Peraturan

Mencabut

Permenkumham No. 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2019 tentang Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Permenkumham No. 29 Tahun 2019 tentang Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Download file:

Nomor 11 Tahun 2022.pdf

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 6 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Layanan Legalisasi Apostille pada Dokumen Publik

Abstrak

Perizinan, Pelayanan Publik

Download file:

Nomor 6 Tahun 2022.pdf

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 2 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia

Abstrak

Hak Asasi Manusia Perizinan, Pelayanan Publik

Status Peraturan

Dicabut dengan

Permenkumham No. 25 Tahun 2023 tentang Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia

Mencabut

Permenkumham No. 27 Tahun 2018 tentang Penghargaan Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia

Download file:

Nomor 2 Tahun 2022.pdf

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 40 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Penerbitan Sertifikat Pendaftaran Badan Hukum Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama

Abstrak

Administrasi dan Tata Usaha Negara Perizinan, Pelayanan Publik Desa Badan Usaha Milik Desa Cipta Kerja

Download file:

40 Tahun 2021.pdf

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 26 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Syarat dan Tata Cara Pengenaan Tarif Nol Rupiah atas Pelayanan Jasa Hukum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum

Abstrak

PNBP / Penerimaan Negara Bukan Pajak Perizinan, Pelayanan Publik

Download file:

26 Tahun 2021.pdf

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 19 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Formasi Jabatan Notaris dan Penentuan Kategori Daerah

Abstrak

Perlindungan Konsumen Perizinan, Pelayanan Publik Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

Status Peraturan

Mencabut

Permenkumham No. 27 Tahun 2016 tentang Formasi Jabatan Notaris dan Penentuan Kategori Daerah

Download file:

19 Tahun 2021.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT