Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2018
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mewujudkan pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2018 yang efektif, efisien, dan tertib sesuai
dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan
yang berlaku maka perlu disusun Pedoman
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2018;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan
Peraturan Bupati;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 21 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2017; Peraturan Bupati Semarang Nomor 52 Tahun 2016; Peraturan Bupati Semarang Nomor 94 Tahun 2017;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2018 yang meliputi Pelaksanaan APBD dan Pedoman Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2018.
100 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 94 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2018
ABSTRAK:
bahwa agar perencanaan dan pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung
Tahun Anggaran 2018 dapat berjalan tertib, lancar, berdaya
guna, dan berhasil guna sesuai ketentuan peraturan
perundang–undangan yang berlaku, perlu menyusun Standar
Biaya Tahun Anggaran 2018; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Standar Biaya Tahun Anggaran 2018;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49/PMK.02/2017;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang standar biaya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2017.
6 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 94 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 94, Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2017 Nomor 94
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka mempercepat serta mempermudah koordinasi di dalam penyusunan rancangan peraturan daerah di lingkungan pemerintah kabupaten Indragiri Hulu perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah pada Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.
Dasar Hukum Perbup ini adalah: UU No. 6 Tahun 1965; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PERPRES No. 87 Tahun 2014; PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2006; PERMENDAGRI No. 80 Tahun 2015; PERDA Kabupaten Indragiri Hulu No. 4 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini berisi 5 (lima) Bab dan 5 (lima) Pasal dengan materi pokok yang diatur meliputi Ketentuan Umum; Tugas Pokok dan Fungsi; Penyusunan; Pembiayaan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Agustus 2017.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Kuala Nomor 94 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka pelaksanaan keterbukaan informasi publik guna mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik,terbuka,dan akuntabel,serta mampu memberikan pelayanan informasi dan dokumentasi yang berkualitas,maka di perlukan pedoman pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan pemerintah Kabupaten Barito Kuala;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud maka dibandang perlu menetapkan pedoman pengelola pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan pemerintah Kabupaten Barito Kuala dengan Peraturan Bupati.
Undang-Undang Nomor 27 tahun 1959; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017; Peraturan Komisi Infonnasi Nomor 1 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016.
PERATURAN BUPATI INI MENERAPKAN TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA DENGAN SISTEMATIKA , KETENTUAN UMUM; AKSES INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK; HAK DAN KEWAJIBAN; PPID; KELEMBAGAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTAS; KELENGKAPAN PLID; MEKANISME PERMOHONAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI; PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN PENATAAN PLID; KEBERATAN DAN SENGKETA INFORMASI; FK-PPID DAN KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 September 2017.
32 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purworejo Nomor 94 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 94, BD.2017/No. 94 Seri E Nomor 74
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Kepala Desa
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan Perbup ini adalah: a. batrwa dalam melahsanakan ttrgas, kewenangan,
hak dan kewajibannya, Kepala Desa wajib
menyampaikan Laporan Kepala Desa, berupa
Lapran Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
kepada Bupati melalui Carnat, Laporan Keterangart
Penyelenggaraan Pemerintatran Desa kepada Badan
Permusyawaratran Desa dan Informasi
Penyelenggaraan Pemerinta.tran Desa kepada
masyarakat;
b. bahwa dalam rangka mewujudkan ketertiban serta
memberikan acuan dalam pen5rusunan dan
penyampaian Laporan Kepala Desa sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu disusun Pedoman
Penyusunan dan Penyampaian Laporan Kepala Desa
yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
c. batrwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan hurtrf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman
Pen5rusunan dan Penyampaian Laporan Kepa1a
Desa;
Dasar Hukum Perbup ini adalah: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2OL4 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 54951; 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lembaran
Republik Indonesia 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2O14 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,
Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa (lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun
2016 tentang laporan Kepala Desa;
Materi Pokok Perbup ini adalah:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2017.
13 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cilacap Nomor 94 Tahun 2017
Peraturan Bupati Cilacap Nomor 34 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penghitungan, Pembagian, Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa dan Pedoman Penggunaan Alokasi Dana Desa Setiap Desa dan Pedoman Penggunaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2017
ALOKASI DANA DESA - TATA CARA PENGHITUNGAN, PEMBAGIAN, PENETAPAN RINCIAN - PEDOMAN PENGGUNAAN -
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 94, BD Kabupaten Cilacap Tahun 2017 No.94
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 34 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penghitungan, Pembagian, Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa dan Pedoman Penggunaan Alokasi Dana Desa Setiap Desa dan Pedoman Penggunaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2017
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 96 ayat (1) dan ayat (4)
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa, menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah mengalokasikan
Alokasi Dana Desa dalam anggaran pendapatan dan belanja
daerah setiap tahun anggaran yang tata cara pengalokasian dan
pembagiannya untuk masing-masing desa diatur dengan
Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 99 ayat (2 Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa, menyebutkan bahwa Tata cara penyaluran anggaran
alokasi dana desa diatur dalam Peraturan Bupati; bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, telah ditetapkan Peraturan Bupati
Cilacap Nomor 34 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penghitungan,
Pembagian, Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa
dan Pedoman Penggunaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten
Cilacap Tahun Anggaran 2017; bahwa dengan adanya perubahan pagu anggaran untuk
Alokasi Dana Desa pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2017, maka
Peraturan Bupati Cilacap Nomor 34 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Penghitungan, Pembagian, Penetapan Rincian Alokasi
Dana Desa Setiap Desa dan Pedoman Penggunaan Alokasi Dana
Desa di Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2017, dipandang
perlu untuk diubah dan disesuaikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan
Peraturan Bupati Cilacap tentang Perubahan Atas Peraturan
Bupati Cilacap Nomor 34 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Penghitungan, Pembagian, Penetapan, Rincian Alokasi Dana Desa
Di Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2017;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 12 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 11 Tahun 2017;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan Pada Pasal 5 mengenai dumber dan besaran ADD.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Oktober 2017.
Peraturan Bupati Cilacap Nomor 34 Tahun 2017 diubah.
17 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Semarang Nomor 93 Tahun 2017
Pajak dan Retribusi DaerahStandar/PedomanDana Desa
Status Peraturan
Mengubah
Peraturan Bupati Semarang Nomor 89 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa dan Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 89 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Dan Bagian Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2018
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat
(5), Pasal 82 ayat (2), Pasal 96 ayat (4) dan ayat (7) dan
Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun
2014 ten tang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 7 Tahun
2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
dan untuk mengakomodir kesejahteraan Kepala Desa
dan Perangkat Desa, maka perlu meninjau kembali
Peraturan Bupati Semarang Nomor 89 Tahun 2017
tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa dan
Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2018;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan
Peraturan Bupati Semarang tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Semarang Nomor 89 Tahun 2017
tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa dan
Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2018;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 21 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2017; Peraturan Bupati Semarang Nomor 89 Tahun 2017; Peraturan Bupati Semarang Nomor 94 Tahun 2017; Peraturan Bupati Semarang Nomor 95 Tahun 2017;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang perubahan beberapa ketentuan dalam Lampiran I Peraturan Bupati Semarang Nomor 89 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa dan Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2018 yaitu ketentuan huruf G angka 1 dan angka 6 diubah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Desember 2017.
Peraturan Bupati Semarang Nomor 89 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa dan Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2018 diubah.
9 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karanganyar Nomor 92 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 133 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Transfer Kepada Desa Tahun 2017
ABSTRAK:
bahwa dalam upaya meningkatkan ketertiban dan kelancaran pelaksanaan pencatatan keuangan di Desa, khususnya mengenai pengelolaan Alokasi Dana Desa dan Dana Bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 133 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Transfer kepada Desa Tahun 2017, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 24 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 133 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Transfer kepada Desa Tahun 2017 perlu diubah; bahwa untuk maksud tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 133 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Transfer kepada Desa Tahun 2017.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015;
Peraturan bupati (perbup) tentang perubahan kedua atas peraturan bupati karanganyar nomor 133 tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan dana transfer kepada desa tahun 2017
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Oktober 2017.
20 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pemalang Nomor 92 Tahun 2017
Peraturan Bupati Pemalang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Desa
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 92, BD Tahun 2017/No.92
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 17 Tahun 2015 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa
ABSTRAK:
bahwa guna melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 17 Tahun 2015 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 17 Tahun 2015 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011; Peraturan Menteri Sosial Nomor 23 Tahun 2013; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 411.4-3514 Tahun 2016; Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 32 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 4 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 17 Tahun 2015;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Tata Cara Pembentukan
Bab III Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa
Bab IV Jenis Lembaga Kemasyarakatan
Bab V LPMD
Bab VI TP PKK Desa
Bab VII RT/RW
Bab VIII Karang Taruna
Bab IX Posyandu
Bab X Lembaga Kemasyarakatan Lainnya
Bab XI Ketentuan Peralihan
Bab XII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2017.
Peraturan Bupati Pemalang Nomor 22 Tahun 2011dicabut.
41 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pemalang Nomor 91 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 91, BD Tahun 2017/No.91
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Administrasi Pemerintahan Desa
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Admimstrasi Pemerintahan Desa, maka perlu menyusun Pedoman Admimstrasi Pemerintahan Desa; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Administrasi Pemerintahan Desa;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2012; Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Ruang Lingkup
Bab III Kewenangan
Bab IV Jenis dan Bentuk Administrasi Pemerintah Desa
Bab V Pengisian Buku Administrasi Pemerintah Desa
Bab VI Pembinaan dan Pengawasan
Bab VII Pembiayaan
Bab VIII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2017.
Peraturan Bupati Pemalang Nomor 101 Tahun 2008 dicabut.
59 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
