Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Harga Pasaran Umum Sarang Burung Walet di Kabupaten Mahakam Ulu
ABSTRAK:
Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet yang semula merupakan kewenangan Pemerintah Pusat telah dialihkan kepada Pemerintah Kabupaten /Kota yang didasarkan atas UU No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daearah, perlu ditetapkan dengan PERBUP.
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.19 Tauhun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU No.19 Tahun 2000; UU No.14 Tahun Tahun 2002; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No.28 Tahun 2009; UU No.12 Tahun 2011; UU No.2 Tahun 2013; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, yang terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.31 Tahun 1986; PP No.135 Tahun 2000; PP No.136 Tahun 2000; PP No.14 Tahun 2005; PP No.58 Tahun 2005; PP No.38 Tahun 2007; PP No.69 Tahun 2010; PERPRES No.1 Tahun 2007; PERDA No.14 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Harga Pasaran Umum dan Penghitungan Pajak, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 November 2017.
Peraturan yang dicabut : PERBUP No.8 Tahun 2014.
6 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lima Puluh Kota No. 40 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 40, Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2017 No 40
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Konservasi Sumber Daya Ikan
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Perikanan, dimana pengelolaan konservasi sumber daya ikan diatur dengan Peraturan Bupati; dan bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Konservasi Sumber Daya Ikan.
UU No 12 Tahun 1956; UU No 16 Tahun 1964; UU No 5 tahun 1990; UU No 6 Tahun 1996; UU No 18 Tahun 2002; UU No 31 Tahun 2004; UU No 16 Tahun 2006; UU No 26 Tahun 2007; UU No 32 Tahun 2009; UU No 12 Tahun 2011; UU No 18 Tahun 2012; UU No 17 Tahun 2013; UU No 6 Tahun 2014; UU No 20 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; UU No 30 Tahun 2014; UU No 7 Tahun 2016; PP No 6 Tahun 1988; PP No 35 Tahun 1991; PP No 69 Tahun 1996; PP No 8 Tahun 1999; PP No 27 Tahun 1999; PP No 82 Tahun 2001; PP No 54 Tahun 2002; PP No 16 Tahun 2004; PP No 28 Tahun 2004; PP No 55 Tahun 2005; PP No 79 Tahun 2005; PP No 39 Tahun 2006; PP No 20 Tahun 2006; PP No 60 Tahun 2007; PP No 6 Tahun 2008; PP No 30 Tahun 2008; PP No 43 Tahun 2009; PP No 43 Tahun 2014; PP No 50 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014; Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2012; Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 7 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 11 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016.
Peraturan Bupati ini memuat tentang : Ketentuan Umum; Azas, Prinsip, Ruang Lingkup dan Tujuan; Konservasi Ekosistem; Konservasi Jenis Ikan; Konservasi Genetik; Kerusakan Habitat Sumber Daya Ikan; Pembinaan dan Pengembangan; Peran Serta Masyarakat; Pembiayaan; dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 September 2017.
16 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Magelang Nomor 40 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penggabungan Sekolah Dasar Negeri Pager dan Sekolah Dasar Negeri Bateh Kecamatan Candimulyo Kabupaten Magelang
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka efisiensi dan efektivitas dalam pembiayaan dan operasional kegiatan belajar mengajar perlu melaksanakan penggabungan Sekolah Dasar Negeri yang dipandang memungkinkan dan saling berdekatan dan Sekolah Dasar Negeri Pager dan Sekolah Dasar Negeri Bateh Kecamatan Candimulyo terletak di lokasi yang berdekatan sehingga dapat dilakukan penggabungan maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penggabungan Sekolah Dasar Negeri Pager dan Sekolah Dasar Negeri Bateh Kecamatan Candimulyo Kabupaten Magelang;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang penggabungan SD Negeri yang diberi nama SD Negeri Pager Kecamatan Candimulyo Kab Magelang;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Desember 2017.
2 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Dharmasraya Nomor 40 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Maluku Tenggara Barat Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah. Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas perlu membentuk Peraturan Bupati Maluku Tenggara Barat tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah.
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 ; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 04 Tahun 2016.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Januari 2017.
Lampiran 1 Hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sikka Nomor 40 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 40, Berita Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2017 Nomor 41
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Sikka Tahun 2017-2025
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menciptakan iklim penanaman modal yang kondusif dan mampu memacu pertumbuhan ekonomi agar terjalin keterpaduan dan konsistensi arah perencanaan penanaman modal daerah, maka perlu dilakukan pengaturan Penanaman Modal di Kabupaten Sikka yang didasarkan pada prinsip pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memerhatikan potensi daerah; bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012, Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten ditetapkan oleh Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Sikka Tahun 2017– 2025.
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012; Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017; Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2012; Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang; Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 1 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 13 Tahun 2016.
Bab I Ketentuan Umum; Bab II Fungsi dan Sistematika Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Sikka; Bab III Penyusunan dan Pelaksanaan RUPM Kabupaten Sikka
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Desember 2017.
63 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Nomor 40 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomro 55 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
ABSTRAK:
bahwa menyesuaikan dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri Nomor 188.55/3898 tanggal 10 Juli 2017 perihal Panduan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes dan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDes, dan dengan memperhatikan pelaksanaan pengelolaan keuangan di desa, maka Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 55 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 55 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 7 Tahun 2008; Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 55 Tahun 2015;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan pada Pasal 3, Pasal 15, Pasal 18A, Pasal 19, Pasal 24, Pasal 24A, Pasal 24B, Pasal 38A, Pasal 44A, Pasal 46;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Agustus 2017.
18 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pesawaran Nomor 40 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang URAIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BANGGAI LAUT
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Laut Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banggai Laut, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kantor Kesatuan bangsa dan Politik Kabupaten Banggai Laut.
UU No. 5 Tahun 2013; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 18 tahun 2016; Perda Kabupaten Banggai Laut No. 7 Tahun 2016.
Peraturan Bupati ini memuat antara lain:
a. Ketentuan Umum;
b. Kedudukan;
c. Tugas dan Fungsi;
d. Susunan Organisasi;
e. Uraian Tugas dan Fungsi;
f. Tata Kerja;
g. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Juni 2017.
10 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
