Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 44, Berita Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2021 Nomor 44
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEMBERDAYAAN MASYARAKAT SUKU LAUT KABUPATEN LINGGA
ABSTRAK:
untuk mewujudkan kehidupan yang layak dan bermartabat, serta untuk memenuhi hak atas kebutuhan dasar masyarakat suku laut, maka pemerintah daerah menerapkan affermative action dalam hal pemberdayaan secara terencana, terarah, dan berkelanjutan
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No 39 Tahun 1999; UU No. 31 Tahun 2003; UU No. 17 Tahun 2007; UU No. 27 Tahun 2007; UU No. 11 Tahun 2009; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 11 Tahun 2010; UU No. 13 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 3 Tahun 2014; UU No. 5 Tahun 2017; PP No. 39 Tahun 2012; PP No. 63 Tahun 2013; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Permendikbud No. 10 Tahun 2014
Peraturan Bupati ini berisi prinsip, maksud, tujuan dan ruang lingkup penyelenggaraan pemberdayaan komunitas masyarakat suku laut serta pembentukan tim koordinasi untuk mendukung kelancaran pelaksanaan koordinasi lintas sektor demi kelancaran kegiatan pemberdayaan tersebut.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Mei 2021.
PEDOMAN PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 44,
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Landak
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Landak.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 28 Tahun 1999, UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001, UU No. 55 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2000, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 13 Tahun 2006, UU No. 25 Tahun 2009, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015, PP No. 32 Tahun 1950, PP No. 68 Tahun 1999, PP No. 71 Tahun 2000, PP No. 79 Tahun 2005, PP No. 38 Tahun 2007, PP No. 41 Tahun 2007, PP No. 53 Tahun 2010, Perpres No. 55 Tahun 2012, Kepres No. 74 Tahun 2001, Permendagri No. 25 Tahun 2007, Perda Kab. Landak No. 9 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Landak No. 18 Tahun 2013.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Sumber dan Materi Pengaduan, Administrasi Pengaduan, Penanganan Pengaduan, Pelaporan, Pemantauan dan Pemutakhiran, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 September 2016.
6 Halaman; Lampiran : 1 Halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Wonosobo Nomor 45 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Perlindungan bagi Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak
ABSTRAK:
bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan berbasis gender dan anak adalah pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi. Bahwa kekerasan berbasis gender dan anak harus mendapatkan perlindungan, baik dari pemerintah daerah dan/atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga dan masyarakat. Bahwa berdasarkan UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan UU No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pemerintah Daerah bersama masyarakat berkewajiba melakukan upaya pencegahan dan perlindungan bagi korban kekerasan berbasis gender dan anak.
UU No.13 Tahun 1950; UU No.7 Tahun 1984; UU No.3 Tahun 1997; UU No.39 Tahun 1999; UU No.23 Tahun 2002; UU No.13 Tahun 2003; UU No.23 Tahun 2004; UU No.13 Tahun 2006; UU No.21 Tahun 2007; UU No.11 Tahun 2009; UU No.36 Tahun 2009; UU No.12 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah No.6 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah No.50 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 2008; Perda Kabupaten Wonosobo No.2 Tahun 2012; Perda Kabupaten Wonosobo No.5 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Asas, Prinsip, Tujuan, Ruang Lingkup, Hak-Hak Korban, Kewajiban Dan Kewenangan Pemerintah Daerah, Kelembagaan, Penyelenggaraan Perlindungan, Koordinasi Dan Kerja Sama, Pertisipasi Masyarakat, Monitoring Dan Pelaporan, Pengendalian, Pembinaan Dan Pengawasan, Pembiayaan, Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2017.
Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati wonosobo Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pusat Penyelenggaraan dan Pelayanan Terpadu Berbasis Gender dan Anak di Kabupaten Wonosobo (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2008 Nomor 14) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
13 hlm
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Barat Nomor 45 Tahun 2019
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan pengarusutamaan gender di
Daerah Provinsi Jawa Barat, diperlukan strategi
pengintegrasian gender melalui perencanaan,
penyusunan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan,
dan evaluasi;
b. bahwa sebagai pedoman dalam pen5rusunan strategi
pengintegrasian gender di lingkungan Pemerintah
Daerah Provinsi Jawa Barat, telah ditetapkan Peraturan
Gubenur Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2Ol3 tentang
Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender
di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat;
c. bahwa untuk harmonisasi dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan, perlu dilakukan perubahan
terhadap Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 1
Tahun 2Ol3 sebagairr'ana dimaksud pada huruf b;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang
Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Lingkungan
Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 , Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2Ol4, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2OO8,Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2O13, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun
2Ol4, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun
2017, Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2OlO , Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor
0260 lKep. 1 IOS-DPSAKB /2017
terdiri dari 4 bab, 22 pasal
KETENTUAN UMUM , PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN , PEMANTAUAN DAN EVALUASI SERTA PELAPORAN, KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Agustus 2019.
PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
15 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Lubuk Linggau Nomor 45 Tahun 2013
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah Di Kota Lubuklinggau
ABSTRAK:
Memperhatikan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000, mengamanatkan bagi lembaga Pemerintah baik tingkat pusat maupun daerah untuk mengintegrasikan pengarusutamaan gender dalam pembangunan; Dalam penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan pelayanan masyarakat dapat berjalan efektif dan efisien untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender, maka diperlukan strategi pengintegrasian gender yang tercermin dalam penyusunan perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, daan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di daerah yang responsif gender; Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah di Kota Lubuklinggau.
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini, yaitu sebagai berikut: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010; Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Walikota Lubuklinggau Nomor 33 Tahun 2008.
Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah di Kota Lubuklinggau, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur pula antara lain mengenai azaz, maksud dan tujuan; perencanaan dan pelaksanaan; pengorganisasian; pelaporan; pemantauan dan evaluasi; serta pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 25 September 2013.
Hak Asasi ManusiaPNBP / Penerimaan Negara Bukan Pajak
Status Peraturan
Dicabut dengan :
PP No. 28 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Diubah dengan :
PP No. 45 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2014 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia
PP No. 10 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2014 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia
Mencabut :
PP No. 38 Tahun 2009 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Kabupaten Kubu Raya Periode Tahun 2011-2014
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Kabupaten Kubu Raya Periode Tahun 2011-2014, Pasal 3 ayat (2) menyatakan seluruh Bupati wajib melaksanakan RANHAM sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing serta memperhatikan kondisi dan permasalahan di daerah;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.39 Tahun 1999, UU No.26 Tahun 2000, UU No.32 Tahun 2004, UU No.35 Tahun 2007, UU No.12 Tahun 2011, Perpres No.23 Tahun 2011, Perda Kubu Raya No.2 Tahun 2008, Perda Kubu Raya No.14 Tahun 2009.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA KABUPATEN KUBU RAYA PERIODE TAHUN 2011-2014 dalam 10 pasal.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2011.
4 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Cilegon Nomor 46 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Gerakan Cilegon Bebas Pasung
ABSTRAK:
Bahwa pelayanan kesehatan jiwa bagi setiap orang dan jaminan hak orang dengan gangguan jiwa belum dapat diwujudkan secara optimal.
UU No 39 Th 1999; UU No 15 Th 1999; UU No 36 Th 2009; UU No 18 Th 2014; UU No 23 Th 2014 yang telah diubah UU No 9 Th 2015; Perpres No 33 Th 2018; Permenkes RI No 54 Th 2017.
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengarusutamaan Gender
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 dan Pasal
48 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun
2022 tentang Pengarusutamaan Gender, maka perlu
menetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk
Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor
2 Tahun 2022 tentang Pengarusutamaan Gender;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun
2022; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015;
Di dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang Ketentuan Umum, Tata Cara Penyusunan Rencana Kebijakan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan PUG, Pembinaan, Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Responsif Gender, Tata Cara Pengawasan dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 04 September 2023.
29 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
