PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 1.355 peraturan dalam 0,013 detik

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 156/PMK.02/2013
• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu
APBN
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PMK No. 171/PMK.02/2013 tentang Petunjuk Penyusunan dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
Mengubah
  1. PMK No. 29/PMK.02/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.02/2012 tentang Petunjuk Penyusunan dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
  2. PMK No. 160/PMK.02/2012 tentang Petunjuk Penyusunan dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
Download file:
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 40/PMK.02/2013
• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu
APBN Kesehatan
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PMK No. 205/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Iuran Jaminan Kesehatan Penerima Penghasilan Dari Pemerintah
Mengubah
  1. PMK No. 35/PMK.02/2011 tentang Tata Cara Perhitungan, Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana APBN yang Kegiatannya Dilaksanakan oleh PT Askes (Persero)
Download file:
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 67/PMK.05/2013
• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu
APBN
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PMK No. 143/PMK.05/2018 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia
Mencabut
  1. Keputusan Bersama Menteri Keuangan Nomor 630/KMK.06/2004 dan Menteri Pertahanan Nomor MOU/04/M/XII/2004 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Modal dan Belanja Lain-Lain di Lingkungan Departemen Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia
Download file:
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 36/PMK.02/2013
• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu
APBN
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PMK No. 42/PMK.02/2016 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Belanja Dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08) Ke Bagian Anggaran Kementerian Negara/Lembaga
Mencabut
  1. PMK No. 165/PMK.02/2011 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Belanja Dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelola Belanja Lainnya (BA 999.08) Ke Bagian Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2011
Download file:
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 91/PMK.02/2013
• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu
APBN Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah
Status Peraturan
Mengubah
  1. PMK No. 31/PMK.02/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.02/2012 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2013
  2. PMK No. 37/PMK.02/2012 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2013
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 160/PMK.06/2013
• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu
APBN
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PMK No. 113/PMK.06/2019 tentang Balai Lelang
Download file:
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 196/PMK.07/2013
• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu
APBD APBN Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Standar/Pedoman
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 203/PMK.05/2013
• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu
APBN Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PMK No. 147/PMK.05/2021 tentang Pengelolaan Saldo Anggaran Lebih
Mengubah
  1. PMK No. 206/PMK.05/2010 tentang Pengelolaan Saldo Anggaran Lebih
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 113/PMK.08/2013
• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu
APBN Pengadaan Barang/Jasa
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PMK No. 220/PMK.08/2015 tentang Tata Cara Pembiayaan Proyek/Kegiatan Melalui Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 167/PMK.07/2013
• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu
APBN

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan