Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran
ABSTRAK:
untuk melaksanakan PP No.12 Tahun 2019 Pasal 164 ayat (7) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran;
UUD NRI Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah UU No.7 Tahun 2000; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah UU No.11 Tahun 2020; PP No.12 Tahun 2019; Permendagri No.77 Tahun 2020
Peraturan Bupati Kutai Timur ini mengatur tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran. Ketentuan Pelaksanaan: (1) Pihak terkait SKPD mengusulkan pergeseran anggaran berdasarkan situasi dan
kondisi pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan. (2) Atas usulan tersebut: a. TAPD mengidentifikasi perubahan Peraturan Daerah tentang APBD yang di perlukan jika pergeseran anggaran merubah Perda tentang APBD; b. Sekretaris Daerah/PPKD/Pengguna Anggaran memberikan persetujuan jika pergeseran anggaran tidak merubah Perda tentang APBD. (3) Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran menyiapkan perubahan DPA SKPD sebagai dasarpelaksanaan pergeseran anggaran. Perubahan DPA SKPD di setujui oleh Sekretaris Daerah dan disahkan oleh PPK
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Oktober 2021.
15 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Seluma Nomor 28 Tahun 2020
STANDAR BIAYA MASUKAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SELUMA
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 28, Berita Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2020 Nomor 28
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Biaya Masukan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat ( 1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang standar harga satuan regional, kepala daerah menetapkan standar harga satuan biaya honorarium, perjalanan dinas dalam negeri, rapat atau pertemuan di dalam dan di luar kantor, pengadaan kendaraan dinas, dan pemeliharaan berpedoman pada standar harga satuan regional sebagaimana diatur dalam Pasal 1 dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatuhan dan kewajaran;
b. bahwa berdasarkan pasal 3 ayat (2) Peraturan Presiden
Nomor 33 Tahun 2020 tentang standar harga satuan
regional, kepala daerah dapat menetapkan standar harga satuan selain sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektifitas, kepatuhan dan kewajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. bahwa dalam rangka mewujudkan perencanaan dan
pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seluma yang efisien dan efektif, perlu ditetapkan Standar Biaya Masukan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Masukan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma
1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2003
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 20
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
MENGATUR MENGENAI STANDAR BIAYA MASUKAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH, DISERTAI DENGAN LAMPIRAN BERUPA RINCIAN BESARAN STANDAR BIAYA MASUKAN
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Oktober 2020.
Dalam hal terdapat perubahan atas standar biaya masukan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini, perubahan tersebut ditetapkan kembali dengan Peraturan Bupati
7
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karang Asem Nomor 28 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 28, Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2021 Nomor 28
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
bahwa memperhatikan adanya usulan penyesuaian dan pergeseran anggaran pada objek belanja, rincian objek belanja dan sub rincian objek belanja, penyesuaian anggaran atas petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis kegiatan yang didanai dari Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK Fisik) dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik (DAK Non Fisik), serta penyesuaian pelaksanaan program dan kegiatan yang didanai dari anggaran transfer lainnya perlu ditindaklanjuti melalui pergeseran anggaran, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021; Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 5 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 3 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 6 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 9 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 10 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 3 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 4 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 8 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 10 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 11 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 15 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 16 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 17 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 18 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 19 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 20 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 22 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 23 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 24 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 25 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 26 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 4 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 5 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 6 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 7 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 8 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 12 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 15 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 2 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 10 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 2 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 18 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 37 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 59 Tahun 2020;
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 28, BD NOMOR 28 TAHUN 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang BATAS WAKTU PENYETORAN HASIL PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH, RETRIBUSI DAERAH, DAN LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH DENGAN PEMBAYARAN TUNAI DAN NON TUNAI
ABSTRAK:
KONDISI GEOGRAFIS SULIT TERJANGKAU; PP NOMOR 12 TAHUN 2019 PASAL 137
UU NOMOR 29 TAHUN 1959; UU NOMOR 28 TAHUN 2009; UU NOMOR 9 TAHUN 2015; PP NOMOR 12 TAHUN 2019; PP NOMOR 69 TAHUN 2010; PERMENDAGRI NOMOR 21 TAHUN 2011
BAB I KETENTUAN HUKUM; BAB II RUANG LINGKUP; BAB III TATA TERLAKSANA; BAB IV PENAGIHAN DAN PENYETORAN; BAB V BATAS WAKTU PENYETORAN PENDAPATAN ASLI DAERAH; BAB VI PENATAUSAHAAN PENERIMAAN; BAB VII PETUGAS PENAGIH DAN BENDAHARA PENERIMAAN BERHALANGAN ; BAB VIII KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Juni 2020.
10 PASAL (6 HALAMAN)
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tulungagung No. 28 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 28, Berita Daerah Kab. Tulungagung Th 2017 No 29
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas peraturan bupati nomor 2 tahun 2017 tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa setiap desa kabupaten tulungagung tahun anggaran 2017
ABSTRAK:
-bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 201 7, maka perlu merubah Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 201 7 dengan Peraturan Bupati;
-Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 201 7; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07 /2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Pengunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07 /2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa; Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa; Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 9 Tahun 2015 ten tang Pedoman Pendirian dan Pengelolaan Badan U saha Milik Desa; Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 22 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017; Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 76 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017; Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 201 7;
-Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2017 tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa setiap desa di Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2017. Beberapa ketentuan yang diubah diantaranya Pasal 8 mengenai penyaluran dana desa dari RKUD ke RKD, ketentuan Pasal 9 mengenai Prioritas penggunaan Dana desa berdasarkan prinsip keadilan, kebutuhan prioritas, kewenangan desa, partisipatif, swakelalola, dan tipologi desa, ketentuan Pasal 10 mengenai prioritas penggunaan Dana Desa untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pembangunan Desa da Pemberdayaan Masyarakat Desa. Ketentuan Pasal 15 BAB IX dihapus. Ketentuan Pasal 16 diubah, Pasal tersebut membahas mengenai pengelolaan Dana Desa dilakukan oleh Kepala Desa dibantu oleh PTPKD.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Maret 2017.
Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2017
7 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Siak Nomor 28 Tahun 2020
APBDPengelolaan Keuangan Negara/DaerahBantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana
Status Peraturan
Diubah dengan :
PERBUP Kab. Siak No. 58 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Siak Nomor 28 Tahun 2020 tentang Rincian Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan setiap Kelurahan di Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2020
Rincian Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan setiap Kelurahan di Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2020
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 28, Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2020 Nomor 28
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rincian Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan setiap Kelurahan di Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.07/2020 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2020, menyatakan Rincian DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan Setiap Kelurahan ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Wali Kota mengenai penetapan DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan setiap Kelurahan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rincian Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan Setiap Kelurahan Di Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2020,
Dasar Hukum Perbup ini adalah: Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negera Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan UU Nomor 34 Tahun 2008; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 15 Tahun 2019; UU Nomor 5 Tahun 2014; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan UU Nomor 9 Tahun 2015; PP Nomor 38 Tahun 2007; PP Nomor 12 Tahun 2017; Perpres Nomor 78 Tahun 2019; Perpres Nomor 88 Tahun 2019; Permendagri Nomor 21 Tahun 2011; Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018; Permendagri Nomor 130 Tahun 2018; Permendagri Nomor 33 Tahun 2019; Permenkeu Nomor 8/PMK.07/2020 Tahun 2020; Perda Kabupaten Siak Nomor 25 Tahun 2007; Perda Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kabupaten Siak Nomor 10 Tahun 2019; Perda Kabupaten Siak Nomor 6 Tahun 2019; Perbup Siak Nomor 177 Tahun 2019.
Dalam Peraturan Bupati ini berisi 3 (tiga) Bab dan 4 (empat) Pasal dengan materi pokok yang diatur meliputi Ketentuan Umum; Pengalokasian Dana Kelurahan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 April 2020.
Lampiran: 2 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Trenggalek No. 28 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 28, Berita Daerah Kab. Trenggalek Th 2015 No 28
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2015
ABSTRAK:
Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor
22 Tahun 2015 perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap
Desa Tahun Anggaran 2015;
Mengingat :1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950; 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 ; 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; 6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ; 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014; 10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014; 13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.07/2015; 14. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 3 Tahun
2014 ; 15. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 8 Tahun 2014; 16. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 3 Tahun 2010; 17. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 38 Tahun 2014 ; 18. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 74 Tahun 2014
Materi pokok: mengatur mengenai Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap
Desa Tahun Anggaran 2015. memuat antara lain: ketentuan umum; maksud dan tujuan; ruang lingkup; tata cara pembagian dana desa; penetapan rincian dana desa; ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Juni 2015.
jumlah 7 halaman dan lampiran
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
