Logo
Login
Adv. Search

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 5.140 peraturan dalam 0,016 detik

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 1961
• Berlaku mulai 63 tahun yang lalu
Pendirian Perusahaan Negara Asuransi Kerugian Eka Karya
Abstrak
Asuransi Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PP No. 8 Tahun 1965 tentang Pendirian Perusahaan Negara Asuransi Kerugian Jasa Raharja
Download file:
pp no 015 tahun 1961.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 14 Tahun 1961
• Berlaku mulai 63 tahun yang lalu
Pendirian Perusahaan Negara Asuransi Kerugian Eka Chandra
Abstrak
Asuransi Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PP No. 9 Tahun 1965 tentang Pendirian Perusahaan Negara Asuransi Kerugian Jasa Samudra
Download file:
pp no 014 tahun 1961.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 1961
• Berlaku mulai 67 tahun yang lalu
Penentuan Perusahaan-Perusahaan Belanda Yang Dikenakan Nasionalisasi
Abstrak
Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan
Download file:
pp no 002 tahun 1961.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 1961
• Berlaku mulai 67 tahun yang lalu
Penentuan Perusahaan Dagang Milik Belanda Yang Dikenakan Akan Nasionalisasi
Abstrak
Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan
Download file:
pp no 001 tahun 1961.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 52 Tahun 1960
• Berlaku mulai 67 tahun yang lalu
Nasionalisasi Milik Perusahaan Royak Interocean Lines (R.I.L)
Abstrak
Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan
Download file:
pp no 052 tahun 1960.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 50 Tahun 1960
• Berlaku mulai 67 tahun yang lalu
Penambahan Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1960 (Lembaran Negara Tahun 1960 No. 4) Tentang Penentuan Perusahaan-Perusahaan Farmasi Milik Belanda yang dikenakan Nasionalisasi
Abstrak
Kesehatan Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan
Status Peraturan
Mengubah
  1. PP No. 1 Tahun 1960 tentang Penentuan Perusahaan-Perusahaan Pharmasi Milik Belanda Yang Dikenakan Nasionalisasi
Download file:
pp no 050 tahun 1960.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 48 Tahun 1960
• Berlaku mulai 67 tahun yang lalu
Penentuan Perusahaan Pertanggungan Jiwa Milik Belanda yang dikenakan Nasionalisasi
Abstrak
Asuransi Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan
Download file:
pp no 048 tahun 1960.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 1960
• Berlaku mulai 64 tahun yang lalu
Pembubaran Kantor Urusan Perusahaan Perkebunan Republik Indonesia Termaksud dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1947
Abstrak
Kehutanan dan Perkebunan Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan
Status Peraturan
Mencabut
  1. PP No. 9 Tahun 1947 tentang Mendirikan Kantor Untuk Mengurus Perusahaan Perkebunan Milik Bangsa Asing yang Dikuasai Oleh Negara
Download file:
pp no 047 tahun 1960.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 44 Tahun 1960
• Berlaku mulai 67 tahun yang lalu
Penambahan Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 1960 (Lembaran Negara Tahun 1960 No. 35) Tentang Penentuan Perusahaan Bank Di Indonesia Milik Belanda Yang Dikenakan Nasionalisasi
Abstrak
Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan
Status Peraturan
Mengubah
  1. PP No. 16 Tahun 1960 tentang Permintaan dan Pelaksanaan Bantuan Militer
Download file:
pp no 044 tahun 1960.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 1960
• Berlaku mulai 67 tahun yang lalu
Nasionalisasi N.V. "Semarangsche Stoomboot En Prauwen Veer (S.S.P.V.)" dan N.V. "Semarang Veer"
Abstrak
Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan
Download file:
pp no 035 tahun 1960.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521
SITEMAP
LINK TERKAIT
© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan