Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 huruf a dan huruf b, Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 22 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, dimana penyelenggara pelayanan
publik wajib menyusun dan menetapkan Standar Pelayanan serta Maklumat Pelayanan.
Dasar Hukum: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 2000; UU No.25 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015.
Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang Ketentuan Umum, mekanisme penyusunan Standar Pelayanan;
komponen Standar Pelayanan, tahapan, partisipasi masyarakat dan pihak terkait, penetapan, penerapan, Maklumat Pelayanan, pemantauan dan evaluasi, Ketentuan Lain-Lain, dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 23 November 2018.
19 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kuningan Nomor 31 Tahun 2019
SATUAN TUGAS PEMBERANTASAN OBAT DAN MAKANAN ILEGAL - PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN PELAKSANAAN
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 31, BD Tahun 2018/ No. 31
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pembentukan dan Pelaksanaan Satuan Tugas Pemberantasan Obat dan Makanan Ilegal di Kabupaten Brebes
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pemberantasan produksi dan/ atau
peredaran obat dan makanan ilegal serta bahan berbahaya
untuk Pangan di Kabupaten Brebes perlu membentuk
Satuan Tugas Pemberantasan Obat dan Makanan Ilegal
Kabupaten Brebes; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang
Pedoman Pembentukan dan Pelaksanaan Satuan Tugas
Pemberantasan Obat dan Makanan Ilegal;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004; Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017; Intruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017; Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 75/M-DAG/PER/10/2014; Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 61 Tahun 2017; Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 440/138 Tahun 2017;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang maksud dan tujuan, ruang lingkup, pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian, pelaporan, kerjasama, pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Juni 2018.
8 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Depok Nomor 31 Tahun 2014
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengurangan Sampah
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (15) Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengurangan Sampah
UU No 6 Tahun 1991, UU No 18 Tahun 2008, UU No 23 Tahun 2014, PP No 81 tahun 2012, PermenDaGri No 33 Tahun 2010, PermenLHK No 13 Tahun 2012, PermenPU No 3 /PRT/M/2013, Perda Kab. Lampung Barat No 8 Tahun 2016, Perda Kab. Lampung Baqrat No 4 Tahun 2018
Peraturan Bupati Tentang Pedoman Pengurangan Sampah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Juni 2022.
Halaman : 19
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 31 Tahun 2018
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG NOMOR 26 TAHUN 2017 TENTANG STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2018
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 31, BD.2018/No.31
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG NOMOR 26 TAHUN 2017 TENTANG STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2018
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka menyesuaikan standar biaya masukan
tahun anggaran 2018 sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018 dengan perkembangan keadaan dan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan, perlu meninjau ulang Peraturan Bupati dimaksud untuk selanjutnya dilakukan perubahan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan atas Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor
26 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Masukan Tahun
Anggaran
1. Undang-Undang Nomor Tahun 29 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor
4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);
Pasal I
Pasal 32
Pasal 35
Pasal 41
Pasal 46
Pasal 56
Pasal 67 a
Pasal 67 b
Pasal 70
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juli 2018.
TAHUN 2018 NOMOR 31
9 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Palopo Nomor 31 Tahun 2014
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PEMBINAAN KEARSIPAN DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PASER
ABSTRAK:
a. bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38
Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan
antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Propinsi, dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, urusan kearsipan
menjadi urusan wajib bagi daerah sehingga penyelenggaraan
kearsipan menjadi kebutuhan bagi daerah;
b. bahwa dalam rangka meningkatkan keseragaman
pemahaman dan pola koordinasi bagi penyelenggara
kearsipan daerah, perlu dilakukan pembinaan kearsipan;
C. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Pedoman Pembinaan Kearsipan Daerah di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser.
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU NO.27 Tahun 1959; UU NO.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU NO.9 Tahun 2015; PP NO.38 Tahun 2007
Pedoman Pembinaan Kearsipan Daerah diberlakukan bagi lembaga kearsipan sebagai panduan dalam melaksanakan pembinaan kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser. Segala ketentuan yang ada dan terkait dengan pelaksanaan pembinaan kearsipan
daerah dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan
Bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Mei 2019.
2 hlm.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
