Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tarif Layanan Rumah Sakit pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Semarang
ABSTRAK:
a. bahwa dengan ditetapkannya RSUD Kota Semarang sebagai Badan
Layanan Umum Daerah (BLUD) maka diperlukan peraturan mengenai
tarif layanan yang terpisah dengan tarif layanan unit kesehatan milik
Pemerintah Kota Semarang yang lainnya;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a,
maka perlu membentuk Peraturan Walikota Semarang tentang Tarif
Layanan Rumah Sakit pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota
Semarang.
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950,Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 , Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005, Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 582/Men.Kes/SK/VI/1997, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 tahun 2007, Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 194/Men.Kes/SK/II/2003, Keputusan bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 616.A/Men.Kes/ SKB/2004, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 989/Men.Kes/SK/IX/2007, Peraturan Daerah Pemerintah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2006 dan Keputusan Walikota Semarang Nomor: 445/0174/2007
Peraturan Walikota ini mengatur tentang ketentuan umum, nama, obyek dan subyek tarif, perhitungan jasa layanan, prinsip dalam penetapan pola dan besaran tarif layanan, pengelolaan pendapatan, tata cara pemungutan tarif layanan, pembayaran tarif layanan, penagihan tarif layanan, sanksi administrasi, pengurangan, keringanan dan pembebasan, pembetulan, pengurangan atau penetapan pembatalan ketetapan serta penghapusan atau pengurangan sanksi adminstrasi, pengitungan pengembalian kelebihan pembayaran tarif layanan dan ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Oktober 2010.
15 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Surakarta Nomor 10B Tahun 2013
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tarif Layanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Surakarta
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 Permendagri No 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan BLUD, perlu menetapkan Perwali tentang Tarif Layanan Kesehatan BLUD pada RSUD Kota Surakarta;
UU No 16 Tahun 1950; UU No 17 tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 36 Tahun 2009; UU No 44 Tahun 2009; Pp No 23 Tahun 2005; PP No 58 Tahun 2005; PP No 8 tahun 2006; Perda Kota Surakarta No 6 Tahun 2008; Perda Kota Surakarta No 9 Tahun 2011;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang maksud dan tujuan, nama, obyek tarif dan subyek tarif, jenis pelayanan kesehatan, penetapan dan kebijakan tarif pelayanan kesehatan, struktur dan besarnya tarif pelayanan kesehatan, peserta program asuransi, tarif layanan, tanda bukti pembayaran.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Juni 2013.
33 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Madiun Nomor 10A Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 10A, Berita Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2017 Nomor 10A
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN PERSALINAN
DI KABUPATEN MADIUN
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi Ibu hamil, bersalin dan nifas serta bayi baru lahir ke fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten perlu dilaksanakan Program Jaminan Persalinan dengan sumber dana berasal dari Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatanan Tahun Anggaran 2017;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Jaminan Persalinan di Kabupaten Madiun.
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2017;
Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 15 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017;
Peraturan ini berisi tentang (Pedoman penyelenggaraan program Jampersal):
1. Ketentuan umum;
2. Tujuan Penyelenggaraan Program Jampersal;
3. Sasaran Pedoman Penyelenggaraan Program Jampersal;
4. Ruang Lingkup;
5. Kebijakan Operasional;
6. Pemanfaatan Dana Jampersal;
7. Pelaksanaan Kegiatan;
8. Dukungan Manajemen Pengelolaan Kegiatan;
9. Fasilitas Jenis Pelayanan Kesehatan;
10. Ketentuan Standar Satuan Biaya dan Tarif Jampersal;
11. Tata Cara Pengajuan Klaim Jampersal;
12. Mekanisme Klaim Pelayanan Jampersal;
13. Pemnafaatan Dana Hasil Klaim Jampersal;
14. Pelaporan;
15. Pembinaan dan Pengawasan;
16. Ketentuan Penutup,.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Mei 2017.
15 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lombok Barat Nomor 47A Tahun 2019
pengembangan Kampung Keluarga Berencana di Kabupaten Lombok Barat;
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 47A, BAGIAN HUKUM KAB. LOMBOK BARAT
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENGEMBANGAN KAMPUNG KB KABUPATEN LOMBOK BARAT
ABSTRAK:
a. bahwa Kampung KB
meningkatkan kualitas
pembangunan keluarga
meru pakan sarana untuk
hidup masyarakat dan
serta pembangunan sektor
kesehatan, kependudukan dan kesejahteraan keluarga
dalam rangka mewujudkan keluarga kecil berkualitas;
b. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan
masyarakat, penanggulangan kemiskinan yang bersinergi
lintas sektor dengan Program Kependudukan Keluarga
Berencana dan Pembangunan Keluarga perlu dilakukan
pengembangan Kampung Keluarga Berencana di
Kabupaten Lombok Barat;
c. bahwa pengembangan desain program, pengelolaan dan
pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi
(KIE) pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan
budaya lokal merupakan kewenangan pemerintah
Kabupaten berdasarkan pembagian urusan pemerintahan
konkuren dalam lampiran Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang pengembangan Kampung
Keluarga Berencana Kabupaten Lombok Barat;
Undang - Undang Nomor 69 tahun 1958
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009
Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009
Undang - Undang Nomor 23 tahun 2014
Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 1 Tahun
2011
Peraturan Daerah Provinsi NTB Nomor 7 Tahun 2011
Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 6 Tahun
2019
PERATURAN BUPATI TENT ANG PENGEMBANGAN
KAMPUNG KELUARGA BERENCANA DI KABUPATEN
LOMBOK BARAT
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Oktober 2019.
Undang - Undang Nomor 23 tahun 2014
Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015
14
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekalongan Nomor 74B Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah Kota Pekalongan
ABSTRAK:
bahwa setiap orang berhak atas jaminan kesehatan
untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang
layak dan meningkatkan martabatnya menuju
terwujudnya masyarakat yang sejahtera adil dan
makmur; bahwa dalam rangka memberikan perlindungan
terhadap risiko kesehatan bagi masyarakat miskin yang
belum memiliki jaminan kesehatan, maka perlu adanya
jaminan kesehatan; bahwa untuk meningkatkan kualitas dan
kesinambungan program -Jaminan Kesehatan Daerah,
maka Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 5 tahun
2016 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan
Daerah perlu ditinjau kembali; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu
menetapkan Pera tu ran Walikota tentang
Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah Kota
Pekalongan;
Pasal l8 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 1 Tahun 2015;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang ruang lingkup, asas, tujuan dan prinsip penyelenggaraan, sasaran dan tata cara kepesertaan, organisasi jamkesda, pelayanan kesehatan jamkesda, jenis jaminan kesehatan daerah, pelayanan kesehatan yang dibatasi, pelayanan kesehatan yang tidak dijamin, tarif pelayanan, tata laksana pelayanan, penyelenggaraan jamkesda, pembiayaan jamkesda, monitoring dan evaluasi.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 04 November 2019.
Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016 dicabut.
17 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Nias Selatan Nomor 04.2_62 Tahun 2019
JAMINAN – KESEHATAN – PENDUDUK – MISKIN – DAN – TIDAK – MAMPU – YANG – BERSUMBER – DARI – ANGGARAN – PENDAPATAN – DAN – BELANJA – DAERAH – KABUPATEN – NIAS – SELATAN
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 04.2_62, BERITA DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN TAHUN 2019 NOMOR 62
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang JAMINAN KESEHATAN PENDUDUK MISKIN DAN TIDAK MAMPU YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN
ABSTRAK:
Bahwa untuk mewujudkan pemenuhan program jaminan kesehatan penduduk, maka Pemerintah Daerah menyediakan dan membayar bantuan iuran jaminan kesehatan yang bersumber dari dana APBD Kabupaten Nias Selatan;
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012, Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 49 Tahun 2016, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016, Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2016, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.12-3579 Tahun 2016, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132.12-3580 Tahun 2016, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 146/HUK/2013, Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 02 tahun 2016, dan Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 56 Tahun 2014.
Peraturan ini berisi tentang: KETENTUAN UMUM, TUJUAN PENYELENGGARAAN, PESERTA DAN KEPESERTAAN (Peserta Jaminan Kesehatan dan Pendaftaran Peserta), PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN, IURAN, PEMBERIAN PELAYANAN KESEHATAN, MANFAAT PELAYANAN KESEHATAN DAN PENEMPATAN PASIEN, PROSEDUR PELAYANAN, SUMBER DANA DAN ALUR PEMBAYARAN, MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN, KETENTUAN PERALIHAN, dan PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2019.
Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 04.2_13 Tahun 2017 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
14 HLM
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekalongan Nomor 12 A Tahun 2022
saintifikasi jamu - balai pelayanan - tarif layanan
2022
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 12 A,
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tarif Layanan pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pelayanan dan Saintifikasi Jamu
ABSTRAK:
bahwa dengan ditetapkannya Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pelayanan dan Saintifikasi Jamu yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, maka perlu diatur Tarif Layanan pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pelayanan dan Saintifikasi Jamu;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tarif Layanan pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pelayanan dan Saintifikasi Jamu;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 003/ Menkes/ PER/1/2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018; Peraturan Walikota Nomor 25 Tahun 2014; Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 53.A Tahun 2020; Keputusan Walikota Pekalongan Nomor 440 Tahun 2020;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang ketentuan umum, nama, aspek, objek dan subjek tarif, golongan tarif, cara mengukur tingkat penggunaan jasa, prinsip serta sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif, wilayah pemungutan, tata cara pemungutan, tata cara pembayaran, penggunaan hasil pendapatan tarif, pengawasan, kerjasama, dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 11 April 2022.
Peraturan Walikota Nomor 96 Tahun 2020 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
.
13 hlm.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Semarang Nomor 27B Tahun 2012
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pengendalian Penyakit Demam Berdarah Dengue
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2
ayat (2), Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 28 Peraturan
Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2010
tentang Pengendalian Penyakit Demam Berdarah
Dengue, maka perlu dibuat petunjuk
pelaksanaanya;
b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut
diatas, maka perlu dibentuk Peraturan Walikota
Semarang ten tang Petunjuk Pelaksanaan
Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun
2010 tentang Pengendalian Penyakit Demam
Berdarah Dengue;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950,Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984, Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999,Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007,Peraturan Daerah Kata Semarang Nomor 12 Tahun 2006 dan Peraturan Daerah Kata Semarang Nomor 5 Tahun 2010
Peraturan Walikota ini mengatur tentang ketentuan umum, maksud dan tujuan, kewenangan walikota,tata cara, penetapan besarnya bantuan dan persyaratan mendapatkan bantuan biaya bila terjadi KLB DBD, pelaporan, sanksi administrasi dan penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 28 September 2012.
18 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lombok Barat Nomor 20A Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 20A, BAGIAN HUKUM KAB. LOMBOK BARAT
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERATURAN NTERNAL (HOSPITAL BY LAWS) RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AWET MUDA NARMADA
ABSTRAK:
Dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 29 ayat 1 huruf r UU nomor 44 tahun 2009 tentang rumah sakit, perlu menyusun peraturan internal rumah sakit pada rumah sakit umum daerah awet muda narmada. Peraturan internal rumah sakit merupakan aturan dasar yang mengatur pemilik, direksi dan komite medik serta komite lainnya dalam rangka meningkatkan pelayanan rumah sakit agar menjadi lebih efektif, efisien dan berkualitas. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu meentapkan peraturan bupati lombok barat tentang peraturan interna; rumah sakit umum daerah awet muda narmada.
UU nomor 69 tahun 1958, UU nomor 29 tahun 2004, UU nomor 36 tahun 2009, UU nomor 44 tahun 2009, UU nomor 23 tahun 2014, UU nomor 36 tahun 2014, Peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2005, Peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2005, Peraturan pemerintah nomor 65 tahun 2005, Peraturan menteri kesehatan nomor 159.b/1998, Peraturan menteri kesehatan nomor 755/MENKES/PER/IV/2011, Peraturan Menteri kesehatan nomor 10 tahun 2014, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 772/MENKES/SK/IV/2002, Peraturan bupati lombok barat nomor 673/835/Dikes/XI tahun 2018
Ketentuan umu, Nama, Visi dan Misi , Nilai Dasar, Motto, Tujuan, Sasaran dan strategi, Kedudukan rumah sakit, Tugas dan fungsi rumah sakit, Kewenangan dan tanggung jawab pemerintah daerah, Struktur organisasi rumah sakit, Pejabat pengelola rumah sakit, Komite-komite, Komite medik, Komite etik dan hukum, Komite mutu dan keselamatan pasien, Kelompok staf medis, Instalasi, Kelompok jabatan fungsional, Tata kerja, Pengelolaan sumber daya manusia, Peraturan internal staf medik, Informasi medis, Hak dan kewajiban pasien, doktor dan rumah sakit, Kerjasama/kontrak, Perencanaan dan penganggaran, Akuntansi, Pelaporan dan pertanggungjawaban, Pembinaan, Pengawasan, evaluasi dan penilaian kinerja, Bantuan hukum, Remunerasi, Ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 April 2019.
-
-
53
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Minahasa Tenggara No. 2a Tahun 2012
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT (JAMKESMAS), JAMINAN PERSALINAN (JAMPERSAL) DI PUSKESMAS DAN JARINGANNYA
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
