Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Besarnya Tarif dan Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Perizinan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Batabual
ABSTRAK:
bahwa Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber
Pendapatan Daerah yang penting guna membiayai
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Buru
Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pendelegasian sebagian
Kewenangan Bupati kepada Camat di lingkup Pemerintah
Kabupaten Buru, khususnya Kecamatan Batabual.
Dalam rangka meningkatkan kuaiitas dan
mendekatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang
pelayanan perrzinan dan non per:rzinan dengan
memperhatikan Kondisi Geografis Kecamatan Batabual
(daerah pesisir) dan Niiai investasi Usaha (modal peiaku
usaha) serta Penghasilan Masyarakat (upah penghasilan),
perlu mengoptima-lkan Peran Kecamatan sebagai perangkat
daerah terdepan dalam memberikan pelayanan publik;
bahwa untuk ketertiban dan kelancaran pelaksanaan
Pelayanan Administrasi Terpadu (Paten) perlu mengatur
Besarnya Tarif Dan Petunjuk Pelaksanaan Retribusi
Perizinan Pelayanan Administrasi Terpadu (Paten)
Kecamatan Batabual demi menjadikan Batabual yarrg
Sejahtera, Terbaik dan Membanggakan dalam Pelayanan.
Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu
ditetapkan Peraturan Bupati tentang Besarnya Tarif Dan
Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Perizinan Pelayanan
Administrasi Terpadu Kecam atan Batabual.
Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2000;Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Republik Indoensia Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 04 Tahun 2010; Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 43/KEP/M.PAN/2/2003; Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/25/M.PAN/2/2006; Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/26/M.PAN/2/2006; Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 05 Tahun 2001; Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 09 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 21 Tahun 2011;Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2014; Peraturan Bupati Buru Nomor 01 Tahun 2015.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Besarnya Tarif Dan
Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Perizinan Pelayanan
Administrasi Terpadu Kecam atan Batabual.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Juli 2017.
Penjelasan 6 Hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Magelang Nomor 39 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penggabungan Sekolah Dasar Negeri Tempak 1 dan Sekolah dasar Negeri Tempak 2 Kecamatan Candimulyo Kabupaten Magelang
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka efisiensi dan efektivitas dalam pembiayaan dan operasional kegiatan belajar mengajar perlu melaksanakan penggabungan Sekolah Dasar Negeri yang dipandang memungkinkan dan saling berdekatan dan Sekolah Dasar Negeri Tempak 1 dan Sekolah Dasar Negeri Tempak 2 Kecamatan Candimulyo terletak di lokasi yang berdekatan sehingga dapat dilakukan penggabungan maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penggabungan Sekolah Dasar Negeri Tempak 1 dan Sekolah Dasar Negeri Tempak 2 Kecamatan Candimulyo Kabupaten Magelang;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang penggabungan SD Negeri yang diberi nama SD Negeri Tempak 1 Kecamatan Candimulyo Kab Magelang;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Desember 2017.
2 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Tengah Nomor 39 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI JABATAN STRUKTURAL DINAS PERDAGANGAN KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
ABSTRAK:
dengan ditetapkanya Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah dan Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah, dipandang perlu menyusun Rincian Tugas dan Fungsi Jabatan Struktural Dinas Perdagangan Kabupaten Lampung Tengah.
UU No.28 Tahun 1959; UU No.33 Tahun 2004; UU No.12 Tahun 2011; UU No.5 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014; UU No.30 Tahun 2014; PP No.58 Tahun 2005; PP No.18 Tahun 2016; PP No.11 Tahun 2017; PP No.12 Tahun 2017; Permendagri No.70 Tahun 2011; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Perda Kabupaten Lampung Tengah No.9 Tahun 2016
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang rincian tugas dan fungsi jabatan struktural
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2017.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Trenggalek No. 39 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 39, Berita Daerah Kab. Trenggalek Tahun 2017 Nomor 39
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SANGGAR KEGIATAN BELAJAR
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan
Bupati Trenggalek Nomor 38 Tahun 2016 tentang
Pembentukan Unit Pelaksana Teknis sebagaimana diubah
dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 11 Tahun 2017
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor
38 Tahun 2016 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan,
Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sanggar
Kegiatan Belajar;
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik
Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Alih Fungsi
Sanggar Kegiatan Belajar Menjadi Satuan Pendidikan
Nonformal Sejenis; Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini
dan Pendidikan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan Nomor 1453 Tahun 2016 tentang Petunjuk
Teknis Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan
Belajar; Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah; Peraturan Bupati Kabupaten Trenggalek Nomor 38 Tahun
2016 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis (Berita
Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 38)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor
Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan
Bupati Kabupaten Trenggalek Nomor 38 Tahun 2016
tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis (Berita Daerah
Kabupaten Trenggalek Tahun 2017 Nomor 11);
Peraturan Bupati ini mengatur kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Sanggar Kegiatan Belajar dengan substansi:
(a) Maksud dan tujuan;
(b) Ruang lingkup;
(c) Kedudukan skb;
(d) Tugas dan fungsi;
(e) Susunan organisasi
(f) Tata kerja
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 April 2017.
13 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sambas Nomor 39 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pemusnahan Dan Penghapusan Barang Milik Daerah
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka mewujudkan akuntabilitas pengelolaan barang milik pemerintah kabupaten sambas perlu dilaksanakan pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah secara efisien,efektif dan akuntabel;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 27 Tahun 1959; UU No.17 Tahun 2003, UU No.1 Tahun 2004, UU No.15 Tahun 2004, UU No.33 tahun 2004, UU No.23 Tahun 2014, PP No.27 Tahun 2014, Perpres No.54 Tahun 2010, Permendagri No.13 tahun 2006, Perda no.4 Tahun 2016;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang ketentuan umum; pemusnahan; penghapusan; ketentuan penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 November 2017.
Peraturan Bupati ini memiliki 26 halaman dan 13 halaman lampiran;
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bantaeng Nomor 39 Tahun 2017
PERATURAN INTERNAL (HOSPITAL BY LAWS) RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF.Dr.H.M.ANWAR MAKKATUTU BANTAENG
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 39, BD.2017/NO.39
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERATURAN INTERNAL (HOSPITAL BY LAWS) RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF.Dr.H.M.ANWAR MAKKATUTU BANTAENG
ABSTRAK:
a. bahwa dengan adanya perubahan paradigma rumah
sakit dari lembaga sosial menjadi lembaga sosioekonomik, berdampak pada perubahan status rumah
sakit yang dapat dijadikan subyek hukum, maka dari
itu perlu adanya antisipasi dengan kejelasan tentang
peran dan fungsi dari masing-masing pihak yang
berkepentingan dalam pengelolaan rumah sakit;
b. bahwa untuk meningkatkan mutu pelayanan medis
maka perlu dibuatkan Peraturan Internal (Hospital By
Laws) Rumah Sakit sebagai acuan dalam melaksanakan
penyelenggaraan rumah sakit;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan
Internal (Hospital By Laws) Rumah Sakit Umum
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek
Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4431);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah
Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5072);
Dokumentasi dan Informasi Hukum|276
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 298);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Rumah sakit Layanan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor
23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Rumah
sakit Layanan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 159.b/1988
tentang Rumah Sakit;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 755/MENKES/PER
/IV/2011 tentang Penyelenggaraan Komite Medik di
Rumah Sakit;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2014
tentang Dewan Pengawas Rumah Sakit (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 360);
13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor
772/MENKES/SK/ VI/2002 tentang Pedoman
Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital By Laws);
14. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 631/MENKES/
SK/IV/2005 tentang Pedoman Peraturan Internal Staf
Medis (Medical Staff By Laws) di Rumah Sakit);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Bantaeng Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 6)
BAB I
KETENTUAN UMUM
BAB II
NAMA, VISI DAN MISI, MOTTO
BAB III
KEDUDUKAN RUMAH SAKIT
BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI RUMAH SAKIT
BAB V
KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB
PEMERINTAH DAERAH
BAB VI
STRUKTUR ORGANISASI
BAB VII
PEJABAT PENGELOLA RUMAH SAKIT
BAB VIII
TUGAS POKOK PEJABAT PENGELOLA
BAB IX
SATUAN PEMERIKSA INTERNAL (SPI)
BAB X
KOMITE-KOMITE
BAB XI
STAF MEDIS FUNGSIONAL (SMF)
BAB XII
INSTALASI
BAB XIII
PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA
BAB XIV
PERATURAN INTERNAL STAF MEDIK
BAB XV
TATA CARA REVIEW DAN PERBAIKAN PERATURAN
INTERNAL STAF MEDIS
BAB XVI
KERAHASIAAN INFORMASI MEDIS
BAB XVII
KEBIJAKAN, PEDOMAN DAN PROSEDUR
BAB XVIII
KERJASAMA / KONTRAK
BAB XIX
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
BAB XX
AKUNTANSI, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
BAB XXI
PEMBINAAN , PENGAWASAN, EVALUASI DAN PENILAIAN KINERJA
BAB XXII
TUNTUTAN UMUM
BAB XXIII
KETENTUAN LAIN-LAIN
BAB XXIV
KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Januari 2017.
TAHUN 2017 NOMOR 39
44
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Natuna Nomor 39 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 39, Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2017 Nomor 39
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pakaian Dinas, Tunjangan Perumahan, Tunjangan Tranfortasi, Belanja Rumah Tangga, Tenaga Ahli Alat Kelengkapan DPRD, Tenaga Ahli Fraksi Tunjangan Komunikasi Insentif, Pimpinan dan Anggota DPRD serta Dana Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Natuna
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati;
UU NO. 53 TAHUN 1999; UU NO. 25 TAHUN 2002; UU NO. 12 TAHUN 2011; UU NO. 23 TAHUN 2014; PERMENDAGRI NO. 62 TAHUN 2017; PERDA KAB NATUNA NO. 2 TAHUN 2017
PERATURAN INI MENJELASKAN TENTANG PAKAIAN DINAS, TUNJANGAN PERUMAHAN, TUNJANGAN TRANFORTASI, BELANJA RUMAH TANGGA, TENAGA AHLI ALAT KELENGKAPAN DPRD, TENAGA AHLI FRAKSI TUNJANGAN KOMUNIKASI INSENTIF, PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD SERTA DANA OPERASIONAL PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NATUNA
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 September 2017.
MENCABUT Peraturan Bupati Natuna Nomor 12 Tahun 2017 tentang Tunjangan Perumahan Bagi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2017; Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2017; Keputusan Bupati Natuna Nomor 75 Tahun 2017 tentang
Penetapan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD dan Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2017
11
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tangerang No. 39 Tahun 2017
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rumah sakit Umum Daerah Pakuhaji Kabupaten Tangerang pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang.
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 39, BD.2017/NO.39
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rumah sakit Umum Daerah Pakuhaji Kabupaten Tangerang pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang.
ABSTRAK:
bahwa sehubungan dengan telah terbentuknya Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Pakuhaji pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Bupati Nomor 115 Tahun 2016 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 115 Tahun 2016 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Pakuhaji Kabupaten Tangerang pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang;
1.UU No.14 Tahun 1950 ;2.UU No.23 Tahun 2000 ;3.UU No. 44 Tahun 2004 ;4.UU No. 5 Tahun 2014 ;5.UU No.23 Tahun 2014 ;6.PP No. 16 Tahun 1994 ;7.PP No. 18 Tahun 2016 ;8.PP No. 87 Tahun 1999;9.PP No.77 Tahun 2015;10.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 49 Tahun 2916 ;11.Perda Kab Tanggerang No.11 Tahun 2016
;12.Perbup Tanggerang No.88 Tahun 2016 ;13.Perbup Tanggerang No.115 Tahun 2016
1.ketentuan umum;2.kedudukan susunan organisasi;3.tugas dan rincian tugas;4.tata kerja;5.kepegawaian;6.pembiayaan;7.ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Juli 2017.
22 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pasuruan Nomor 39 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 39, BD Kab. Pasuruan Tahun 2017 No 39
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua atas Perbup Pasuruan No 27 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemungutan Pajak Air Tanah
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka peningkatan pendapatan Pajak Air Tanah dan pelaksanaan ketentuan Pasal 59 Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, maka perlu menetapkan Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemungutan Pajak Air Tanah dengan Peraturan Bupati;
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 65);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85);
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 1298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5161);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh wajib Pajak (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5179);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21Tahun 2011;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
20. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 20 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2002 tentang Nilai Perolehan Air yang digunakan Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah yang memberikan palayanan Publik Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Alam dan Gas Alam sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 93 Tahun 2003;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2016 Nomor 67);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
24. Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemungutan Pajak Air Tanah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2012.
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 27 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemungutan Pajak Air Tanah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 59 Tahun 2012 diubah sebagai berikut :
1. Ketentuan Pasal 1 angka 4 dan 5 diubah;
2. Ketentuan Pasal 1 diubah dengan menyisipkan 1 (satu) angka diantara angka 5 dan angka 6 yaitu angka 5A ;
3. Ketentuan Pasal 9 ayat (2) diubah;
4. Ketentuan dalam Lampiran I diubah;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 September 2017.
6 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Kuala No. 39 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Lalu Lintas dan Angkutan Sungai Yang Melintasi Jembatan Rumpiyang dan Jembatan Barito
ABSTRAK:
Jembatan mempunyai fungsi dan manfaat strategis
bagi masyarakat sebagai prasarana perhubungan dan
perekonomian yang sangat vital sehingga harus dijaga
keamanannya agar dapat berfungsi setiap saat. Dalam rangka menjamin keselamatan, keamanan
angkutan sungai dan perlindungan terhadap Jembatan
sebagai aset penting aktivitas masyarakat yang bertujuan
menigkatkan perekonomian masyarakat serta sebagai
perlindungan bangunan terapung milik masyarakat di
wilayah Kabupaten Barito Kuala, maka Pemerintah Daerah
perlu melakukan pengawasan sesuai kewenangan di bidang
perhubungan.
Dasar Hukum: Undang - Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2008; Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002; Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010; Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.52 Tahun 2012; Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 6 Tahun 2013; Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 93 Tahun 2014; Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 57 Tahun 2015; Keputusan Menteri Perhubungan KP 14 Tahun 2011; Keputusan Menteri Perhubungan KP 783 Tahun 2011; Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 720 Tahun 2012; Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 18 Tahun 2017.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Lalu Lintas dan Angkutan Sungai yang Melintasi Jembatan Rumpiyang dan Jembatan Barito. dengan ruang lingkup meliputi: Subjek dan Objek Lalu Lintas dan Angkutan Sungai; Prosedur Melintas; Kegiatan Jasa Layanan Kapal Bantu (Assist Boat); Ketentuan dan Persyaratan Jasa Pandu; Tarif Jasa Tunda/Assist; Pengawasan; dan Sanksi Administrasi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 April 2017.
10 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat