Peraturan Bupati (PERBUP) tentang DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA
ABSTRAK:
BAHWA UNTUK MELAKSANAKAN KETENTUAN DALAM PERMENDAGRI NOMOR 44 TAHUN 2016 TENTANG KEWENANGAN DESA, PERLU MENETAPKAN PERATURAN BUPATI TENTANG DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA
UU NOMOR 6 TAHUN 2014;
PP NOMOR 43 TAHUN 2014;
PERMENDAGRI NOMOR 111 TAHUN 2014;
PERMENDAGRI NOMOR 44 TAHUN 2016
PERATURAN INI MENGATUR TENTANG KETENTUAN UMUM; KRITERIA KEWENANGAN DESA; JENIS KEWENANGAN DESA; MEKANISME PELAKSANAAN KEWENANGAN DESA; PUNGUTAN DESA; PELAPORAN; PEMBINAAN DAN PENGAWASAN; PEMBIAYAAN; DAN KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 September 2018.
12 HALAMAN
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Buol Nomor 23 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUOL
ABSTRAK:
a. bahwa tambahan penghasilan diberikan untuk meningkatkan disiplin, kualitas pelayanan, kualitas kinerja, dan meningkatkan kesejahteraan pegawai negeri sipil;
b. bahwa peningkatan disiplin dan peningkatan kinerja Pegawai Negeri Sipil dapat didorong melalui pemberian tambahan penghasilan di Lingkungan pemerintah Kabupaten Buol yang berdampak pada perbaikan kualitas pelayanan masyarakat dan pelayanan aparatur oleh Pegawai Negeri Sipil sebagai bagian dari pelaku pembangunan di daerah;
c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Pasal 39 ayat (1) sampai engan ayat (8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terkahir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan, dan kriteria pemberian tambahan penghasilan ditetapkan dengan peraturan kepala daerah;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipiil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buol.
1. UU No. 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan UU No. 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan;
2. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. PP No. 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
Peraturan Bupati ini memuat antara lain:
a. Ketentuan Umum;
b. Kriteria Pemberian dan Besaran Tambahan Penghasilan;
c. Pengecualian dan Pengurangan;
d. Penilaian, Kewajiban dan Jam Kerja;
e. Pembinaan dan Pengawasan;
f. Pembiayaan dan Mekanisme Pembayaran;
g. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 September 2018.
Peraturan yang Dicabut: Peraturan Bupati Buol Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buol
11 Halaman, Lampiran: 3 Hlm
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Timur Nomor 23 Tahun 2018
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PEMBENTUKAN LEMBAGA SERTIFIKASI PENYELENGGARA PEMERINTAHAN DALAM NEGERI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
ABSTRAK:
bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 233 ayat (2) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,Kompetensi Pemerintahan dibuktikan dengan sertifikasi kompetensi; bahwa sesuai ketentuan Pasal 43 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 20 18 tentang Sistem Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Berbasis Kompetensi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah , perlu dibentuk Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintah Dalarn Negeri (LSP-PDN) Provinsi Kalimantan Timur; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Gubernur tentang Pembentukan Lembaga Peraturan Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi Kalimantan Timur.
Dasar Hukum: UU No. 25 Tahun 1956; UU No.5 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No. 18 Tahun 2016; PP No. 11 Tahun 2017; PERMENDAGRI No. 106 Tahun 2017; PERMENDAGRI No.11 Tahun 2018; PD No.9 Tahun 2016.
Untuk melaksanakan uji kompetensi, dibentuk LSP-PDN Provinsi Kalimantan Timur.Untuk mendukung pelaksanaan tugas LSP-PDN Provinsi Kalimantan Timur, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia menyediakan tempat operasional LSP-PDN beserta sarana dan prasarana Kesekretariatan LSP-PDN yang lokasinya di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Juli 2018.
13 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karawang Nomor 23 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pemadam Kebakaran Kelas A Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karawang
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Surat Gubernur Jawa Barat Nomor
061/29/Org tanggal 3 Januari 2018 Hal Rekomendasi
Pembentukan UPTD di Lingkungan Pemerintah Daerah
Kabupaten Karawang sebagai pelaksanaan ketentuan pasal
20 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan
Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah
perlu dilaksanakan kembali penataan Unit Pelaksana Teknis
Daerah di Lingkungan Perangkat Daerah Kabupaten
Karawang;
b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat
(3) Peraturan Bupati Karawang Nomor 70 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi
dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Karawang, perlu membentuk Unit Pelaksana
Teknis Daerah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana
Teknis Daerah Pemadam Kebakaran Kelas A pada Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karawang
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017, Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016, Peraturan Bupati Karawang Nomor 70 Tahun 2016
Ketentuan Umum, Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi; Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas; Tata Kerja;Kepegawaian,; Pembiayaan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Januari 2018.
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PEMADAM KEBAKARAN KELAS A PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
14 halaman (termasuk 1 lampiran)
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Garut Nomor 23 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sensus Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Klaten
ABSTRAK:
bahwa untuk meningkatkan tertib administrasi
pengelolaan Barang Milik Daerah dan guna
mendapatkan data yang akurat, akuntabel dan
dapat dipertanggungjawabkan, perlu dilakukan
sensus barang milik daerah sekurang-kurangnya
sekali dalam 5 (lima) tahun terhadap seluruh
barang inventaris daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan untuk memberikan
pedoman dalam pelaksanaan sensus barang milik
daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sensus
Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten
Klaten;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 2 Tahun 2017; Peraturan Bupati Klaten Nomor 36 Tahun 2016; Peraturan Bupati Klaten Nomor 61 Tahun 2016; Peraturan Bupati Klaten Nomor 55 Tahun 2017;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Pelaksanaan Sensus BMD
Bab III
Bab IV Kodefikasi
Bab V Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Agustus 2018.
17 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 23 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 23, BD. Kab. Minahasa Selatan Tahun 2018 Nomor 23
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tahun Anggaran 2018
ABSTRAK:
Dalam rangka memenuhi modal dasar sesuai ketentuan pasal 2 ayat 1 Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan, maka perlu menambah penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan kepada Perusahaan Daerah Air Minum TA 2018.
- UU No. 10 Tahun 2003;
- UU No. 1 Tahun 2004;
- UU No. 33 Tahun 2004;
- UU No. 12 Tahun 2011;
- UU No. 23 Tahun 2014 , sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015;
- PP No. 58 Tahun 2005;
- PP No. 39 Tahun 2007;
- PP No. 27 Tahun 2014;
- Permendagri No. 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011;
- Permendagri No. 80 Tahun 2015;
- Perda Kab. Minahasa Selatan No. 2 Tahun 2013;
- Perda Kab. Minahasa Selatan No. 1 Tahun 2015;
- Perda Kab. Minahasa Selatan No. 5 Tahun 2017;
- Perbup Minahasa Selatan No. 53 Tahun 2017.
Peraturan ini mengatur tentang bentuk dan jumlah penyertaan modal serta tanggung jawab direktur perusahaan daerah air minum.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Juli 2018.
4 halaman terdiri dari 2 halaman batang tubuh (6 pasal)
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tabalong Nomor 23 Tahun 2018
KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH KABUPATEN TABALONG DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 23, BD.2018/NO.23
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Kabupaten Tabalong Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
ABSTRAK:
untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Kabupaten Tabalong Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah 81 Tahun 2012; Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017; Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.10 Tahun 2018, Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 7 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalongn Nomor 9 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalongn Nomor 18 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalongn Nomor 5 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalongn Nomor 14 Tahun 2017; Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2016; Peraturan Bupati Tabalong Nomor 91 Tahun 2016
Peraturan Bupati Tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Kabupaten Tabalong Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Meliputi: KETENTUAN UMUM, ARAH KEBIJAKAN JAKSTRADA KABUPATEN, PENYELENGGARAAN JAKSTRADA, PENDANAAN, KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Oktober 2018.
Peraturan Menag No. 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Statuta Institut Agama Kristen Negeri Tarutung
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 23, Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 Nomor 23 Seri E
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 29 TAHUN 2016 TENTANG PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI DAERAH
ABSTRAK:
Menimbang: bahwa dalam rangka menyesuaikan dengan perkembangan
kebutuhan, perekonomian dan fluktuasi harga serta sesuai
ketentuan Pasal 155 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah, perlu melakukan perubahan terhadap tarif retribusi
pemakaian kekayaan daerah pada Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Provinsi Jawa Timur yang diatur dalam
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2012
tentang Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 15 Tahun 2013
dengan menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 29 Tahun
2016 tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Daerah;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan
Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun
1950 tentang Perubahan Dalam Undang-Undang Nomor
2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan Peraturan Negara
Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5533);
4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun2012 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah ProvinsiJawa Timur Tahun 2012 Nomor 1 Seri B, TambahanLembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DaerahProvinsi Jawa Timur Nomor 15 Tahun 2013 tentangPerubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa TimurNomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah (LembaranDaerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 Nomor 1 Seri B,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor36);
5. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 29 Tahun 2016
tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Daerah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur
Nomor 24 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas
Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 29 Tahun 2016
tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Daerah;
peraturan ini mengenai perubahan kedua atas pergub jatim no. 29 tahun 2016 tentang penyesuaian tarif retribusi daerah . peraturan ini meliputi : perubahan Ketentuan mengenai Penyesuaian Tarif Retribusi
Daerah angka II. RETRIBUSI JASA USAHA huruf A.
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH angka 11.
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI
JAWA TIMUR angka a. UPT Pengujian Sertifikasi Mutu Barang
dan Lembaga Tembakau Surabaya dan Jember
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Mei 2018.
jumlah 16 halaman + lampiran 1 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
