Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Tahun: 2022

Menemukan 21.413 peraturan dalam 0,084 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tulungagung Nomor 38 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN TULUNGAGUNG

Abstrak

Struktur Organisasi

Download file:

PERBUP NOMOR 38 TAHUN 202...ATEN TULUNGAGUNG.pdf

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN TULUNGAGUNG

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 38, Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 Nomor 38

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN TULUNGAGUNG

ABSTRAK:

Menimbang: a. bahwa dalam rangka implementasi Program Prioritas Nasional Penyederhanaan Birokrasi, dipandang perlu melakukan perubahan terhadap susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi serta tata kerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Tulungagung; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2021, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Keija Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Tulungagung.
Mengingat: 1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546); 2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100-441 Tahun 2019 tentang Nomenklatur Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Di Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik; 3. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2021 Nomor 1 Seri D).
Materi Pokok pada Peraturan ini memuat tentang KETENTUAN UMUM, KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL, TATA KERJA, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN, KETENTUAN PENUTUP, LAMPIRAN.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Januari 2022.
13 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lombok Barat Nomor 38 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Pelestarian Kebudayaan Daerah

Abstrak

Pariwisata dan Kebudayaan

Download file:

Perbup Lobar No.38 Tahun ...ebudayaan Daerah.pdf

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bojonegoro Nomor 38 Tahun 2022

• Berlaku mulai setahun yang lalu

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BOJONEGORO NOMOR 16 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Abstrak

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Download file:

Perbub_nomor_38_thn_2022_...ahan_atas_perbub.pdf

PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 38, BD Kabupaten Bojonegoro Tahun 2022 No 38; https://jdih.bojonegorokab.go.id/upload/531/Perbub_nomor_38_thn_2022_ttg_perubahan_atas_perbub.pdf

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BOJONEGORO NOMOR 16 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

ABSTRAK:

a. bahwa berdasarkan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian bantuan sosial, maka dilakukan penyempurnaan pengaturan pada mekanisme pemberian bantuan sosial yang direncanakan sehingga perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Oaerah-Oaerah Kabupaten/Kota Oalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Oaerah Tingkat II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor I Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20 I l tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa ka1i terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang• Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang• Undang Nomor I Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021 Nomor 16), diadakan perubahan sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal 31 diubah: 2. Diantara Pasal 31 dan Pasal 32 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 31 A:

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Desember 2022.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lumajang Nomor 38 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN BUPATI LUMAJANG NOMOR 88 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

Abstrak

APBD

Download file:

Perbup-No-38_2022-tentang...-Tahun-Anggaran-.pdf

APBD

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 38, BD Kabupaten Lumajang Nomor 38 Tahun 2022

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN BUPATI LUMAJANG NOMOR 88 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

ABSTRAK:

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 906/2114/SJ tentang Hasil Inventarisasi dan Pemetaan Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Terkait Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2022, Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Dana Reboisasi Tahun Anggaran 2022, Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau Tahun Anggaran 2022, Usulan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dan Kementerian Kesehatan; b. bahwa untuk menindaklajuti hasil Fasilitasi Penyusunan Rancangan Kegiatan dan Penganggaran Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau Tahun Anggaran 2022 tanggal 14 Maret 2022; c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 6 Peraturan Bupati Lumajang Nomor 12 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran.
1. Pasal 18 ayat (6) UU Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; 2. UU Nomor 12 Tahun 1950; 3. UU Nomor 17 Tahun 2003; 4. UU Nomor 1 Tahun 2004; 5. UU Nomor 25 Tahun 2004; 6. UU Nomor 28 Tahun 2009; 7. UU Nomor 15 Tahun 2019; 8. UU Nomor 9 Tahun 2015; 9. UU Nomor 1 Tahun 2022; 10. PP Nomor 109 Tahun 2000; 11. PP Nomor 55 Tahun 2005; 12. PP Nomor 71 Tahun 2010; 13. PP Nomor 12 Tahun 2017; 14. PP Nomor 18 Tahun 2017; 15. PP Nomor 56 Tahun 2018; 16. PP Nomor 12 Tahun 2019; 17. PP Nomor 13 Tahun 2019; 18. Permendagri Nomor 62 Tahun 2017; 19. Permendagri Nomor 90 Tahun 2019; 20. Permendagri Nomor 77 Tahun 2020; 21. Permendagri Nomor 9 Tahun 2021; 22. Permendagri Nomor 27 Tahun 2021; 23. Perda Kabupaten Lumajang Nomor 13 Tahun 2021; 24. Perda Kabupaten Lumajang Nomor 18 Tahun 2016; 25. Perda Kabupaten Lumajang Nomor 10 Tahun 2017; 26. Perda Kabupaten Lumajang Nomor 3 Tahun 2018; 27. Perda Kabupaten Lumajang Nomor 10 Tahun 2018; 28. Perda Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2019; 29. Perda Kabupaten Lumajang Nomor 10 Tahun 2020; 30. Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2022.
1. Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp2.107.764.607.531,00 (dua triliun seratus tujuh miliar tujuh ratus enam puluh empat juta enam ratus tujuh ribu lima ratus tiga puluh satu rupiah); 2. Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp2.335.672.385.194,00 (dua triliun tiga ratus tiga puluh lima miliar enam ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus delapan puluh lima ribu seratus sembilan puluh empat rupiah); 3. Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp227.907.777.663,00 (dua ratus dua puluh tujuh miliar sembilan ratus tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh tiga rupiah); 4. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp162.907.840.200,00 (seratus enam puluh dua miliar sembilan ratus tujuh juta delapan ratus empat puluh ribu dua ratus rupiah).

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juli 2022.
32 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Nias Utara Nomor 38 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Pola Tata Kelola Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Kelas D Pratama Kabupaten Nias Utara

Abstrak

Standar/Pedoman

Download file:

PERBUP Nomor 38 Tahun 202...paten Nias Utara.pdf

POLA – TATA – KELOLA – UNIT – PELAKSANA – TEKNIS – DAERAH – RUMAH – SAKIT – KELAS – D – PRATAMA – KABUPATEN – NIAS – UTARA

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 38, BERITA DAERAH KABUPATEN NIAS UTARA TAHUN 2022 NOMOR 190

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pola Tata Kelola Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Kelas D Pratama Kabupaten Nias Utara

ABSTRAK:

Bahwa berdasarkan Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mengamanatkan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan; bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu penerapan sistem Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Kelas D Pratama Kabupaten Nias Utara, dengan tujuan untuk memberikan layanan umum secara lebih efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat sejalan dengan Praktek Bisnis Yang Sehat, untuk membantu pencapaian tujuan pemerintah daerah yang pengelolaannya dilakukan berdasarkan kewenangan yang didelegasikan oleh Kepala Daerah; bahwa salah satu persyaratan administratif penerapan sistem Badan Layanan Umum Daerah berdasarkan Pasal 36 huruf b dan Pasal 38 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah adalah Pola Tata Kelola Unit Pelaksana Teknis Daerah yang ditetapkan melalui Peraturan Bupati;
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021, Peraturan Presiden 77 Tahun 2015, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 971/MENKES/PER/ XI/2009, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1438/MENKES/PER/ IX/2010, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 755/MENKES/PER/ IV/2011, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 49 Tahun 2013, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2016, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 772/Menkes/SK/VI/2002, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/SK/II/2008, Peraturan Daerah Kabupaten Nias Utara Nomor 7 Tahun 2016, dan Peraturan Bupati Nias Utara Nomor 52 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nias Utara Nomor 15 Tahun 2020.
Peraturan ini berisi tentang: KETENTUAN UMUM, MAKSUD DAN TUJUAN, RUANG LINGKUP, PRINSIP POLA TATA KELOLA, TATA KELOLA KORPORASI RUMAH SAKIT (Sejarah dan Identitas, Visi, Misi, Motto, dan Nilai-Nilai, Kedudukan Rumah Sakit, Tujuan, Tugas Pokok dan Fungsi, Kedudukan dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Kabupaten, Dewan Pengawas), SUSUNAN ORGANISASI RUMAH SAKIT (Struktur Organisasi, Pengelola BLUD, Pengangkatan Pejabat Pengelola, Persyaratan Pejabat Pengelola, Tugas dan Fungsi Pejabat Pengelola, Pemberhentian Pejabat Pegelola, Rapat Pengelola, Organisasi Pelaksana/Instalasi dan Unit, Kelompok Jabatan Fungsional, Komite Rumah Sakit, Satuan Pengawas Internal), PROSEDUR KERJA, PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA (Pegawai Rumah Sakit, Pejabat Pengelola dan Pegawai, Penghargaan dan Sanksi, Rotasi dan Mutasi Pegawai, Disiplin Pegawai, Pemberhentian Pegawai), PENGELOLAAN SUMBER DAYA LAIN, PENGELOLAAN LINGKUNGAN RUMAH SAKIT, PENGELOLAAN KEUANGAN (Umum, Struktur Anggaran, Perencanaan dan Penganggaran, Pelaksanaan Anggaran, Pengelolaan Belanja, Pengelolaan Barang, Tarif Layanan, Piutang dan Utang/Pinjaman, Kerja Sama, Penyelesaian Kerugian, Pelaporan dan Pertanggungjawaban), GAJI DAN JASA PELAYANAN, STANDAR PELAYANAN, PERATURAN INTERNAL STAF MEDIS (MEDICAL STAF BYLAWS), HAK DAN KEWAJIBAN SERTA KERAHASIAAN DAN INFORMASI MEDIS, PERATURAN INTERNAL STAF KEPERAWATAN (NURSING STAF BYLAWS), PEMBINAAN DAN PENGAWASAN, EVALUASI DAN PENILAIAN KINERJA, dan PENUTUP.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Agustus 2022.
48 HLM

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Agam Nomor 38 Tahun 2022

Prioritas Penggunaan Alokasi dan Nagari Tahun 2023

Abstrak

Administrasi dan Tata Usaha Negara Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Download file:

PERBUP NO.38 THN 2022.pdf

Administrasi dan Tata Usaha Negara - Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 38, BERITA DAERAH KABUPATEN AGAM TAHUN 2022 NOMOR 38

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Prioritas Penggunaan Alokasi dan Nagari Tahun 2023

ABSTRAK:

bahwa Alokasi Dana Nagari merupakan salah satu pendapatan Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang digunakan untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan Nagari khususnya dalam penyelenggaraan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Nagari; bahwa untuk penyelarasan kegiatan Nagari dengan program prioritas kabupaten perlu mengatur pedoman dalam menentukan kegiatan yang dibiayai dengan Alokasi Dana Nagari; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Prioritas Penggunaan Alokasi Dana Nagari Tahun 2023;
Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014
Pengaturan prioritas penggunaan ADN bertujuan untuk: a. mempercepat pencapaian agenda yang menjadi prioritas daerah. b. menentukan kegiatan bagi penyelenggaraan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Nagari yang dibiayai oleh ADN; c. menyelaraskan prioritas kegiatan Nagari dengan prioritas program Daerah; dan d. sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah dalam pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penggunaan ADN.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
11 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 38 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2022

Abstrak

APBD

Status Peraturan

Diubah dengan

PERBUP Kab. Temanggung No. 50 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2022

Mengubah

Peraturan Bupati Temanggung Nomor 107 Tahun 2021

Download file:

PERBUP_NO_38_TAHUN_2022_T...UBAHAN_APBD_2022.pdf

PENJABARAN APBD-TEMANGGUNG-2022

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 38, BD.2022/NO.38

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2022

ABSTRAK:

a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2022, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 2/PMK.07/2022 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2022, maka Peraturan Bupati Temanggung Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 10 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2022 perlu disesuaikan; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2022;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2021; Peraturan Bupati Temanggung Nomor 107 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 10 Tahun 2022
Peraturan tersebut mengatur mengenai perubahan terhadap beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2022

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 April 2022.
Peraturan Bupati Temanggung Nomor 107 Tahun 2021
12

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cirebon Nomor 38 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Perubahan Atas Peraturan Bupati nomor 165 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggara 2022

Abstrak

APBD

Download file:

PERBUP 38 2022.pdf

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lamandau Nomor 38 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Lamandau

Abstrak

Struktur Organisasi

Status Peraturan

Mencabut

Peraturan Bupati Lamandau Nomor 33 Tahun 2013 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamandau

Download file:

Perbup Kab. Lamandau No 3...bupaten Lamandau.pdf

KEDUDUKAN, sotk BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN LAMANDAU

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 38, BD.2022/No.842

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Lamandau

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka mewujudkan birokrasi yang dinamis dan profesional sebagai upaya peningkatan efektivitas dan efisiensi guna mendukung kinerja pemerintah daerah, perlu dilakukan penyederhanaan birokrasi melalui penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional; b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah mengamanatkan bahwa Perangkat Daerah yang pelaksanaan tugas dan fungsinya telah dapat dilaksanakan oleh kelompok jabatan fungsional, menghapus unit organisasi yang tugas dan fungsinya telah digantikan secara penuh oleh kelompok jabatan fungsional; c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Jabatan Fungsional, mengamanatkan bahwa penyetaraan jabatan dilakukan pada instansi Daerah; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamandau;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah; 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah; 5. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 Ten tang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil; 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional; 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi; dan 11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 7 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau.
1. Ketentuan Umum; 2. Kedudukan, Tugas Fungsi Dan Susunan Organisasi; 3. Tugas, Fungsi Dan Uraian Tugas; 4. Kelompok Jabatan; 5. Kepegawaian Dan Eselon; 6. Tata Kerja Dan Laporan; 7. Pendanaan; dan 8. Ketentuan Peralihan.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 April 2022.
Mencabut Peraturan Bupati Lamandau Nomor 33 Tahun 2013 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamandau
17

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Buleleng Nomor 38 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK HIBURAN

Abstrak

Perpajakan

Download file:

2022pb5108038.pdf

TENTANG-TATA-CARA-PEMUNGUTAN-PAJAK-HIBURAN

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 38, Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2022 Nomer 38

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK HIBURAN

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka mengoptimalkan Pengelolaan Pajak Hiburan, guna meningkatkan pendapatan asli Daerah perlu diatur Tata Cara Pemungutan Pajak Hiburan,bahwa Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Hiburan sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kondisi saat ini sehingga perlu ditinjau,bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Hiburan.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958,Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011,Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014,Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 ,Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016,Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021,Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011,
Pasal 1 Ketentuan Umum Pasal 29 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. asal 28 Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2017

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Juni 2022.
25 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Tahun: 2022

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Juli 2022.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Januari 2022.