Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Tahun: 2013

Menemukan 9.564 peraturan dalam 0,042 detik

Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-026/A/JA/10/2013

• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu

Penanganan dan Perlindungan terhadap Pelapor Pelanggaran Hukum di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara

Status Peraturan

Dicabut dengan

Peraturan Kejaksaan No. 3 Tahun 2020 tentang Penanganan Laporan dan Perlindungan Terhadap Pelapor Pelanggaran Hukum (Whistle Blowing System) di Kejaksaan Republik Indonesia

Download file:

Peraturan Kejaksaan Nomor 26 Tahun 2013.pdf

Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-020/A/JA/8/2013

Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Kesehatan Kejaksaan Republik Indonesia

Abstrak

Struktur Organisasi

Download file:

Peraturan Kejaksaan Nomor 20 Tahun 2013.pdf

Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-016/A/JA/07/2013

• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu

Urusan Dalam di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara

Status Peraturan

Dicabut dengan

Peraturan Jaksa Agung No. PER-007/A/JA/08/2017 tentang Pedoman Pengamanan Pimpinan di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia

Mencabut

Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP- 091/JA/11/1990 tentang Peraturan Urusan Dalam Kejaksaan Republik Indonesia
Petunjuk Pelaksanaan Nomor: JUKLAK-002/B/11/1990 tentang Peraturan Urusan Dalam Kejaksaan Republik Indonesia

Download file:

Peraturan Kejaksaan Nomor 16 Tahun 2013.pdf

Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-011/A/JA/06/2013

Standar Pelayanan Publik Kejaksaan Republik Indonesia

Abstrak

Perizinan, Pelayanan Publik Standar/Pedoman

Download file:

Peraturan Kejaksaan Nomor 11 Tahun 2013.pdf

Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-005/A/JA/03/2013

• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu

Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengawalan dan Pengamanan Tahanan

Abstrak

Standar/Pedoman

Download file:

Peraturan Kejaksaan Nomor 5 Tahun 2013.pdf

Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-008/A/JA/05/2013

• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu

Tata Cara Penyusunan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia

Abstrak

Administrasi dan Tata Usaha Negara

Status Peraturan

Dicabut dengan

Peraturan Kejaksaan No. 17 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia

Mencabut

Keputusan Jaksa Agung Nomor KEP-090/JA/08/1999 tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia

Download file:

Peraturan Kejaksaan Nomor 8 Tahun 2013.pdf

Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-015/A/JA/07/2013

• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu

Perubahan atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER 22/A/JA/07/2011 tentang Penyelenggaraan Pengawasan Kejaksaan Republik Indonesia

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara Sistem Pengendalian Intern

Status Peraturan

Mengubah

Peraturan Jaksa Agung Nomor PER 22/A/JA/07/2011 tentang Penyelenggaraan Pengawasan Kejaksaan Republik Indonesia

Download file:

Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2013.pdf

Keputusan Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi Nomor KEP-.0008/SKO0000/2013/S0 Tahun 2013

• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu

Pedoman Tata Kerja Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Pada Kontraktor Kontrak Kerja Sama

Abstrak

Pertambangan Migas, Mineral dan Energi

Download file:

PTK-053-2013.pdf

Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor PER-05/K.BNPT/11/2013 Tahun 2013

• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu

Pedoman Koordinasi Perlindungan Terhadap Saksi, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim dan Keluarganya dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Terorisme

Abstrak

Terorisme

Status Peraturan

Dicabut dengan

Peraturan BNPT No. 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian dan Pelaksanaan Perlindungan Bagi Penyidik, Penuntut Umum, Hakim dan Petugas Pemasyarakatan Beserta Keluarganya dalam Perkara Tindak Pidana Terorisme

Download file:

peraturan BNPT no 5 tahun 2013.pdf

PEDOMAN KOORDINASI PERLINDUNGAN TERHADAP SAKSI, PENYIDIK, PENUNTUT UMUM, HAKIM DAN KELUARGANYA DALAM PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA TERORISME

2013

Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme NO. PER-05/K.BNPT/11/2013, BN 2014 (790) : 7 hlm

Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme tentang Pedoman Koordinasi Perlindungan Terhadap Saksi, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim dan Keluarganya dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Terorisme

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan perlindungan saksi, penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam perkara tindak pidana terorisme sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Saksi, Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Terorisme, dipandang perlu untuk mengkoordinasikan pelaksanaannya agar terselenggara secara efektif; b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada butir (a) perlu ditetapkan Pedoman Koordinasi Perlindungan Terhadap Saksi, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim dan Keluarganya dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Terorisme;
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia; 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Saksi, Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Terorisme; 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 Tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme; 5. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol 5 Tahun 2005 Tentang Teknis Pelaksanaan Perlindungan Terhadap Saksi, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim Dan Keluarganya Dalam Perkara Tindak Pidana Terorisme;
Pasal 1 Ketentuan Umum Pasal 2 Maksud dan Tujuan Pasal 3 Ruang Lingkup Pasal 4 Bentuk Perlindungan Pasal 5 Mekanisme pemberian perlindungan Terhadap Penyidik, Penuntut Umum, dan hakim Pasal 6 Mekanisme pemberian perlindungan terhadap keluarga penyidik, pnuntut umum dan hakim Pasal 7 Mekanisme pemberian perlindungan terhadap panitera, ahli dan petugas pemasyarakatan Pasal 8 Mekanisme pemberian perlindungan terhadap advokat Pasal 9 Jangka waktu perlindungan Pasal 10 Monitoring dan evaluasi pemberian perlindungan Pasal 11 Pembiayaan pemberian perlindungan Pasal 12 Penutup

CATATAN:

Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme ini mulai berlaku pada tanggal 12 Juni 2014.
7

Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 12 Tahun 2013

• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu

Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Badan Pengawas Tenaga Nuklir

Abstrak

Penyelesaian Kerugian Negara dan Daerah

Status Peraturan

Dicabut dengan

Perka Bapeten No. 8 Tahun 2015 tentang Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir

Mencabut

Perka Bapeten Nomor 5 tahun 2005 tentang Wajib Lapor Harta Kekayaan bagi Pejabat pemerintah yang Memangku Jabatan Strategis dan Potensial/Rawan Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme di Lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir

Download file:

Perka Bapeten Nomor 12 Tahun 2013.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Tahun: 2013

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Jaksa Agung ini mulai berlaku pada tanggal 21 Oktober 2013.